Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah


Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah
Bendahara melakukan pembayaran atas jasa katering Puspa (NPWP 01.123.556.5-063.000) sebesar Rp3.500.000,-.
Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran jasa katering tersebut adalah sebagai berikut:
Pemotongan PPh nya:
Pembayaran atas jasa katering dipotong PPh Pasal 23
PPh Pasal 23    = 2% X 3.500.000
        = 70.000
Pemungutan PPN nya:
Jasa katering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.
Kewajiban bendahara atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut adalah sebagai berikut:
1.    Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23

2.    Membuat Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23

3.    Menyetor ke Bank/Kantor Pos dengan SSP

4.    Melaporkan dalam SPT Masa PPh 23
Baca juga tentang:
-> PPh Pasal 23
-> Pemotong PPh Pasal 23
-> PPh Pasal 23 Bendaharawan Pemerintah
-> Perbedaan PPh 22 dan PPh 23
-> Jenis Jasa Lain yang dikenai PPh Pasal 23
-> PP 46, Pajak UMKM
-> Surat Keterangan Bebas PP46

Daftarkan email mu disini untuk mengikuti update KabarPajak:

157 Responses to "Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah"

  1. bagaimana kalau jasa pengiriman tki ke luar ngri gan . gmn prhitungan pph 23 nya , bisa minta masukannya ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. jasa pengiriman TKI tidak dikenai PPh Pasal 23 gan, tetapi keuntungannya nanti dikenain pajak di PPh Badannya
      terima kasih

      Delete
  2. Saya seorang teknisi di PT. A, tetapi saya suka membantu (freelance) PT. B. Sehingga saya menerima Fee dari jasa teknisi tersebut, saya harus dipotong pph 21 atau 23 oleh PT. B ????

    ReplyDelete
  3. kalau agan bekerja atas nama pribadi (freelance) berarti dipotong PPh Pasal 21 oleh PT B, dianggap sebagai Tenaga Ahli.
    sedangkan kalau agan bekerja atas nama PT A, maka yang dipotong adalah PT A, dipotong PPh Pasal 23 oleh PT B.
    begitu gan
    terima kasih

    ReplyDelete
  4. Maaf nih saya mau tanya, kebetulan saya baru di kerja di kantor notaris, saya di minta membuat kwitansi yang sudah termasuk PPh, kwitansi sebesar Rp. 3.500.000,- (belum pph), dari clien kami di minta sekalian di masukkan pph nya , jadi berapa yang saya harus cantumkan di dalam kwitansi, ?? tolong jawabnya mas. terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jadi nilai yang di kuitansi itu setelah dikurangi PPh 23, karena kuitansi adalah bukti uang yang diterima
      atau bisa juga begini, kuitansinya bisa dirinci seperti ini:
      Harga Rp3.500.000,-
      Dipotong PPh Pasal 23 = Rp....
      Uang yang diterima = Rp....
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. sama-sama
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  5. apa kasus saya seperti yang tertera di contoh tersebut diatas??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sudah terjawab diatas ya Bapak Mc Dinks

      Delete
  6. apakah perusahaan swasta juga wajib untuk memotong pph23 seperti jasa catering dan laundry. trims.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth. Bapak Rudi Haryono
      kalau ada transaksi yang terutang PPh Pasal 23, maka Bendahara Perusahaan Swasta itu wajib memotongnya, tetapi kalau PPh Pasal 22, hanya wajib bagi Bendahara Pemerintah saja
      terima kasih

      Delete
  7. Dalam penghitungan potongan PPh Pasal 23, apakah selalu di kalikan dengan 2%? Terus kalo misalnya (hanya sbg contoh) jasa katering adalah jasa yg dipungut PPN, lalu bagaimana cara untuk pemungutan PPN nya? Terimakasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth. Ibu Verina
      Dalam penghitungan potongan PPh Pasal 23, selalu dikalikan dengan 2%, kecuali ditentukan lain atau kecuali atas dividen,bungan dan royalti dan penghasilan yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final
      Untuk jasa katering itu tidak dikenai PPN Bu...
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. bila yang menerima pembayaran tidak ber NPWP, maka dikenakan tarif 4%

      Delete
    3. super sekali Kang Bejo
      terima kasih atas kunjungannya Gan

      Delete
  8. Ya Pak. Saya masih sekolah, saya menanyakan hal ini untuk materi presentasi kelompok saya. Saya bisa minta nomer bapak gak? Buat menghubungi bapak.. Verina

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ya Mbak Verina
      coba buka klik menu Pojok Kanan Atas tentang "About Me"
      kontak saya ada disana
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  9. Maaf pak, saya mau tanya lagi, saya punya contoh kasus seperti ini :
    Saya di minta membuat invoice sebesar Rp. 500.000,- , tapi clien kami mengeluarkan sebuah PO , dengan nilai nominal Rp. 512.821,- , dan meminta kami untuk merevisi invoice sebesar Rp. 512.821,- berikut disertakan nomor PO dari clien kami, yang jadi pertanyaan saya, dari mana cara penghitungan pajaknya sehingga ketemu hasil Rp. 12.821,- , mohon pencerahannya dan penjelasnya... Wassalam (Ading-Cibubur)

    ReplyDelete
    Replies
    1. pak...kasusnya gak jelas. mungkin bisa lebih diperinci lagi. karena ada suatu transaksi yang kena pph pasal 23 dan ppn, ada yg kena pph pasal 23 saja, ada yg kena pph pasal 22 saja, ada juga yg kena pph pasal 22 dan ppn dll.

      Delete
    2. Selamat pagi pak, salam sejahtera, iya pak, mengenai kasus saya seperti tersebut diatas, saya di minta membuat kwitansi atas pembuatan jasa notaris, sebesar Rp. 500.000,- , tapi dari klien kami kwitansi tersebut diminta di revisi sebesar Rp. 512.821,- , atas nilai tersebut pajak apa yang berlaku atas tagihan kami , dan bagaimana cara perhitungannya , mohon pencerahannya ... Wassalam

      Delete
    3. notaris termasuk bukan pegwai (tenaga ahli)yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. maka pajaknya adalah 5%X50%X521821=13406 (pph pasal21)
      jadi yang dibayarkan ke notaris=521821-13406=508775
      mohon koreksinya kalo salah
      trim

      Delete
    4. tapi kalo notaris tidak ber NPWP maka 5% diganti dengan 6% ==> tarif 20% lebih tinggi

      Delete
    5. dalam kasus diatas, diasumsikan, notaris bukan sebagai PKP

      Delete
    6. Seperti yang dinyatakan Kang Bejo, mungkin Bapak Mcdinks bisa mendetailkan permasalahannya,
      sepengetahuan saya, nilai itu sebesar 2,5% dari Nilai Jasa Rp500.000,-
      tapi saya tidak tahu Bapak Mcdinks sedang melakukan transaksi apa
      jadi saya tidak tahu itu pajak atas transaksi apa..
      kalau penyerahannya jasa, maka terutang PPN dan PPh Pasal 23
      terus PPh Pasal 23 atas jasa itu hanya terutang pajak 2%

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    7. kalau jasa dilakukan oleh orang pribadi terutang PPh pasal21, tapi kalau dilakukan oleh badan (PT, CV dll), terutang PPh pasal 23

      Delete
    8. yoai kang bejo
      kalau yang menyerahkan jasa adalah Orang Pribadi, dikenai PPh Pasal 21 yaitu sebagai Tenaga Ahli
      sedangkan kalau yang menyerahkan jasa adalah Badan, dikenai PPh Pasal 23 yaitu sebagai Jasa
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  10. Maaf pak ,dari penjelasan bapak saya masih kurang paham,
    mohon lebih jelas lagi pask, dari angka 500.000 menjadi 512.821 , itu bagaimana cara perhitungannya kira2, (maaf)

    ReplyDelete
    Replies
    1. sepengetahuan saya, nilai itu sebesar 2,5% dari Nilai Jasa Rp500.000,-
      tapi saya tidak tahu Bapak Mcdinks sedang melakukan transaksi apa
      jadi saya tidak tahu itu pajak atas transaksi apa..
      kalau penyerahannya jasa, maka terutang PPN dan PPh Pasal 23
      terus PPh Pasal 23 atas jasa itu hanya terutang pajak 2%

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Pagi pak , saya juga binfgung pak, kalau 2.5% dari 500.000, 12.500 jadi total 512.500,- tapi kami di minta dibuatkan tagihan sebesar 512.821, yang berarti selisih 321.

