Transformasi Kelembagaan DJP

Transformasi Kelembagaan DJP menuju Badan Penerimaan Pajak

(Bpk Anggrah Warsono - Kasubdit Transformasi Organisasi)

Penataan organisasi KP DJP

👉 Penambahan : direktorat perpajakan internasional, direktorat intelejen perpajakan. 

👉 Penyesuaian : inteldik menjadi direktorat penegakan hukum (penambahan forensik dan barang bukti)

👉pengembangan : SDM (bag perencanaan, pengembangan dan pemberhentian, bag mutasi dan kepangkatan), protokol, pengadaan, rumah tangga.

Milestone penataan instansi vertikal DJP

2016 

👉 Penerapan mobile tax unit (layanan di luar kantor)

👉 ujicoba 5 KPP mikro (KP2KP diberikan wewenang seperti KPP dg beberapa pengecualian)

👉 penyusunan klasifikasi KPP Pratama A,B,C,D

👉 pemecahan 20 KPP Pratama

👉 pembentukan 2 KPP Madya

👉 pembentukan 1 kanwil

2017 :

👉 klasifikasi KPP Pratama A,B,C,D

👉 klasifikasi KPP Utama A-B

👉 klasifikasi KPP Madya tipe A-B

👉 klasifikasi kanwil  tipe A-C

👉 upgrading 21 KP2KP

👉 downgroading KP2KP menjadi MTU

2018 

👉 BPP

Badan Penerimaan Pajak

👉 cantolan BPP di draft UU KUP pasal 1 dan pasal 95. Baru akan dibahas di DPR. 

Keputusan Leader Offsite Meeting (LOM) eselon 1 kemenkeu

👉 Bentuk : LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian)

👉 Waktu implementasi : 2018

👉 Status kepegawaian kepala BPP : PNS

👉 Perumusan UU di bidang perpajakan : Dilakukan oleh kemenkeu

👉 fleksibilitas manajemen SDM : diatur tersendiri