PPN atas Produk Digital dari Luar Negeri

PPN atas Produk Digital dari Luar Negeri

Produk Digital dari Luar Negeri Akan Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020

Pemanfaatan produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri atau bisa disebut juga sebagai import akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dilakukan oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, dan terhitung mulai tanggal berlaku nya pada 1 Juli 2020 ya. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri (import) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri atupun di luar negeri, serta antara usaha digital dan usaha konvensional. 

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming film, streaming musik, games dan aplikasi digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri. Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN. 

Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak. Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. 

Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian. Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah penyakit Covid-19.

#PajakKitaUntukKita

sumber: SiaranPersDJP