      Delete
    3. Siang Pak Mcdinks
      kalau begitu lebih baik Bapak konfirmasi ke klien Bapak dulu untuk detail nya
      terima kasih

      Delete
    4. Sepertinya karena client bpk yang menanggung pph atas jasa tsb jd client menggunakan perhitungan Gross Up utk mendapatkan DPP nya.
      Yaitu: 500.000 : 97.5% = 512.821.
      97.5% didapat dari 100% - 2.5%. (Karena NPWP bpk pribadi jd 2.5%)
      Kalau NPWP badan masuknya pph 23 kena 2%.

      Delete
    5. benar sekali Mbak Bee Arti
      memakai metode Gross Up
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  11. Ada contoh lain pak, saya juga diminta dibuatkan kwitansi sebesar 6.122.449, dari nilai tagihan kami atas jasa pembuatan Akta yang sebesar 6.000.000,- , mungkin bapak tau mengenai perhitungannya,sehingga ketemu nilai 122.449 ? mohon bantuannya (maaf merepotkan)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Siang Pak Mcdinks
      lebih baik Bapak konfirmasi ke klien Bapak dulu untuk detail nya
      sepengetahuan saya, itu mungkin PPh Pasal 23 atas jasa pembuatan akta tersebut yang terutang pajak 2%
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  12. Ok pak , terima kasih atas penjelasannya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sama-sama Om Mcdinks
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  13. mau tanya pak.kl pemerintahan melakukan servis kendaraan sebesar rp 700.000,gmn perhitungan pph nya?dari dpp ato dr nominal?trims

    ReplyDelete
    Replies
    1. Siap Pak Ojack Maggot
      Nilai Rp700.000,- itu include PPN tidak Pak? kalau tidak include PPN, perhitungan PPh-nya dari penghasilan brutonya tersebut, tetapi kalau include PPN, maka PPN-nya dikeluarin dulu, atau begini:
      -> Jika biaya servis kendaraan senilai Rp700.000,- tersebut include PPN, maka DPP PPN = 100/110 x Rp700.000,- = Rp636.364,-
      sehingga PPh Pasal 23 nya sebesar = 2% X Rp636.364,- = Rp12.727,-
      -> Jika biaya servis kendaraan senilai Rp700.000,- tersebut TIDAK include PPN, maka langsung PPh Pasal 23 nya sebesar = 2% X Rp700.000,- = Rp14.000,-
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. iya include ppn.brarti smua prhitungan pajak dhitung dari dpp y pak?makasih ats infonya

      Delete
    3. Seperti yang saya contohkan diatas Pak Ojack Maggot
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    4. kalau yang men servise kendaraan orang pribadi, bendahara memotong PPh pasal 21, kalau yang men servise kendaraan badan, bendahara memotong PPh pasal 23. trima kasih

      Delete
    5. yang ingin berbagi/bertanya, ada baiknya menuliskan kasusnya dengan detail, sehingga jawaban yang diberikan bisa lebih jelas. contoh : transaksinya siapa dgn siapa ( badan dengan badan atau badan dengan orang pribadi), harga sudah termasuk PPN atau belum dst. trima kasih

      Delete
    6. luar biasa kang bejo

      enjoy sharing

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  14. Selamat sore pak


    saya mau bertanya, seharusnya data apa jja sih yang harus kita punya apabila kita dikenakan pajak pph & ppn?
    terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat sore Mbak Ines
      Kalau untuk PPh ya data Penghasilan karena objek pajaknya Penghasilan
      Kalau untuk PPN ya data penjualan dan/atau pembelian barang karena objek pajaknya barang atas konsumsi
      tergantung masalahnya dimana
      selebihnya bisa dibaca disini:
      PPh ==> http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPh
      PPN ==> http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPN

      Delete
  15. malam pak,,,

    mau bertanya, kalau DPP 1.000.000,- (exclude PPN), kmdn untuk Down payment diterima perusahaan 250.000,-. 1.Bagaimana cara hitung untuk PPH 23 nya apabila pd termin 1, termin 2, masing masing diterima perusahaan 250.000,-
    2. Brp nilai pelunasan dan pph 23 nya

    Mohon informasinya ya pak...
    Trima kasih

    cyntia

    ReplyDelete
    Replies
    1. kalau bisa diperjelas, ini kasusnya apa? penyerahan jasa?
      diasumsikan saja untuk kasus ini adalah penyerahan jasa, maka :
      untuk termin pertama: jumlah yg dibayarkan ke rekanan adalah 245.000===> 250.000 di kurangi PPh pasal 23 sebesar 2% dari 250.000 atau sebesar 5.000
      sedangkan PPN sebesar 25.000 dipungut oleh bendahara.
      Jadi total uang yang dikeluarkan bendahara adalah 275.000 dgn rincian :
      245.000 dibayarkan ke rekanan
      5.000 disetor bendahara sebagai pph psl 23, dan rekanan menerima bukti potong
      25.000 di setor bendahara sebagai PPN
      untuk selanjutnya perhitungannya seperti di atas
      mohon koreksinya bila ada yg salah


      Delete
    2. jangan lupa faktur dibuat tiap termin ya

      Delete
    3. Yth. Ibu Cyntia dan Kang Bejo
      Sebelumnya terima kasih Kang Bejo atas jawabannya yang super sekali.
      Jadi benar apa yang disampaikan Kang Bejo diatas, mohon diperjelas DPP tersebut dari jenis penyerahan jasa atau objek PPh Pasal 23 lainnya, jika penyerahan jasa maka benar apa yang dibilang Kang Bejo.
      Dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan yang mengatur bahwa Pemotongan PPh Pasal 23, dilakukan pada akhir bulan:
      a.dibayarkannya penghasilan;
      b.disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
      c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
      tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
      Sedangkan saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
      Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.
      Sehingga dalam konteks diatas adalah dengan asumsi penyerahan jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan tidak ada perjanjian atau kontrak tertulis maupun tidak tertulis, maka PPh Pasal 23 dipotong pada saat pembayaran Down Payment per termin, yaitu:
      1. Cara menghitung PPh Pasal 23 yaitu:
      Termin I : PPh Pasal 23 = 2% X Rp250.000,- = Rp5.000,-
      PPN = 10% X Rp250.000,- = Rp25.000,-
      Termin II : PPh Pasal 23 = 2% X Rp250.000,- = Rp5.000,-
      PPN = 10% X Rp250.000,- = Rp25.000,-
      Termin III : PPh Pasal 23 = 2% X Rp500.000,- = Rp10.000,-
      PPN = 10% X Rp500.000,- = Rp50.000,-
      Jadi total PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp5.000 + Rp5.000 + Rp10.000 = Rp20.000,-
      2. Pelunasan dan PPh Pasal 23 yaitu
      DPP Rp1.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp20.000 sehingga pelunasannya adalah sebesar Rp980.000,-
      Dan Faktur dibuat per termin, kalau transaksi dengan Bendahara Pemerintah maka pada saat Perusahaan/Rekanan melakukan penagihan ke Bendahara Pemerintah.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  16. Selamat siang pak,
    apakah pemotongan Pph pasal 23 ini dilaporkan setiap bulan dan per invoice atw cukup 1 lembar skb saja sehinnga kita tidak di kenai potongan 2 % oleh perusahaan yg memberikan kerjaan ke kita?

    terima kasih pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat siang juga Gan
      tiap invoice dilampirkan fotokopi SKB yang dilegalisasi oleh KPP agar transaksinya tidak dipotong
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  17. Selamat pagi..
    saya menerima invoice pengerjaaan jasa tgl invoice 2 jan dengan nominal dollar..dan pembayaran baru d lakukan pada 15 maret..maka perhitungan pph 23 nya di potong sesuai tanggal invoice apa tanggal prmbayaran dan rate pajak nya mengikuti rate tanggal yg mana??
    Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat pagi juga Ibu Melati Lumban
      Perhitungan PPh Pasal 23 nya dipotong sesuai tanggal pembayaran, sehingga kurs yang dipakai adalah kurs pada saat pembayaran
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  18. Contoh :
    Total upah karyawan : Rp 10.000.000,-
    Management Fee 10% : Rp 1.000.000,-
    Tagihan sebelum Pajak : Rp 11.000.000,-
    PPN 10% : Rp 1.100.000,-
    Tagihan setelah pajak : Rp 12.100.000,-
    PPh 23 (2%*Fee) : Rp 20.000,-
    Jumlah yang dibayarkan kepada vendor setelah dipotong PPh 23 adalah:
    = Rp 12.100.000 - Rp 20.000,-
    = Rp 12.080.000,-

    pertanyaan :
    untuk PPN 10% apakah bisa di urus/di potong langsung oleh pemberi kerja (bukan vendor)

