PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah


PPh Pasal 22 Pemungutan Pajak Sehubungan Pembayaran Atas Pembelian Barang oleh Bendahara
a.    Tarif 1,5 %; Dalam Hal Rekanan Tidak Memiliki NPWP Dikenai Tarif PPh Pasal 22 Lebih Tinggi Sebesar 100%
b.    Dasar Pengenaan Harga Pembelian; Dalam Hal Harga Pembelian Sudah Termasuk PPN, Dasar Pengenaan Dihitung 100/110 Dari Harga Pembelian
Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22
a.    Pembayaran atas Penyerahan Barang yang Jumlahnya Paling Banyak Rp2.000.000,- dan Tidak Merupakan Pembayaran yang terpecah-pecah
b.    Pembayaran untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak, Listrik, Gas, Air Minum/PDAM, dan Benda Benda Pos
c.    Pembayaran untuk Pembelian Barang Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)
d.    Pembayaran atas Penyerahan Pekerjaan/Proyek yang dibiayai dengan Hibah/Pinjaman Luar Negeri
Tata Cara Penyetoran  PPh Pasal 22
Saat Pemungutan PPh Pasal 22 = Saat Pembayaran
Saat Penyetoran = Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
Tempat Penyetoran = Bank/Kantor Pos
Bukti Setoran = SSP
Tata Cara Pelaporan  PPh Pasal 22
Saat Pelaporan = Paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya
Tempat Pelaporan = Kantor Pelayanan Pajak
Formulir yang dilaporkan=
1. SPT Masa PPh Pasal 22
2. Daftar Pemungutan PPh Pasal 22
3. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3
Tata Cara Pengisian SSP PPh Pasal 22

Daftarkan email mu disini untuk mengikuti update KabarPajak:

0 Response to "PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah"

Post a Comment