    ReplyDelete
    Replies
    1. untuk PPN dipungut oleh penjual atau yang menerbitkan faktur. Jadi dalam konteks ini tidak bisa PPN dipungut oleh pemberi kerja (bukan vendor).
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  19. Mohon koreksinya bila salah
    PPN dipungut (bukan dipotong) oleh yang menerbitkan faktur.
    Kalimat "Tagihan setelah pajak : Rp 12.100.000,-" membingungkan, mestinya Tagihan termasuk pajak (PPN).
    Jadi pengertian termasuk pajak adalah PPN, bukan PPh.
    trima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. luar biasa sharing nya Kang Bejo
      enjoy sharing
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  20. Selamat sore Pak..
    Persh kami bergerak dalam bid jasa. Selama ini pembayaran selalu dipotong otomatis PPN dan PPH 23. dalam SSP PPN selalu tercantum NPWP persh kami, tapi dalaam SSP PPH 23 yg tercantum NPWP instansi (pemerintah). Apakah itu sudah betul? apakah bisa dalam SSP PPH 23 yg tercantum adalah NPWP persh kami, sehingga kami bisa memindah bukukan PPH 23 ke pajak PPH Final 1 %. Adakah peraturan tertulisnya bahwa yg tercantum dalam SSP PPH 23 harus NPWP instansi? Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat pagi Pak Deny Nursyam
      jadi begini Pak, kalau pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 memang menjadi tanggung jawab pemotong, sehingga otomatis di SSP, identitas penyetor adalah identitas instansi yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.
      Jika memang sudah dikenai PP 46/2013 atau PPh Final 1% namun masih dipotong PPh Pasal 23, maka pilihannya adalah:
      1. Dikreditkan di SPT Tahunan
      2. Permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang
      Untuk selanjutnya, apabila di kemudian hari tidak ingin dipotong PPh Pasal 23, Pak Deny bisa meminta Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP.
      Dasar Hukumnya:
      Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  21. Selamat pagi Pak, saya mau tanya nih..
    Kan saya kerja di perusahaan logistik, untuk tagihan penggunaan jasa kurir, pada invoice bulanan kita mengenakan PPN ke customer sebesar 1% (10% dari nilai lain). Lalu menurut peraturan baru kan logistik dikenakan PPh 23 sebesar 2%, nah itu gimana ya Pak penjelasannya?
    Mohon pencerahannya Pak :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya benar Mas Dian Mustofa
      Peraturan tersebut adalah PMK 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (27 Juli 2015), berarti mulai 27 Agustus 2015 perusahaan Mas Dian sudah harus memotong PPh Pasal 23 untuk jasa logistik.
      Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21 dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
      Saya contohkan begini mas,
      CV Patas merupakan perusahaan yang menyediakan jasa logistik. Saudara Customer menggunakan jasa CV Patas untuk melakukan pengiriman 100 komik dengan imbalan jasa pengiriman sebesar Rp990.000,00. Nilai Rp990.000,00 tersebut termasuk PPN. Atas pembayaran yang dilakukan oleh Saudara Customer kepada CV Patas dipotong PPh Pasal 23 oleh CV Patas sebesar:
      Nilai Imbalan atas Jasa Lain tanpa PPN =
      100 / 110 X Rp990.000 = Rp900.000
      PPh 23 = 2% X Rp900.000 = Rp18.000
      PPN = 10% X Rp900.000 = Rp90.000
      Jadi Total Pajak yang harus dibayar oleh CV Patas adalah PPN Rp90.000 dan PPh 23 Rp18.000

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Maaf Pak Admin,
      Bukan kah Dpp untuk Kurir itu memakai nilai lain itu 10% dari Nilai jasa..jadi bisa di katakan ppnnya hanya 1% dari Nilai jasanya.
      Misal :
      jasa kurir = 100.000
      DPP = 10.000
      PPN = 1.000
      Begitu bukan?
      nah untuk pemotongan pph 23nya di ambil dari nilai DPP atau Nilai jasanya kurirnya?

      Delete
    3. Oiya benar Mbak Maya Lestaree
      Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
      Sehingga untuk contoh yang CV Patas diatas lupa memakai DPP Nilai Lain untuk PPN nya, sedangkan PPh 23 nya sudah benar dengan DPP. Jadi perhitungannya menjadi:
      Nilai Imbalan atas Jasa Lain tanpa PPN =
      100 / 110 X Rp990.000 = Rp900.000
      PPh 23 = 2% X Rp900.000 = Rp18.000
      PPN = 10% X (10% X Rp900.000) = Rp9.000
      Jadi Total Pajak yang harus dibayar oleh CV Patas adalah PPN Rp9.000 dan PPh 23 Rp18.000

      Sedangkan untuk contoh Mbak Maya, benar begitu, menjadi:
      Jasa kurir (belum termasuk PPN) = 100.000
      DPP = 10.000 -> 10% X 100.000
      PPN = 1.000 -> 10% X 10.000
      PPh 23 = 2.000 -> 2% X 100.000

      Dasar Hukumnya:
      PMK 121/PMK.03/2015

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  22. Slmt pagi pak. Apakah jasa laundry yang di gunakan oleh salah satu dinas juga di potong PPN oleh bendaharanya? Brapa %?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Selamat pagi Mbak Lydia Sawaki
      Jadi begini, Undang-Undang PPN pada prinsipnya menganut prinsip negatif list, artinya semua jasa pada prinsipnya merupakan Jasa Kena Pajak (dikenai PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Sehingga yang diatur secara rinci oleh Undang-Undang PPN adalah jasa-jasa yang tidak dikenai PPN.
      Jasa yang tidak dikenai PPN adalah:
      a. jasa pelayanan kesehatan medis;
      b. jasa pelayanan sosial;
      c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
      d. jasa keuangan;
      e. jasa asuransi;
      f. jasa keagamaan;
      g. jasa pendidikan;
      h. jasa kesenian dan hiburan;
      i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
      j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
      k. jasa tenaga kerja;
      l. jasa perhotelan;
      m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
      n. Jasa penyediaan tempat parkir;
      o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
      p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
      q. Jasa boga atau katering
      Dengan demikian, secara otomatis jasa laundry merupakan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN sebesar 10%.
      Selain itu, jasa laundry oleh Dinas Pemerintah juga dikenai PPh 23 sesuai dengan PMK 141/PMK.03/2015 diatas karena merupakan jasa selain jasa-jasa tersebut di PMK tersebut yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  23. Nama sy ecca, mau tanya :
    cara pengisian DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 bagaimana ya?
    Pasal 23 & kolom bagian paling bawah sendiri .. disini kebetulan sy kerjasama dg dinas pemerintah yg mana yg memotong pajak bendaharawan. Contoh yg bpk upload sy buka pecah, terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. salam kenal mbak/mas ecca aka king stars
      coba download daftar bukti potong di posting saya sebelumnya di link ini

      http://kabarpajak.blogspot.com/2014/03/download-formulir-pajak.html

      disitu ada petunjuk pengisian daftar bukti potong, jika kurang membantu, silakan komen lagi
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. (2) diisi dg NPWP wajib pjk yg dipotong (itu berarti npwp saya ya pak?)
      (3) diisi nama pihak yg dipotong | diisi nama pemotong (itu berarti nama instansi yg memotong pajak saya?)

      Delete
    3. Iya Mbak Ecca
      (2) diisi NPWP rekanan alias NPWP perusahaan Mbak Ecca
      (3) diisi Nama rekanan alias Nama perusahaan Mbak Ecca
      Kalau Mbak Ecca adalah rekanan dari Bendahara Pemerintah, Mbak Ecca minta Bukti Potong dan Daftar Bukti Potong ke Bendahara Pemerintah saja mbak, karena harusnya yang membuat adalah Bendahara Pemerintah
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  24. Nama saya andi, sekarang kerja d kantor pos,, ada sedikit pertanyaan pak, perihal jasa packing skrg kan kena pph pasal 23. Misalkan biaya packing sebesar 90.000 sudah termasuk pph 23 itu gimana cara menghitungnya pak..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya benar Mas Andi, eh Mas Andi atau Mas Yanuar Akbar?hehe
      Jasa Pengepakan namanya mas, sama dengan jasa packing juga sih, hehehe
      Peraturan tersebut adalah PMK 141/PMK.03/2015 yang mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (27 Juli 2015), berarti mulai 27 Agustus 2015 kantor pos sudah harus memotong PPh Pasal 23 untuk jasa pengepakan.
      Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21 dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
      Dari contoh mas andi, misalkan biaya pengepakan/packing sebesar Rp90.000,- dan nilai Rp90.000,- itu sudah termasuk PPh 23 dan PPN maka rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:
      Total Pajak (PPN dan PPh 23) dan Nilai Jasa Pengepakan = Rp90.000
      maka harus dikeluarkan dulu PPN dan PPh 23 nya, cara menghitungnya:
      100 / 112 X Rp90.000 = Rp80.357
      (Catatan: penyebut 112 adalah dari PPN (10%) + PPh23 (2%) = 12% dan ditambah 100% untuk menyamakan dengan pembilangnya)
      Nilai Rp80.357 disebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak nya, jadi:
      PPh 23 = 2% X Rp80.357 = Rp1.607
      PPN = 10% X Rp80.357 = Rp8.036
      Jumlah = Rp80.357 + Rp1.607 + Rp8.036 = Rp90.000
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  25. Transaksi dgn instansi pemerintah belanja barang 1.000.000 dan jasa 500.000 (belum termasuk pajak2) ngitung pajak ppn dan pph nya berapa dan total yang ditagihkan ke instansi jadi berapa ? Trims

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke bos, transaksi yang Mbak Rhea Neysa sebutkan tersebut dikenai:
      - untuk belanja barang (asumsi Barang Kena Pajak) dikenai PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN itu sendiri sebesar 10%
      - untuk belanja jasa (asumsi Jasa Kena Pajak) dikenai PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa kena pajak tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN itu sendiri sebesar 10%
      - total yang ditagihkan ke bendahara adalah harga pembelian atau jumlah bruto atas imbalan jasa tidak termasuk PPh 22/23 dan PPN
      Cara menghitung dari contoh transaksi Mbak Rhea adalah sebagai berikut:
      - untuk belanja barang = PPh 22 => 1,5% X 1.000.000 = 15.000
      PPN => 10% X 1.000.000 = 100.000
      total pajaknya (PPh 22 dan PPN) = 115.000
      - untuk belanja jasa = PPh 23 => 2% X 1.000.000 = 20.000
      PPN => 10% X 1.000.000 = 100.000
      total pajaknya (PPh 22 dan PPN) = 120.000

      -> total yang ditagihkan ke bendahara adalah 1.500.000
      -> total pajak (PPh 22, 23, dan PPN) adalah 235.000

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. - bukannya nilai jasanya 500.000

      koreksi belanja jasanya = PPh 23 => 2% X 500.000 = 10.000

      Delete
    3. oiya benar begitu Mr. Unknown Bend
      terima kasih atas koreksinya

      Delete
  26. Transaksi dgn instansi pemerintah belanja barang 1.000.000 dan jasa 500.000 (belum termasuk pajak2) ngitung pajak ppn dan pph nya berapa dan total yang ditagihkan ke instansi jadi berapa ? Trims

    ReplyDelete
    Replies
    1. sudah terjawab diatas ya
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  27. Selamat pagi pak mau tanya, apabila ada transaksi cetak dan jasa desain seharga Rp 2.080.000 belum termasuk PPh 23 dan PPN. maka faktur pajak yg dikeluarkan berapa ya?
    apakah 100/98 x 208000 = 2122449
    PPN = 10% x 2122449= 212245
    Faktur pajak = 212.245 + 2.122.449=2.334.694

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat siang
      maksud faktur pajak yang dikeluarkan gimana Mbak Rima Tri Astuti?
      kalau dari ilustrasi Mbak Rima, nilai 2.080.000 tidak termasuk PPh 23 dan PPN itu menjadi Dasar Pengenaan Pajak atau DPP.
      Jadi aspek perpajakannya adalah:
      PPh 23 = 2% X 2.080.000 = 41.600
      PPN = 10% X 2.080.000 = 208.000
      Total yang harus dibayar = 2.080.000 + 41.600 + 208.000 = 2.329.600
      faktur pajak untuk pemungutan PPN, kalau memakai efaktur, tinggal dimasukkan DPP atas Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa cetak/desain nanti akan otomatis dikenai PPN 10%.
      Untuk menentukan siapa Pemungut PPh 23 dan PPN, dilihat dulu transaksi tersebut antara siapa dengan siapa, jika dengan Bendahara Pemerintah, seperti judul posting ini, maka Pemungutnya adalah Bendahara Pemerintah.

      Untuk jasa pencetakan/desain dikenai PPh 23 bisa dibaca disini:

      http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  28. selamat pagi pak,saya mau bertanya, jika suatu perusahaan kontraktor tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan pajak pph 4% untuk pemotongan pembayaran kepada mereka??Jika sebaliknya bagaimana pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat malam Pak,
      iya benar Pak, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1a) UU 36 Tahun 2008 yaitu (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  29. selamat pagi pak,saya mau bertanya, jika suatu perusahaan kontraktor tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan pajak pph 4% untuk pemotongan pembayaran kepada mereka??Jika sebaliknya bagaimana pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. sudah saya jawab di atas ya pak
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  30. pagi saya mau tanya, kalau ada PT. A cetak kartu nama sebesar 3.600.000 tidak pake ppn dan di potong pph 23 itu gimana ya??

    ReplyDelete
    Replies
    1. gimana apanya mas januar riska? bisa dijelaskan lebih detail transaksinya?
      kalau dari informasi itu saja, harusnya dikenai PPN dan PPh Pasal 23, sedangkan kalau belum dikenai PPN, bisa disetor kemudian hari.
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  31. selamat pagi pak,
    maaf pak,bukannya untuk perhitungannya DPP+PPN-PPh23 ya?


    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat malam Mbak Selvi Herdiyani
      bukan mbak, untuk penghitungan pajak-pajak dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  32. selamat sore pak,

    pak saya mau tanya kalau untuk PPh pasal 23 jasa sewa reklame itu gmn pak?

    ReplyDelete
    Replies
    1. selamat malam Pak David
      jasa sewa reklame itu sama dengan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan, dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
      Sudah pernah saya posting di tautan berikut ini, silakan dibaca:

      http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

      Dasar Hukum:
      PMK Nomor 141/PMK.03/2015

      Delete
  33. Selamat Pagi Pak, saya mau tanya untuk biaya restartup itu apakah dikenakan PPN dan PPH 23 juga pak jika memang iya dipotong PPH 23 apa yang harus saya lampirkan kepada customer kami pada saat terjadinya transaksi tersebut.

    Terima Kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Selamat Malam Pak, restartup itu apakah sama dengan startup atau aplikasi software atau sejenis webiste di internet?
      Jasa pembuatan Startup dikenai PPh Pasal 23 yang merupakan jenis jasa lain, yaitu Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
      Pada saat terjadi transaksi, bisa dicantumkan dalam kuitansi atau struk bahwa nilai nominal transaksi sudah termasuk PPN dan PPh Pasal 23, kemudian PPN dan PPh Pasal 23 Bapak setor ke kas negara dan dibuatkan bukti potong nya, kemudian bukti potongnya itu dikasihkan ke customer dan dilaporkan di SPT Masa.
      Tentang PPh Pasal 23 Jasa Lain, Sudah pernah saya posting di tautan berikut ini, silakan dibaca:

      http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

      Dasar Hukum:
      PMK Nomor 141/PMK.03/2015

      Terima kasih atas kunjungannya.

      Delete
  34. Pagi pak, sya bendahara sekolah baru, skrg sekolah sedang memesan teralis ruang kantor pada beangkel las seharga Rp3.300.000 bgmn perhitungan pajaknya bila tukang las ad npwp dan tidak ada npwp

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pagi Pak
      Jika tukang las mempunyai NPWP dan NPKP (Nomor Pengusaha Kena Pajak) sehingga diasumsikan nilai Rp3.300.000 tersebut termasuk PPN maka PPN harus dikeluarkan dulu dari nilai tersebut, jadi DPP (Dasar Pengenaan Pajaknya) adalah 100/110 X Rp3.300.000 = Rp3.000.000
      PPh Pasal 23 nya adalah = 2% X Rp3.000.000 = Rp60.000
      PPN = 10% X Rp3.000.000 = Rp300.000
      Jadi Total Pajak-Pajaknya (PPh 23 dan PPN) = Rp60.000 + Rp300.0000 = Rp360.000.
      Jika Tukang Las tidak mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPKP (bukan Pengusaha Kena Pajak) maka bendahara tidak memungut PPN karena tukang las bukan PKP tetapi bendahara pemerintah sangat disarankan untuk bertransaksi dengan PKP, sehingga dalam konteks ini pajaknya hanya PPh Pasal 23 saja dengan tarif lebih tinggi 100% karena tidak mempunyai NPWP yaitu menjadi sebesar 4% X Rp3.300.000 = Rp132.000
      Demikian dan terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  35. Replies
    1. horas bah
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  36. pa sy mo tanya apa kalo bendahara pemerintahan memotong PPH 23 setoran SSPnya atas nama Dinas? lalu bila mereka tdk membuatkan bukti potongnya apa SSP nya bisa jd bukti potong sedangkan nama perusahaan tidak tercantum dlm SSPnya.
    Trus laporan akhir tahunnya apa harus bayar lagi berkenaan aturan baru yg pph final 1% krn omzet perusahaan di bawah 4,8M.
    apakah bisa pbk dg menggunakan ssp tersebut? tolong ya Pa.. mumet ni urusan sm dinas pemerintahan mah :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. pa di bales donk..

      Delete
    2. oke Pak/Bu
      maaf Pak karena kesibukan yang padat jadi baru sempat balas
      Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak
      SSP tidak dapat jadi bukti potong, bapak/ibu minta bendahara pemerintah tersebut untuk membuat bukti potong karena sudah ada peraturannya
      Trus kalau bapak/ibu ada SKB maka tidak perlu dipotong oleh bendahara pemerintah, tinggak dilampirkan fotokopi SKB saja.
      Jika sudah terlanjur dipotong, maka bisa dikreditkan pada akhir tahun atau boleh di pindahbukukan (pbk)
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    3. pak..lalu solusinya bagaimana kalo permasalahannya seperti yg di atas, dan pada saat itu saya belum punya SKB. saya sudah ke kantor pajak, katanya tidak bisa pbk karna di ssp pph 23 nya atas nama pemotong (dinas pemerintah). dari dinas nya sendiri saya hanya diberi bukti potong pph 23, atas nama mereka.bahkan saya mendatangi dinas terkait untuk meminta merubah, tapi mereka tidak bersedia. akhirnya laporan tahunan saya nihilkan dahulu sampai saya mempunyai solusi.

      Delete
    4. maaf mbak ui uwie, kemarin saya kira PPh Pasal 22, karena buru-buru balas komen, sehingga jawaban diatas adalah untuk PPh Pasal 22.
      Jadi kalau konteks nya PPh Pasal 23, memang sudah benar apa yang dilakukan bendahara dinas pemerintah, karena PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak, sehingga SSP disetor atas nama pemotong pajak yaitu bendahara pemerintah.
      Bukti potong sudah benar, itu sebagai kredit pajak bu ui uwie pada akhir tahun karena pada saat itu perusahaan mbak ui belum punya SKB.
      Dasar Hukum:
      Pasal 2 ayat (7) PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yaitu: PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    5. This comment has been removed by the author.

      Delete
    6. maaf pak..saya awam soal pajak. yg bapak maksud bukpot pph 23 itu bisa dijadikan sbg kredit pajak maksudnya apa? apa maksudnya untuk transaksi di saat saya belum punya SKB dan sudah dipotong pph 23 oleh dinas, saya tidak usah bayar pp 46 yg 1% ? soalnya terus terang di taun 2013 dan 2014 saya belum punya dan tau soal SKB.jadi kalo saya skr harus tetap bayar pp 46 utk transaksi yg sudah dipotong pph 23 ditahun 2013 dan 2014 saya keberatan karna jumlahnya cukup besar, dan kalo dihitung berarti transaksi kita dipotongnya jadi 13% oleh pajak. (ppn 10%, pph 23 2%, dan pp 46 1%). btw yg saya terima dari dinas adalah bukti potong pph 23 , SSP PPN lembar ke 1dan 3, SSP PPH 23 lembar ke 1 dan ke 5. terima kasih banyak

      Delete
    7. Jadi begini Mbak Uwie, PP 46 itu atas peredaran usaha tertentu atau dibawah 4,8 Miliar, jika Mbak telah dipotong PPh Pasal 23 sebelum mempunyai SKB, pajak yang telah dipotong (PPh 23) itu bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak.
      Maksud Kredit Pajak adalah pengurang Penghasilan Kena Pajak, sehingga Pajak yang terutang akan semakin sedikit karena dikurangi dengan pajak yang telah Mbak Uwie bayar sebelumnya.
      Transaksi Mbak Uwie sebelum punya SKB yaitu tahun 2013 dan 2014 bisa dikreditkan dalam tahun berjalan atau 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah Jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
      Jadi kesimpulannya:
      - Kredit Pajak sudah terjawab diatas
      - tetap bayar PP 46 dan PPh Pasal 23 bisa dikreditkan (dikurangkan)
      - jumlah pajak atas transaksi tersebut tidak sebanyak itu karena ada PPh 23 yang bisa dikreditkan atau tidak perlu bayar PPh 23 jika sudah punya SKB
      - bukti potong dan SSP oke
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  37. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  38. pak kata AR bukti potong PPh 23/22 tdk bisa di PBK hrs SSPnya.. gimana tuh? dan dikreditkan juga kita kan tidak kena pph 25 u/ akhir thnnya, tp kena final yg 1%, jd kudu gimana bayar akhir tahunnya? apa hrs 1% dr brutonya atau gimana niii

    ReplyDelete
    Replies
    1. iya benar mas/mbak, bukti potong PPh 23 dan PPh 22 hanya bisa sebagai kredit pajak atau pengurang penghasilan kena pajak.
      Jika mas/mbak punya SKB PP 46 maka tidak perlu bayar PPh 23 sehingga cukup bayar PPh final 1 % alias PP 46 saja.
      Jika belum menjawab pertanyaan, mohon konteksnya kasus detail nya diperjelas.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. mas masalahnya kita punya SKB tp dinas tdk mau menerimanya jd mereka tetep potong yg pph 22 dan 23 nya.. sedangkan akhir tahun omzet dibwah 4,8M, untuk PBK kan tdk bisa na jd kita laporan akhir tahunnya gmn? seperti yg mas bilang pph 23 tdk bisa pbk berarti perhitungan pajak akhir tahunnya bgmn? apa kita tetap hrs byr yg 1%? dan kalo bisa dikreditkan yg pphnya gimana cara perhitungannnya mengingat kita kena pph Final yg 1% itu?

      Delete
    3. Ya harusnya bendahara dinas tersebut harus menerima nya.
      Bukti Potong PPh 22 dan PPh 23 nya diinput di formulir SPT Tahunan WP Badan 1771 romawi III, jumlahnya nanti dipindahkan di 1771 nomor 8a, nanti SPT Tahunan perusahaan saudara akan lebih bayar.
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  39. mas bila perusahaan sy baru berdiri bln Feb 2015, laporan akhir tahunnya kena pph pasal berapa ya? dan perhitungannya bagaimana? krn ada yg bilang tetep kena peraturan yg final 1%.. ada juga yg bilang kenal yg pph psl 25, jd mana yg benar ya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mas perusahaan sy yg baru ini omzet thn 2015 Rp1.363.800.000, pph yg sdh dipotong pemungut utk yg psl 22 Rp.5.100.000 dan psl 23 Rp. 6.372.000, dan pph psl 4 yg 1 % sebesar Rp 3.735.000. ppn sdh dibayarkan.. na perhitungan pajak tahunnanny gimana ya? mengingat perusahaan baru berdiri.. thanks

      Delete
    2. Anonymous ini orang yang sama dengan yang diatas ya? tidak memperkenalkan diri dulu bos? biar enak jawabnya karena pertanyaan bertubi-tubi dengan tema yang sama.
      okelah kalau begitu
      sebentar, kapan perusahaan saudara beroperasi komersial? apa langsung di Februari 2015? Jika langsung beroperasi di Februari 2015, maka sampai dengan Desember 2016 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial, karena melewati Tahun Pajak 2016, sehingga berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2016.
      Jika sampai akhir 2016 omzet masih dibawah 4,8 Miliar, baru di awal 2017 berlaku PP 46 (PPh Final 1%).
      Sehingga dalam konteks ini perusahaan saudara dikenai PPh 25 atau angsuran tiap bulan, sedangkan PPh 22 dan PPh 23 akan menjadi pengurang Pajak yang terutang di akhir tahun, sehingga pajak akhir tahun yang akan perusahaan saudara bayar akan lebih kecil dan belum tentu Lebih Bayar.

      Dasar hukum:
      - PP Nomor 94 Tahun 2010
      - PP Nomor 46 Tahun 2013
      - PMK 107/PMK.011/2013
      - PMK 242/PMK.03/2014

      Jadi kalau tahu detail permasalahannya, jawabnya juga enak, jangan takut kepada petugas pajak, karena kami ada untuk membantu teman-teman semua menunaikan kewajiban perpajakannya.

      Pajak Milik Kita Bersama.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    3. oke makasih mas, maaf soalny hrs buka2 account jd biar gampang pake anonym. Iya perusahaan baru dapat PKPnya feb'2015.
      cuman yg jd pertanyaan bila pengusaha lama dipotong oleh pemungut spt pph 23 tp tdk bisa di PBK maupun dikreditkan itu uang larinya kemana ya? secara bila perusahaan terkena pph psl 4 yg 1% berarti tetap hrs dibayar yg 1% kan? maaf secara hitungan 1% utk yg omzet smp dgn 4,8M mmg kecil tp kalo potongannya yg sdh oleh pemungut tetap aja kenanya double, secara dinas pemerintahan tdk mengenal yg namanya SKB bro.. kayaknya kurang sosialisai kpd bendaharawan pemerintah mengenai SKB. dan lucunya pph yg psl 22 yg seharusnya bukti potongnya dapat SSP atas nama perusahaan mereka malah membuat bukti potong pph 22 utk pengusaha eksport.. lucu ya.. kita komplainnya gmn klo sdh begitu?

      Delete
    4. ooo begitu, bukan karena menyembunyikan identitas agar tidak dikenali kan? :p
      Okay kalau begitu, perusahaan bapak dan bendahara dinas tersebut segera meminta bimbingan dan konsultasi oleh AR dimana bendahara tersebut terdaftar.
      Kalau sudah dipotong/dipungut, sudah seharusnya disetorkan ke kas negara.
      Bapak bisa menjadi penggerak terlebih dahulu ke KPP dimana bendahara dinas tersebut terdaftar untuk kemudian minta konsultasi bareng.
      KPP pasti akan menyambutnya dengan tangan terbuka.
      Jika KPP tidak merespon, bisa dilaporkan ke Kring Pajak.
      Terima kasih atas kunjungannya.

      Delete
    5. salam kenal mas..
      Menyambung pertanyaan sy diatas, perusahaan baru untuk laporan akhir tahunnyakan kena psl 25, na sy oleh AR diharuskan mendownload e-spt pph badan, setelah sy download dan sy isi ko tdk bisa sy cetak katanya file terlalu besar..jd hrs gmn ya biar bisa dicetak?, dan tdk bisa dibuat csvnya krn tulis create filenya tdk bisa dienter, dan sy coba bila hasil akhirnya lebih bayar baru bisa dibuat csvnya.. knapa ya? gmn ni solusinya? sebelumnya sy sdh praktek sama AR-nya pake laptop WIn10 malah sistemnya ga berjalan saat mencontreng tarif pph psl. 31nya (tdk berubah nilainya sesuai tarif)... sama2 bingung juga AR-nya, sy coba pake pc di rumah bisa tp ya itu kendalanya spt yg sdh sy sebutkan. Apakah system DSN-nya mempengaruhi? krn sy tdk bisa memilih driver yg accdb.mdb tapi bisanya di .mdb saja... tolong yaaa penjelasannya

      Delete
    6. ooo namanya Ibu Sugih Hartiany toh, salam kenal Bu
      coba Ibu baca ini dan pastikan sudah sesuai dengan persyaratan dan langkah-langkahnya

      http://www.kabarpajak.com/2014/02/all-about-e-spt-pph-pasal-21.html

      http://www.kabarpajak.com/2013/07/tutorial-e-spt-ppn-1111.html

      http://www.kabarpajak.com/2010/03/e-spt.html

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    7. bantu donk.. knapa tdk bisa dicetak espt pph badannya ya? Error 2018 : Page margins are too large. Can't run report.. tulisan yg muncul setiap akan dicetak..

      Delete
    8. sudah dipelajari link diatas mbak hartiany?
      kasus ibu kemungkinan karena page size dan marginnya
      coba ibu benerin page size dan margin di setting printer, setting nya di client atau user nya
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    9. buka printer settingnya di device n printer? apa di folder apa ya? haduhhh maaf ga ngerti soal system dlm komputernya, klo settingnya didevices n printer sdh dirubah uk. kertasnya jd legal tp tetep ga bisa...thanks sebelumnya ya mas Cun..

      Delete
    10. kalau sudah di setting di device and printers, pas muncul notifikasi mau print di setting lagi
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    11. Mas Chun... msh mengenai pertanyaan sy diatas yg tertanggal 9 Februari ni, sy bingung ada yg bilang perhitungannya di setahunkan jd bila dibawah 4,8 tetap hrs byr 1%, tolong donk... mas...laporan sy sdh selesai tp menggunakan perhitungan pph psl 25, ini gimana ya :( , dan sy lihat di artikel mas chun juga ada mengenai perhitungan pp 46 yg di setahunkan...

      Delete
    12. mas chun msh nyambung dr yg pertanyaan diatas... tolong penjelasannya ya... datanya sebagai berikut: bulan februari 2015 sy baru dpt PKP, dan mulai beroperasi bulan maret 2015, omzet sampai des'2015 1,5M.. na perhintungan pph badannya kena yg psl 25 apa yg final? haduhh tolong sejelas2nya ya... na yg perhitungan yg disetahunkan itu gmn? sedangkan sy sdh membuat laporan dg perhitungan pph psl 25... tolong ya.

      Delete
    13. Mbak Sugih Hartiany, sebenarnya sudah saya jawab pada komen per tanggal 14 Februari 2016 diatas, ini saya copas lagi:
      Jika langsung beroperasi di Februari 2015, maka sampai dengan Desember 2016 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial, karena melewati Tahun Pajak 2016, sehingga berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2016.
      Jika sampai akhir 2016 omzet masih dibawah 4,8 Miliar, baru di awal 2017 berlaku PP 46 (PPh Final 1%).
      Sehingga dalam konteks ini perusahaan saudara dikenai PPh 25 atau angsuran tiap bulan atau PPh Pasal 29 pada akhir tahun, sedangkan PPh 22 dan PPh 23 akan menjadi pengurang Pajak yang terutang di akhir tahun, sehingga pajak akhir tahun yang akan perusahaan saudara bayar akan lebih kecil dan belum tentu Lebih Bayar.
      Kayaknya Mbak Sugih bingung dan panik ya jadinya tiap kali baca peraturan atau penjelasan kurang begitu masuk :p

      Contoh Kasus tentang PP46 Pajak Final 1% bisa dibaca di link berikut ini:

      Contoh Kasus PP 46 1%

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    14. mas berarti laporan pajak tahun 2015 kena pasal pph 25? lalu yg thn 2016 juga laporan tahunannya kena pph 25 juga ya? oke deh mas, sy laporkan yg thn 2015 pake pph 25 yaaa... matur nuwun mas :)

      Delete
    15. Iya benar Mbak Sugih
      Itu sudah pintar :p
      PPh 25 itu angsuran pajak tiap bulan dan bisa menjadi kredit pajak
      PPh 29 itu pajak yang kurang dibayar pada akhir tahun
      sudah saya posting semua, berikut ini link nya:
      PPh 25
      PPh 29
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  40. jika ada kasus spt ini.. kantor saya (bukan pkp dan merupakan sebuah yayasan) meminjam suatu alat kpd pihak A, pihak A tsb merupakan CV dan tidak mau dipotong pph 23, lalu apa yg harus kami lakukan? ada jg pihak B yg tidak memiliki npwp dan tidak mau dipotong, bagaimana solusi terbaiknya ya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke Bu Rachmawati Adelysina
      Solusi terbaik nya adalah Ibu mencari rekanan yang mempunyai NPWP, jika sudah mempunyai NPWP, kemungkinan besar mau dipotong PPh 23.
      Jika terpaksa bertransaksi dengan pihak yang tidak mempunyai NPWP maka sesuai dengan Pasal 23 ayat (1a) UU 36 Tahun 2008 yaitu (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif PPh 23.
      Sehingga Ibu memotong 2X lebih besar dari tarif seharusnya yaitu 4%.
      Bendahara Pemerintah atau Yayasan sangat dianjurkan untuk bertransaksi dengan pihak yang sudah mempunyai NPWP.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  41. Salam kenal pak saya Nurul. saya bekerja di perusahaan yg bergerak di bdg Jasa dan sudah PKP. saya ingin bertanya, atas transaksi PPh 23 dengan Dinas Bendahara. disetiap dokumen tagihan kami selalu menyertakan SSP PPN&PPh 23 atas nama perusahaan kami, tapi pihak Dinas Bendahara(penerima Jasa) meminta kami untuk melakukan Revisi SSP PPh 23 menjadi atas nama Dinas Bendahara (penerima Jasa).
    Bagaimana Seharusnya pemberlakuan SSP PPH 23 kepada pihak Dinas Bendahara pak?
    Mohon untuk kesediaannya menjawab pertanyaaan saya. Terima Kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke Bu Nurul, seperti yang saya jelaskan diatas, kalau PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak, sehingga SSP disetor atas nama pemotong pajak yaitu bendahara pemerintah.
      Jadi apa yang diminta bendahara dinas tersebut sudah benar.

      Dasar Hukum:
      Pasal 2 ayat (7) PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yaitu: PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Apakah pemberlakuannya Sama pak untuk PPh 22?? SSP nya juga atas nama Bendahara atau atas nama perusahaan kami?

      Delete
    3. Gini Mbak Nurul Atika, seperti yang saya jelaskan diatas, kalau untuk PPh Pasal 22, Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
      Pembahasan untuk PPh Pasal 22 sudah saya posting di link berikut ini:

      http://www.kabarpajak.com/2013/06/contoh-perhitungan-pph-pasal-22-dan-ppn.html

      Dasar Hukumnya:
      Pasal 2 ayat (12) PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yaitu:
      (12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  42. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, saya ada tugas tentang perpajakan,
    saya ingin minta bantuannya pak, saya tidak mengerti,
    soal PPH 23
    "berikut ini adalah sebuah perusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang manufaktur PT Sekawan punya NPWP. berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan selama bulan Agustus 2009. Hitunglah PPh terhutang untuk transaksi2 di atas:
    1. tanggal 10 Oktober membayar royalty atas penggunaan formula produk yang dihasilkan oleh PT Lambada sebesar Rp. 7.500.000
    2. tanggal 10 Agustus membayar sewa mesin kepada PT Rental MACHHINE sebesar Rp. 10.000.000
    3. Peursahaan membagikan dividen pada PT Sejahtera atas Kepemelikan 20% saham sebesar Rp. 20.000.000
    4. Perusahaan menerima dividen dari PT ABC atas kepemilikan 15% saham sebesar Rp. 20.000.000
    mohon bantuannya, "

    ReplyDelete
    Replies
    1. wa'alaykumussalam wr wb
      okay mas/mbak anonim
      Pemotongan PPh 23 oleh PT Sekawan:
      1. PPh 23 atas royalty= 15% X 7.500.000 = 1.125.000
      2. PPh 23 atas sewa= 2% X 10.000.000 = 200.000
      3. PPh 23 atas dividen= 15% X 20.000.000 = 3.000.000
      4. atas penghasilan berupa dividen PT Sekawan dari PT ABC, dilakukan pemotongan PPh 23 oleh PT ABC sebesar 15% X 20.000.000 = 3.000.000

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  43. Salam.
    Kami dr bend.pemerintah ada transaksi Iklan di Surat Kabar (Pengumuman), bagaimana perlakuan pajaknya?PPN dan PPh 23 nya?mohon berkenan menjelaskan beserta pemungutan dan penyetorannya.

    Trima kasih banyak.
    Salam.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Salam Mbak/Mas Bendahara Pemerintah

      Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho dan folder dikenai PPh Pasal 23 dan PPN.

      Pemotongan PPh 23 nya:
      Pemotong PPh memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan. Bukti potong menggunakan formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh pemotong pajak dalam rangkap 3, yaitu:
      1. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pihak yang dipotong);
      2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KPP (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 23);
      3. lembar ketiga sebagai arsip pemotong pajak

      Penyetoran PPh Pasal 23:
      Dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukkan sebagai berikut:
      - lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak.
      - lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
      - lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
      - lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
      PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      Pemotong PPh Pasal 23 wajib menyampaikan SPT Masa Pajak PPh 23 ke KPP tempat Pemotong Pajak terdaftar paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

      Hal ini sudah pernah saya posting, silakan baca di:
      Jenis Jasa Lain yang dikenai PPh 23
      Contoh Penghitungan Pemotongan Jasa Lain PPh 23
      PPh 23 Bendahara Pemerintah

      Dasar Hukum:
      Pasal 1 ayat (6) PMK 141/PMK.03/2015

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  44. Kalo psen nasi kotak di tmpt catering Rp1.350.000 prhitungan pajakny gimana?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mbak Novi sari sebagai orang pribadi atau bendahara pemerintah?
      Jika mbak novi sebagai orang pribadi, maka tidak dipotong PPh 23, tetapi jika sebagai bendahara pemerintah maka dipotong PPh 23.
      Sebagai informasi, Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 yang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:
      1. badan pemerintah
      2. subjek pajakbadan dalam negeri,
      3. penyelenggara kegiatan,
      4. bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
      5. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
      Khusus Wajib Pajak Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23, diperlukan surat penunjukan oleh Kepala KPP tempat terdaftar dan hanya untuk transaksi persewaan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994, tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk adalah:
      1. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat.
      2. Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
      3. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan;
      yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  45. Kalo psen nasi kotak di tmpt catering Rp1.350.000 prhitungan pajakny gimana?

    ReplyDelete
    Replies
    1. sudah saya jawab diatas ya mbak novi sari
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  46. berapa jumlah transaksi yang tidak dikenakan pph 23..terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Untuk pemotongan PPh Pasal 23 tidak ada batas minimal transaksi nya.
      Yang ada batasan minimal transaksi adalah PPh Pasal 22 yaitu:
      Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  47. Maaf pak mau tanya jika perusahaan kami bentuknya PD./UD (bukan PT atau CV) tidak bernotaris dan yang memiliki NPWP adalah OP (pemilik) dan sudah PKP serta usaha kami EKSPOR omzet diatas 4,8 m dan kami menggunakan jasa angkutan PT. A (FORWARDER) untuk mengangkut hasil produksi yang mengelurkan faktur pajak dengan nilai sebagai berikut :
    Harga 11.000.000
    DPP pajak 1.100.000
    PPN 110.0000
    Yang jadi pertanyaan kami :
    1. Apakah kami wajib memotong PPH Pasal 23 karna OP tersebut (pemilik PD/UD) sudah PKP??
    2. Bagaimana perhitungan potongannya berapa, jumlah harus kami potong??
    3. Untuk perusahaan kami apakah FPM bisa kami kreditkan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Silakan Pak Budiono Go (Gotcha)
      1. Orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan.
      Dasar Hukum: KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong PPh Pasal 23.
      Dengan demikian Pak Budi wajib memotong PPh 23 atas transaksi yang Pak Budi lakukan.

      2. PPh 23 = 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
      Sehingga PPh 23 yang harus dibayar dari contoh diatas adalah:
      PPh 23 = 2% X 11.000.000 = 220.000
      Untuk PPN sudah benar yaitu 10% X DPP Nilai Lain yaitu 10% X (10% X 11.000.000) = 110.000
      untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
      Dasar hukum: Pasal 1 ayat (6) huruf ak PMK 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain yang dikenai PPh 23

      3. Terkait dengan perlakuan pajak masukan atas transaksi yang menggunakan nilai lain, pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan.

      Hal ini sudah pernah saya posting di link berikut ini

      Contoh Penghitungan Pemotongan Jasa Lain yang dikenai PPh Pasal 23

      Overview PPh Pasal 23

      DPP Nilai Lain

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  48. Pagi Pak saya mau tanya, di perusahaan kami mengunakan jasa repair hidrolik dimana atas jasa tersebut kami mendapatkan diskon dari supplier. yang di menjadi pertanyaan untuk pemotongan PPh 23 nya tersebut dihitung dari harga sebelum atau setelah dikenakan diskon? mohon arahanya, terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Siap Pak Adar Rusmana
      Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak nya adalah nilai yang dibayarkan atau dalam artian setelah diskon.
      Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur:
      "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  49. Pak, sy mau tanya.....sy (PT A) menjadi subcontractor dari PT.B....Pada PO bernilai 30jt, namun tidak ada Potongan PPh...apakah sy tidak kena PPh, atau tetap kena dan bayar sendiri? jika bayar, bagaimana perhitungannya?

    pekerjaan : Jasa Installasi bidang telekomunikasi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Silakan Pak/Bu
      Jasa instalasi dipotong PPh Pasal 23 kecuali yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
      Kalau yang melakukan pengusaha konstruksi maka dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)
      Kalau pengusaha biasa dipotong PPh Pasal 23
      Jadi harusnya perusahaan Bapak dipotong PPh 23

      Hal ini sudah pernah saya posting di link berikut ini:

      Jenis Jasa Lain yang dikenai PPh 23

      Contoh Penghitungan Pemotongan Jasa Lain yang dikenai PPh 23

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  50. PT Komatshu Indonesia telah melakukan kontrak dengan mendatangkan tehnisi dari Korea yaitu Mr. Kim Do Shun selama 3 bulan (Jan - Mar 20115) nilai kontrak ditetapkan US$ 30.000 pembayaran per termin.

    1. jan-15 termin 1 40% dari kontrak
    2. feb-15 termin 2 40% dari kontrak
    3. mar-15 termin 3 20% dari kontrak

    Dalam pelaksanaan perhitungan pajak dan pembayaran ada beberapa cara :
    1. Bulan Januari Mr Kim minta agar pembayaran dilakukan dengan US$ 7.000 sisanya dalam rupiah setelah dikurangi pajak
    2. Bulan Februari Mr Kim minta agar pembayaran dilakukan dengan US$ 8.500 sisanya dalam rupiah setelah dipotong pajak
    3. Bulan Maret pembayaran dilakukan dengan US$ semuanya setelah dipotong pajak dalam US$ dan kalau ada sisa rupiah dikembalikan ke Mr Kim.

    Catatan Akuntansi Perusahaan :
    1. Jan 2015 Saldo awal cash US$ 20.000 setara dengan Rp. 268.000.000
    2. Akhir Bulan Maret 2015 beli US$ 1.000
    3. Saldo Rupiah selalu cukup

    Kurs Pembayaran dilakukan pada akhir bulan
    Jan-15 Kurs Jual Rp. 13.850, Kurs Beli Rp. 13 550, Kurs Pajak Rp. 13.600
    Feb-15 Kurs Jual Rp. 13.700 Kurs Beli Rp. 13.400 , Kurs Pajak Rp. 13.475
    Mar-15 Kurs Jual Rp. 14.025, Kurs Beli Rp. 13.780, Kurs Pajak Rp. 13.850

    Diminta :
    1. Hitung PPh 26 atas tenaga tehnisi luar negeri setiap bulannya saat terjadi pembayaran termin ( dari PER-32/PJ/2015 )
    2. Hitung berapa rupiah yg hrs dibayar setiap bulannya setelah dipotong pajak
    3. Hitung selisih Kurs pada saat penutupan buku setiap bulannya
    4. Buat jurnal setiap akhir bulan.

    Tolong gimana itu semua ??

    ReplyDelete
    Replies
    1. ini soal tugas kuliah ya mas/mbak? silakan kalau ada koreksi:
      oiya PER - 32/PJ/2015 sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut dengan PER - 16/PJ/2016
      Asumsi tidak ada P3B Indonesia dan Korea (walaupun kemungkinan besar ada P3B nya), maka:

      1. PPh 26 dipotong per termin sebesar:
      A. jan-15 termin 1 40% dari kontrak = 40% X 20% X US$ 30.000 X Rp13.600 = Rp32.640.000
      B. feb-15 termin 2 40% dari kontrak = 40% X 20% X US$ 30.000 X Rp13.475 = Rp32.340.000
      C. mar-15 termin 3 20% dari kontrak = 20% X 20% X US$ 30.000 X Rp13.850 = Rp16.620.000

      2. Rupiah yag harus dibayar setiap bulannya setelah dipotong pajak:
      Januari: 40% X US$ 30.000 - US$ 7.000 = US$ 5.000 X Rp13.550 = Rp67.750.000 - Rp32.640.000 = Rp35.110.000
      Februari: 40% X US$ 30.000 - US$ 8.500 = US$ 5.000 X Rp13.400 = Rp46.900.000 - Rp32.340.000 = Rp14.560.000
      Maret: 20% X US$ 30.000 = US$ 6.000 X Rp13.780 = Rp82.680.000 - Rp16.620.000 = Rp66.060.000 atau US$ 4.710

      3. Selisih kurs setiap bulannya:
      (belum dapat inspirasi), silakan kalau ada jawaban yang sudah dibahas.

      4. Jurnal setiap akhir bulan:
      Januari:
      Beban Jasa (D) Rp67.750.000
      Utang PPh Pasal 26 (K) Rp32.640.000
      Utang Usaha (K) Rp35.110.000

      Utang Usaha (D) Rp35.110.000
      Kas (K) Rp35.110.000

      Februari:
      Beban Jasa (D) Rp46.900.000
      Utang PPh Pasal 26 (K) Rp32.340.000
      Utang Usaha (K) Rp14.560.000

      Utang Usaha (D) Rp14.560.000
      Kas (K) Rp14.560.000

      Utang PPh Pasal 26 (D) Rp32.640.000
      Kas (K) Rp32.640.000

      Maret:
      Beban Jasa (D) Rp82.680.000
      Utang PPh Pasal 26 (K) Rp16.620.000
      Utang Usaha (K) Rp66.060.000

      Utang Usaha (D) Rp66.060.000
      Kas (K) Rp66.060.000

      Utang PPh Pasal 26 (D) Rp32.340.000
      Kas (K) Rp32.340.000

      April:
      Utang PPh Pasal 26 (D) Rp16.620.000
      Kas (K) Rp16.620.000

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  51. Pak mau tanya klo 4.400.000 sudah termasuk pph 23 & ppn, cara menghitungnya 4.400.000/1.08 (110&-2%=108%)=4.074.074, pph 23 : 4.074.074 x 2%=81.481 , ppn : 4.074.074*10%=407.407 , tetapi faktur pajak yg dibuat dpp 4.000.000 ppn 400.000 , bukan kah seharusnya dppnya 4.074.074 ppn 407.407 ya pak ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Silakan Mbak Hana Emutz
      Bukan Mbak,
      Harga jual sebenarnya itu = 4.400.000/1,12
      Logikanya begini mbak,
      Misal: harga barang = B
      PPN = 0,1B
      PPh 23 = 0,02B
      B+0,1B+0,02B = 4.400.000
      Jadi B = 4.400.000/1,12 = 3.928.571
      PPh 23 = 78.571
      PPN = 392.857
      Faktur Pajak harusnya DPP PPN + PPN nya saja

      Tentang Faktur Pajak sudah pernah saya posting di link berikut ini:

      Faktur Pajak

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Berarti seharusnya fp nya 3.928.571 dppnya 392.857 gt ya pak ?

      Delete
    3. Iya benar begitu Mbak Hana Emutz
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  52. Pagi Pak, mau nanya kalau untuk jasa angkutan truk, setahu saya akan dikenakan ppn + pph 23 betul? Andaikata ongkos pengiriman dikenakan Rp 1,000,000, biaya tersebut akan di tambah 100,000 (ppn) dan 20,000 (pph 23)? Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Siang Pak Anonim
      Iya benar Pak
      sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) huruf ba mengatur bahwa Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
      PPN akan dikenai jika Pihak yang memberikan jasa pengangkutan adalah Pengusaha Kena Pajak.
      Kalau dalam konteks pengandaian kata Bapak diatas nilai 1.000.000 belum termasuk PPN dan PPh 23 maka benar seperti itu Pak:
      DPP: 1.000.000
      PPN: 100.000
      PPh 23: 20.000

      Jasa Pengangkutan ini sudah pernah saya posting di link berikut ini:

      Jenis Jasa Lain yang dikenai PPh 23

      Contoh Penghitungan Pemotongan Jasa Lain yang dikenai PPh 23

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete