Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah


Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah
Pada tanggal 14 Januari 2013 Bendahara membeli 4 (empat) buah printer dari CV Komputerindo (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-063.000) seharga Rp22.000.000,- (harga termasuk PPN).
Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah sebagai berikut:
Pemungutan PPh
Atas pembayaran untuk pembelian printer dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:
Harga pembelian = 22.000.000
Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000 (100/110 X 22.000.000)
PPh Pasal 22 (1,5% X 20.000.000) = 300.000
Pemungutan PPN
Atas pembayaran untuk pembelian printer dipungut PPN sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000
PPN (10% X 20.000.000) = 2.000.000
Kewajiban Bendahara
Kewajiban bendahara atas PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut adalah:
Melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Komputerindo;
Menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara:
Membuat SSP PPh Pasal 22 (disetor ke bank/kantor pos pada hari yang  sama dengan pembayaran) dan SSP PPN (disetor ke bank/kantor pos selambat-lambatnya tanggal 7 Februari 2013 ) atas nama CV Komputerindo dan ditandatangani oleh bendahara;
Menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN;
Setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN; dan
Faktur Pajak lembar ke-2 kepada CV Komputerindo
Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2013 ke KPP Pratama Terdaftar dilengkapi dengan:
a. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
b. SSP lembar ke tiga
Melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2013 ke KPP Pratama Terdaftar

Kewajiban bendahara tersebut adalah sebagai berikut:
Melakukan Pengecekan Keabsahan Faktur Pajak:

Membuat SSP PPh Pasal 22 dan PPN:


Membuat Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22:

Membuat SPT Masa PPh Pasal 22:

Membuat SPT Masa PPN Pemungut:

Baca juga tentang:
-> Pemungut PPh 22
-> PPh 22 Bendaharawan Pemerintah
-> Perbedaan PPh 22 dan PPh 23
-> PP 46, Pajak UMKM
-> Surat Keterangan Bebas PP46

Daftarkan email mu disini untuk mengikuti update KabarPajak:

131 Responses to "Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah"

  1. Replies
    1. sama-sama
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  2. terima kasih infonya. kalau boleh ada contoh skripsi tentang pph 22 di kementerian gak??

    ReplyDelete
    Replies
    1. sama-sama
      terima kasih atas kunjungannya
      kalau skripsi saya disini:
      http://kabarpajak.blogspot.com/2013/06/skripsi-pajak.html
      monggo ke tkp

      Delete
  3. apa setelah membayar PPh22 melalui formulir SPP harus melaporkan SPT ke KPP Pratama ya? jika iya, formulir SPT bisa didapat dimana ya?terima kasih,pak...,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Setelah melakukan pemungutan PPh Pasal 22 yang disetorkan dengan SSP ke Kantor Pos atau Bank Persepsi, Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP Pratama. Formulir SPT Masa PPh Pasal 22 bisa diperoleh di KPP Pratama terdekat ato download di website pajak www.pajak.go.id

      Delete
  4. saya mau tanya kalo untuk hasil perhitungan yang desimal , apakah ada pembulatan ? dan bagaimana perhitungan kuitansi yang disetorkan kepada embeli , dan yang harus dibayar oleh pembeli (instansi pemerintah) ? mohon bantuannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth. Ibu Asri Andriani
      - Perhitungan desimal menggunakan pembulatan matematika, misalnya Rp100,5 menjadi Rp101 (pembulatan ke atas dan ke bawah)
      - yang harus membuat kuitansi adalah pembeli
      - nilai yang ada di kuitansi tersebut dan yang harus dibayar pembeli adalah sebesar harga barang (bisa include atau bisa exclude PPN tergantung kontraknya) dikurangi PPh Pasal 22
      terima kasih

      Delete
  5. saya masih bgg, apa itu ppn dan pph. Dari ilustrasi diatas terlihat bhw harga 22.000.000 sudah termasuk ppn tapi belu termasuk pph.
    DPP = 20.000.000
    ppn = 2.000.000
    pph = 3.000.000
    total = 22.300.000 sedangkan belinya 22.000.000, berarti bendahara masih harus mengeluarkan uang sebesar 300.000 untuk bayar pajak pph??????, ada yang bisa jelaskan.....

    ReplyDelete
    Replies
    1. bingung atau galau gan? :D
      kalau masih bingung tentang PPN bisa dibaca dimari: http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPN
      sedangkan tentang PPh bisa dibaca dimari: http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPh
      kalau khusus tentang PPh Pasal 22 bisa dibaca dimari: http://kabarpajak.blogspot.com/2013/06/pph-pasal-22.html
      intinya PPN dikenai atas pembelian barang atau komputer untuk contoh diatas
      sedangkan PPh dipungut oleh bendahara selaku pemungut PPh karena terjadi penambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang menjual komputer kepada Pemerintah.
      Jadi untuk contoh diatas, Bendahara tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp19.700.000,- dari perhitungan sebagai berikut:
      Rp22.300.000(DPP include PPN dan PPh22) - Rp2.000.000(PPN) - Rp300.000(PPh22) = Rp19.700.000,-
      dan PPN senilai Rp2.000.000 disetor ke kas negara atas nama Rekanan
      dan PPh Pasal 22 Rp300.000 juga disetor ke kas negara atas nama Rekanan
      terima kasih

      Delete
    2. sorry pak, saya mau tanya juga, kalau dengan ilustrasi diatas, "22.300.000 - 2.000.000 - 300.000 = 19.700.000" bukannya nilai akhirnya 20.000.000?

      dan untuk pph 22 tersebut merupakan beban siapa ya pak?

      thanks

      Delete
    3. menambahkan, maaf kalo salah
      total uang yang dikeluarkan oleh bendahara adalah rp. 22.000.000 dgn rincian
      dibayarkan ke rekanan rp. 19.700.000
      disetor utk PPh pasal 22 rp 300.000
      dan disetor utk PPN rp 2.000.000

      Delete
    4. Jadi gini Gan,
      kan harga jualnya itu Rp22.00.000,- include PPN
      nah berarti penghasilan Penjualnya itu hanya Rp20.000.000,-
      atas penghasilan Penjual tersebut maka dipotong PPh Pasal 22 sebesar Rp300.000,- oleh Bendaharawan
      jadi
      Penjual hanya menerima uang sebesar Rp19.700.000,- dari Bendaharawan

      include PPh 22
      kan semua penghasilan itu dipotong PPh
      tergantung jenis transaksinya dan jumlahnya
      kalau diatas Rp2.000.000,- maka dipungut PPh Pasal 22

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    5. bukannya kalau dipungut itu gak mengurangi penghasilan?

      Delete
    6. Iya benar mas/mbak
      Pemungutan yang tidak mengurangi penghasilan terjadi di pemungutan PPN, tetapi untuk PPh Pasal 22 berbeda perlakuan perpajakannya.

      Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak bisa dibaca di postingan saya sebelumnya di link berikut ini:

      Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

      Perbedaan PPh 22 dan PPh 23

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    7. mohon penjelasannya, bagaimana jika instansi pemerintah tadi membeli komputer tersebut dari PT A yang merupakan importir. katakanlah biaya impor 10000000. pada saat PT A (importir ) menjualnya ke pemerintah, apakah masih dipotong PPN??

      Delete
    8. mohon penjelasannya, bagaimana jika instansi pemerintah tadi membeli komputer tersebut dari PT A yang merupakan importir. katakanlah biaya impor 10000000. pada saat PT A (importir ) menjualnya ke pemerintah, apakah masih dipotong PPN??

      Delete
    9. Siap Mas Sahlan Habibi Siregar
      Iya Mas, masih dipungut PPN.
      Sesama Pemungut PPN saja masih dipungut PPN Mas...
      Penyerahan BKP dari badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN kepada Pemungut PPN yang lain tidak dikecualikan dari objek pemungutan oleh Pemungut PPN. Apabila terjadi penyerahan BKP antar pemungut PPN maka pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP bertindak sebagai PKP rekanan dan PPN yang terutang akan dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang menerima penyerahan BKP dan bukan pihak yang melakukan penyerahan BKP tersebut.

      Asumsi biaya impor yang Mas Sahlan sebut diatas adalah Nilai Impor, maka:
      PPN = 10% × Nilai Impor
      = 10% X 10.000.000
      = 1.000.000

      Artikel terkait Pemungut PPN bisa dibaca di postingan saya sebelumnya di link berikut ini:

      Transaksi Pemungut dengan Pemungut PPN

      Dasar Pengenaan Pajak

      Terima kasih atas kunjungannya.

      Delete
  6. terima kasih sangat membantu mas,,
    oia saya mau tanya,, sanksi apabila tidak menyetor pph pasal 22 apa ya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth. Ibu Elsa Meilita
      sanksi apabila tidak menyetorkan PPh Pasal 22 sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
      terima kasih

      Delete
    2. menambahkan, pasal 9 ayat (2a) adalah sanksi karena terlambat menyetor, bukan sanksi karena tidak menyetor. Kalau wp tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dikenakan pidana atau denda==> pasal 39 ayat 1 angka 9. mohon koreksinya bila salah. trima kasih

      Delete
    3. iya benar kang bejo
      itu adalah jalan terakhirnya, tetapi apabila WP tersebut pada akhirnya menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut kan jadinya terlambat menyetor
      cmiiw
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  7. Replies
    1. Sama-sama Pak Adiet
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  8. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  9. Replies
    1. sama-sama Gan
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  10. untuk pihak yang melapor ke kpp i2 wajib pajak apa pihak pemungut/bendahara?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pemungut pajak (Bendahara) wajib menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Kemudian pemungut pajak (bendahara) wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.
      Terima kasih atas kunjungannya.

      Delete
    2. mau nanya? Siapa yang wajib menyetor PPh 22? Penjual atau pembeli (bendaharawan) ? dasar hukumnya apa? Thanks

      Delete
    3. mau jawab:
      yang wajib menyetor PPh Pasl 22 adalah Bendaharawan.
      Dasar Hukumnya:
      Pasal 2 ayat (12) PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yaitu:
      (12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  11. Mohon info
    1. standar pembayaran yg kena pajak
    a. PPN = Rp...... ?
    b. pph22 = Rp.......?
    c. pph23 = Rp.......?

    2. Apa jasa Publikasi Media Elektronik dan online kena pajak PPN ?

    3. Jika poin ke 2 di atas kena pajak, mohon di beri tahu pasal yg mengatur hal tersebut...

    Terimakasih sebelumnya...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mungkin yang Pak Herwin Oko maksud adalah objek pajak, yaitu:
      a. PPN =
      Berdasarkan Pasal 4, 16C, dan 16D UU PPN, PPN dikenakan atas:
      1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
      2. impor Barang Kena Pajak
      3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
      4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
      5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
      6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
      7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan
      8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
      9. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan KMK
      10. penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

      b. PPh22 =
      Objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 22 UU PPh dapat dikelompokan sebagai berikut:
      1. Atas impor
      2. Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran.
      3. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
      4. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
      5. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi
      6. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, Agen Pemegang Merek, dan importir umum kendaraan bermotor.
      7. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
      8. Atas penjualan Barang yang tergolong sangat mewah

      c. PPh23 =
      Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU PPh objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

      sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
      1. dividen
      2. bunga
      3. royalti
      4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

      sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
      5. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final
      6. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.

      2. Apa jasa Publikasi Media Elektronik dan online kena pajak PPN ?
      jasa Publikasi Media Elektronik dan online dikenai PPN karena merupakan Jasa Kena Pajak.
      UU PPN pada prinsipnya menganut prinsip negatif list, artinya semua jasa pada prinsipnya merupakan Jasa Kena Pajak (dikenai PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Sehingga yang diatur secara rinci oleh UU PPN adalah jasa-jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A ayat (3)). Dengan demikian, secara otomatis jasa-jasa lainnya merupakan Jasa Kena Pajak.

      3. Jika poin ke 2 di atas kena pajak, mohon di beri tahu pasal yg mengatur hal tersebut.
      Dasar Hukum nya adalah Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4A ayat (3).

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  12. maaf gan yang bikin faktur itu bukan bendahara karena bendahara bukan PKP....yang bikin faktur harusnya rekanan PKP.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya benar Pak Ali, maksudnya pada saat mengajukan tagihan, PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP, dengan ketentuan Faktur Pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 dengan peruntukan:
      lembar ke-1 untuk Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN
      lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan
      lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah.
      Oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……..” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan.
      Terima kasih atas koreksi dan kunjungannya Pak Ali.

      Delete
  13. Itu perhitungan kalau rekanan mempunyai npwp, tapi bagaimana kalau rekanan tdk mempunyai npwp?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yth. Ibu Yuliana Amin
      Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan:
      Bagi wajib pajak penerima penghasilan dari pekerjaan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari tarif normal.
      Bagi wajib pajak penerima penghasilan dari Pemungut PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.
      Bagi wajib pajak penerima penghasilan dari jasa yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.
      Tetapi sebisa mungkin Bendahara Pemerintah diarahkan untuk dapat bertransaksi dengan Rekanan yang sudah mempunyai NPWP atau sudah dikukuhkan sebagai PKP.
      Terima kasih atas kunjungannya.

      Delete
  14. Itu perhitungan kalau rekanan mempunyai npwp, tapi bagaimana kalau rekanan tdk mempunyai npwp?

    ReplyDelete
    Replies
    1. sudah terjawab diatas ya Bu Yuliana Amin
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  15. Assalamualaikum saya mau buat skripsi tentang ppn bendaharawan saya punya data seperti contoh di atas kira2 judul skripsi yg pas dan gak jenuh apa yah

    ReplyDelete
    Replies
    1. wa 'alaykumussalam wr wb
      Nah kalau judul yang pas dan gak jenuh, itu kembali ke selera penulisnya gan
      judul yang pas dan gak jenuh menurut saya, belum tentu membuat Agan Wahyu Agam merasa pas dan gak jenuh
      oke, nanti kalau saya ketemu judul yang pas dan gak jenuh menurut saya, nanti akan saya email
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  16. ASS. saya mau bertanya pak.
    badan pemerinta(pembeli) membeli barang ke kantor saya(penjual) sebesar 14jt. yg mau saya tanyakan

    1. siapa yg membuat pph 22 beserta surat/lampiran" yg tertera dicontoh kasus yg bpk buat diatas.

    2. bagaimana perhitungannya. apakag benar seperti ini
    (12.727.272,7272 *1.5%=190.909)
    14.000.000-190.909=13.809.091)
    3. apabila pembeli sudah membayar 14jt (tanpa pph22) apa yg saya harus lakukan???

    mohon bantuannya terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. wa'alaykumussalam wr wb
      oke silahkan Pak Mutiara Haenidar
      sebelumnya nilai 14juta itu sudah termasuk PPN belum Pak?

      1. Membuat PPh 22 maksud Bapak yang membuat SSP nya kah? Jika Surat/Lampiran yang Bapak maksud pada Contoh Kasus diatas sudah saya sebutkan bahwa itu adalah kewajiban bendahara pemerintah tersebut yang terdiri dari:
      - Membuat Faktur Pajak
      - Membuat SSP PPh Pasal 22 dan PPN
      - Membuat Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
      - Membuat SPT Masa PPh Pasal 22
      - Membuat SPT Masa PPN Pemungut

      2. Jika nilai 14 juta sudah termasuk PPN, maka hitungannya adalah:
      Dasar Pengenaan Pajak = 100/110 X 14juta = 12.727.272
      PPN = 10% X 12.727.272 = 1.272.727
      PPh Pasal 22 = 1,5% X 12.727.272 = 190.909
      benar perhitungan Bapak untuk PPh Pasal 22 nya, tetapi PPN nya belum Bapak keluarkan dari nilai 14 juta, jadi harus dikeluarkan juga karena Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN juga.
      Jadi yang Bapak terima adalah 14.000.000 - 1.272.727 - 190.909 = 12.536.363
      Nah nilai 1.272.727 (PPN) dan 190.909 (PPh22) yang menyetorkan adalah Bendahara Pemerintah dengan perlengkapan administrasi seperti nomor 1 diatas.

      3. apabila pembeli sudah membayar 14jt (tanpa pph22) apa yg saya harus lakukan???
      Jawab: sebaiknya Bapak mengingatkan dan mengembalikan Pajak (PPN dan PPh22) kepada Bendahara Pemerintah tersebut untuk disetorkan ke kas negara. Bisa jadi Bendahara Pemerintah tersebut kurang memahami aspek perpajakannya.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. jawaban tentang siapa yg bikin faktur tidak konsisten. pada saat agan jawab pertanyaan pak ali, agan mengiyakan bahwa yg bikin faktur adalah rekanan/pengusaha, tapi pas jawaban komentar yg ini balik lagi ke postingan awal, bahwa yg bikin faktur adalah bendaharawan. jadi mana yg benar?

      Delete
    3. mau coba bantu. sepertinya kalau saya simpulkan cara diatas itu adalah cara lama saat faktur pajak bisa dibuat dengan manual. kalau sekarang kan sudah menggunakan efaktur. jd hanya penjual yang bisa membuat faktur pajak nya.. untuk ssp siapa saja yg buat tidak masalah karena sudah tidak menggunakan ssp lg. untuk pembayaran ssp ny jg seperti nya kalau dr penjual yang mbayar juga tidak masalah. seharusnya cara diatas harus diperbarui dengan cara yang sekarang karena sepertinya sudah tidak sesuai lagi.
      semoga jawaban saya membantu.

      Delete
    4. Oiya maaf Pak Spoiler, postingan diatas saya perbaiki, maksud kalimatnya adalah Melakukan Pengecekan Keabsahan Faktur Pajak
      bukan
      Membuat Faktur Pajak
      sama dengan kalimat diatasnya pada contoh kasus yaitu:
      Melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Komputerindo;

      Yang harus membuat Faktur Pajak adalah pihak yang melakukan penyerahan yang terutang PPN. Sedangkan apakah semua pihak yang melakukan penyerahan yang terutang PPN harus menerbitkan Faktur Pajak? tentu tidak. Faktur Pajak hanya bisa dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak saja.

      Dasar Hukum:
      PER - 17/PJ/2014

      Terima kasih juga Pak Yosia Adi atas jawabannya, sangat membantu untuk bahan diskusi, nanti kalau saya ada waktu, saya siapkan artikel tentang contoh faktur pajak elektronik.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  17. Asslm'alkm
    Mau nanya ka, bagaimana pencatatan jurnal akuntansi di pemerintahan (pembeli) pada saat memungut dan saat menyetor ?
    bagaimana juga pencatatan jurnal di perusahaan penjual?

    ReplyDelete
    Replies
    1. waálaykumussalam wr wb
      pencatatan jurnal akuntansi di pemerintah sebagai pembeli, berarti sebagai pemungut PPh 22.
      memungut (asumsi secara kredit)=
      Piutang Usaha (Debet) XXX
      Harga Pokok Penjualan (Debet) XXX
      Penjualan (Kredit) XXX
      Persediaan Barang Jadi (Kredit) XXX
      Utang PPh Pasal 22 (Kredit) XXX

      pada saat menyetor=
      Kas (Debet) XXX
      Piutang Usaha (Kredit) XXX

      pencatatan jurnal akuntansi di perusahaan sebagai penjual, berarti sebagai yang dipungut PPh 22.
      dipungut=
      Persediaan Barang Dagangan (Debet) XXX
      Beban PPh Final (Debet) XXX
      Utang Usaha (Kredit) XXX

      disetor=
      Utang Usaha (Debet) XXX
      Kas (Kredit) XXX

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. tolong dong ka jawabannya yang dari transaksi di atas aja, itu bagaimana?
      soalnya kl ga ada nominalnya masih bingung memahami :(

      Delete
    3. diatas mana gan? diatas ada banyak transaksi, ini saja saya contohkan:
      Pemungut PPh 22 (PT Industri Kertas).
      PT Industri Kertas menjual kertas secara kredit kepada CV Buram pada tanggal 7 Juli 2015 seharga Rp100.000.000, harga pokok Rp85.000.000, memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1%
      jurnalnya=
      Piutang Usaha (Debet) Rp100.100.000
      Harga Pokok Penjualan (Debet) Rp85.000.000
      Penjualan (Kredit) Rp100.000.000
      Persediaan Barang Jadi (Kredit) Rp85.000.000
      Utang PPh Pasal 22 (Kredit) Rp100.000

      PT Industri Kertas menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara pada tanggal 10 Agustus 2015
      Jurnalnya=
      Utang PPh Pasal 22 (Debet) Rp100.000
      Kas (Kredit) Rp100.000

      Yang Dipungut PPh 22 (CV Buram).
      7 Juli, Jurnalnya
      Persediaan Barang Dagangan (Debet) Rp100.000.000
      Beban PPh Final (Debet) Rp100.000
      Utang Usaha (Kredit) Rp100.100.000

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  18. maaf dr contoh diatas, kewajiban bendahara terdiri dari:
    - Membuat Faktur Pajak
    - Membuat SSP PPh Pasal 22 dan PPN
    - Membuat Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
    - Membuat SPT Masa PPh Pasal 22
    - Membuat SPT Masa PPN Pemungut
    pertanyaan saya sebagai toko(penjual), apakah wajib mengambil copian lembaran SPT PPh & PPN untuk dilampirkan pada saat membayar SPT tahunan, atau bgmn bingung jg masalah perpajakan ?, trims

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jadi begini Mas Fressal, kalau dibilang wajib, kalau tidak diambil, berarti dosa dong atau dikenai sanksi, jadi itu sudah kewajiban Bendahara Pemerintah untuk menyampaikan lembar formulir yang untuk rekanan.
      Kalau untuk PPh 22 itu nanti menjadi kredit pajak di akhir tahun dan tidak perlu dilampirkan di SPT Tahunan. (bukan membayar SPT Tahunan loh ya karena membayarnya ke bank, ke KPP hanya melapor atau menyampaikan SPT saja).
      Sedangkan untuk SPT PPN per bulan tetap lapor juga ke KPP dan tidak perlu dilampirkan di SPT Masa PPN.
      Jadi lembar formulir-formulir itu untuk arsip wajib pajak rekanan bendahara pemerintah saja.
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  19. contoh perhitungan untuk rekanan yang tidak mempunyai NPWP. membeli semen sebesar Rp 3.710.000,00. mohon perhitungannya pak??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke Pak Unknown
      jangan semen lah ya, karena badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak juga sama seperti bendahara pemerintah.
      Jadi misalnya Bendahara Pemerintah membeli Alat Tulis Kantor kepada Rekanan A yang tidak mempunyai NPWP dengan nilai sebesar Rp3.710.000 (tidak termasuk PPN), maka Bendahara Pemerintah tersebut memungut pajak sebagai berikut:
      PPh Pasal 22 (1,5% X 200% X 3.710.000) = Rp111.300
      PPN (10% X 3.710.000) = Rp371.000

      Dasar Hukum:
      Pasal 22 ayat (3) UU 36 Tahun 2008
      Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  20. Pak, lalu kalau melihat kasus diatas , Bon Faktur untuk printer harga berapa?
    22.000.000 Atau . 20.000.000?
    Mohon bantuannya.karena sy lg menyusun spj dana desa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Maksud Bon Faktur itu kuitansi kah Bu Titin Janiarni? kalau kuitansi, harga jual tanpa PPh Pasal 22 dan PPN
      Jadi harga jual saja yaitu Rp20.000.000 yang dicantumkan di kuitansi
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  21. Pak saya mau tanya, untuk spm ppn kan bendaharawan yg membuat, kemudian d serahkan k rekanan untuk d lapor k kpp, berarti dlm 1 masa pajak rekanana(toko atk) melapor 2 spm ppn? 1 atas spm ppn dari bendaharawan(pemungut) dan 1 lg yg dibuat sendiri atas transaksi penjualan kpada selain bendaharawan? Mohon pencerahanya terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. SPM atau SPT maksudnya Pak Oka Die?
      kalau SPT, untuk rekanan bendahara pemerintah, melaporkan ke KPP pada SPT yang sama.
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  22. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  23. Salam Pak,
    saya mau tanya, kalau pengadaan ternak sapi berapa pph yang harus saya bayarkan?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Salam Pak Ridho Pohan, Bapak sebagai Bendahara Pemerintah atau Rekanan Bendahara Pemerintah?

      Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, dikenai PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika pembayaran tersebut jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Dan jika Rekanan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dikenai tarif lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Rekanan yang dapat menunjukkan NPWP.
      Atas pembayaran tersebut akan dikenai PPN juga jika Rekanan tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika bukan PKP, maka tidak perlu diperhitungkan. Tetapi untuk Bendahara Pemerintah pada umumnya diharapkan bertransaksi dengan PKP.

      catatan: sapi dianggap barang atau Barang Kena Pajak (BKP) jika lawan transaksi adalah PKP

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  24. Pak bagaimana menentukan barang sudah pajak atau belum...?
    Terimkash

    ReplyDelete
    Replies
    1. maksud Mbak Errylia, Barang Kena Pajak?
      kalau Barang Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dibaca disini:

      http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPN

      Kalau contoh diatas itu penjualan barang oleh rekanan kepada bendahara pemerintah, jadi dikenai PPh Pasal 22 dan PPN

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  25. assalamualaikum.
    misalnya membeli suatu barang senilai Rp 2.000.000. berapa yang harus dibayar dengan menggunakan PPH22

    ReplyDelete
    Replies
    1. wa'alaykumussalam wr wb
      Perlu dipahami dulu nih PPh 22 itu apa.
      Undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
      Nah dalam konteks ini, Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak atas transaksi yang dilakukannya.
      Kalau dari contoh Mas Unknown diatas,
      Atas pembayaran untuk pembelian barang dipungut PPh Pasal 22, dengan asumsi nilai 2.000.000 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dan tidak termasuk PPN, sebagai berikut:
      Harga pembelian = 2.000.000
      Dasar Pengenaan Pajak = 2.000.000
      PPh Pasal 22 (1,5% X 2.000.000) = 30.000
      Pemungutan PPN
      Atas pembayaran untuk pembelian barang (asumsi Barang Kena Pajak) dipungut PPN sebagai berikut:
      Dasar Pengenaan Pajak = 2.000.000
      PPN (10% X 2.000.000) = 200.000
      Jumlah yang harus dibayar bendahara kepada rekanan adalah 1.970.000

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. assalamuaalaikum pak mau tanya . kalo bendahara sekolah itu sama dengan bendaharawan apa tidak ?

      misal sekolah membeli barang bangunan senilai 4.000.000 itu kan tanpa PPN 4.000.000 x 100/110 = 3.696.969,64
      PPN 3.696.969,64 x 10/100 = 363.636
      PPH 3.696.969,64 x 1,5/100 = 55.454,55

      itu PPH nya yang membayarkan TOKO Apa bendahara sekolah terimakasih

      Delete
    3. wa'alaykumussalam wr wb
      silakan Pak/Bu Unknown
      Sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
      Sehingga bendahara sekolah termasuk dalam pengertian bendaharawan/bendahara, apalagi kalau sekolah negeri yang dana nya dari APBN/APBD maka termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah.
      Bendahara itu mempunyai NPWP tersendiri, sehingga memakai kode NPWP bendahara.
      Dari contoh pembelian bangunan tersebut diatas, bisa tahu tidak Pak/Bu, 4 juta itu sudah termasuk PPN dan PPh 22 belum?
      Jika harga barang bangunan tanpa PPN dan PPh 22 adalah 4.000.000
      maka PPN = 10 % X 4.000.000 = 400.000
      PPh 22 = 2% x 4.000.000 = 80.000
      PPh nya wajib dipungut oleh bendahara.
      Sedangkan jika toko bangunan tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), bendahara wajib memungut PPN nya juga, jika bukan PKP, bendahara tidak memungut PPN nya.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  26. assalamu a'laikum...pak saya mau tanya utk belanja jasa publikasi khususny media elektronik dan media cetak itu kena PPN dan PPh 23 atau tidak ?? terima kasih...

    ReplyDelete
    Replies
    1. wa'alaykumussalam wr wb Mas/Mbak Riavenuz
      Belanja jasa publikasi khususnya media elektronik dan media cetak dikenai PPN dan PPh 23, karena:
      -> untuk dikenai PPN, jasa publikasi khususnya media elektronik dan media cetak merupakan Jasa Kena Pajak, dengan asumsi jasa publikasi tersebut bukan merupakan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. (Pasal 4A ayat (3) huruf i UU Nomor 42 Tahun 2009)
      -> untuk dikenai PPh 23, jasa publikasi khususnya media elektronik dan media cetak termasuk kedalam jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan (Pasal 1 ayat (6) huruf ae PMK 141/PMK.03/2015)
      link pembahasan PMK tersebut:

      http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

      Pembahasan PPh 23:

      http://www.kabarpajak.com/2013/06/contoh-perhitungan-pph-pasal-23-dan-ppn.html

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  27. Permisi pak mau tanya, pph pasal 22 dikenakan atas pembelian hasil perkebunan yang dikenai kan pembeli, tetapi disisi penjual dia kan dapat uang atas penjualan tersebut, nah bagi penjual itu penghasilan atau tidak? Kalau iya kena pasal berapa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Permisi juga gan, nah konteks PPh Pasal 22 adalah pembeli sebagai pemungut pajak yang telah ditunjuk oleh UU sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang kegiatan usaha di bidang lain, pemungut pajak bisa bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, Wajib Pajak badan tertentu. Sehingga bagi Penjual sudah dipungut pajaknya oleh pembeli sebagai pemungut pajaknya.

      Lebih lanjut tentang PPh Pasal 22 bisa dibaca disini gan:
      http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Pasal%2022

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  28. permisi pak, perusahaan saya baru berjalan dan bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa. yang mau saya tanyakan siapa yg harus melaporkan spt? apakah bendahara pemerintah, atau perusahaan tempat saya bekerja?

    ReplyDelete
    Replies
    1. permisi juga Mbak Mollisa, seperti yang saya jelaskan diatas mbak, ini saya kutip lagi, salah satu kewajiban bendahara adalah:
      Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2013 ke KPP Pratama Terdaftar dilengkapi dengan:
      a. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
      b. SSP lembar ke tiga
      Melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2013 ke KPP Pratama Terdaftar

      jadi ya bendahara yang harus melaporkan mbak

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  29. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  30. Pak dari contoh kasus di atas, Bukti apa saja yg harus diserahkan kepada CV. Komputerindo selaku objek pajak yg sudah dipungut pph ps. 22 & PPN. Bukti bahwa Bendaharawan tsb sudah menyetor dan melapor. Mohon penjelasannya, terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pak dari yang saya jelaskan diatas, saya kutip kembali ya:
      Setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
      SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN; dan
      Faktur Pajak lembar ke-2 kepada CV Komputerindo

      nah itu yang menjadi bukti bahwa bendaharawan sudah menyetor, sedangkan untuk melapornya, bapak bisa minta fotokopi SPT Masa nya

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  31. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  32. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  33. UDAH BAYAR KOK LAPOR LAGI ITU KAN PEKERJAAN PEGAWAI PAJAK MANA LAGI BLANGKONYA BANYAKKKKK SEKALI

    ReplyDelete
    Replies
    1. sabar gan Kphp Mdm
      karena sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah sistem Self Assessment, yaitu yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan Pegawai Pajak tidak campur tangan dan hanya mengawasi saja.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  34. gabung pak, giman kalau bendahara menerima nota kontan pembelian suku cadang kendaraan operasional dari staf yang mana nilai kwitansi sebesar 3.000.000 gimana perhitungannya PPN dan PPH Psl 22 Apakah Nilai Nominal pada Kwitansi = Nilai Pembelian + PPN & PPH Psl 22 dan Apakah Nama Penerima pd Kwitansi Cukup dengan Staf yang dimaksud, Mohon Penejelasannya pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Silakan Mas Rahman Ndera
      Nilai yang ada di Kwitansi (baku nya Kuitansi) bisa:
      1. Nilai Pembelian atau Nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
      2. Bisa Nilai DPP+PPN
      3. Bisa Nilai DPP+PPN-PPh22
      Asalkan di Kuitansi nya ditulis dengan jelas termasuk PPN atau PPh 22 atau DPP saja.
      Untuk Nilai DPP + PPN - PPh, dengan syarat dicantumkan keterangan setelah dipotong PPh 22 sebesar 2%.
      Tapi lebih saya sarankan Nilai DPP + PPN, karena pada saat membayar tersebut berupa uang + membuat bukti potong PPh 22 sebesar 2%.
      Jadi perhitungannya sebagai berikut:
      Pembelian (Nilai DPP asumsi belum termasuk PPN dan PPh22) = 3.000.000
      PPN = 300.000
      PPh 22 = 60.000
      Maka penghitungan uang yang dibayarkan = 3.000.0000 + 300.000 - 60.000 = 3.240.000
      Hal ini sudah sesuai dengan teknis pencatatan jurnalnya, yaitu sebagai berikut:
      (D) Persediaan Rp3.000.000
      (D) PPN (PM) Rp300.000
      (K) Utang PPh 22 Rp60.000
      (K) Kas Rp3.240.000

      Untuk Nama Penerima di Kwitansi-> Kuitansi tidak masalah cukup dengan Staf Bagian Umum, karena Kuitansi itu pada hakikatnya adalah dokumen serah terima uang, beda dengan invoice yang merupakan dokumen tagihan. Makanya dalam kuitansi tertulis, sudah terima dari........uang sejumlah.........untuk pembayaran............
      Tetapi kebanyakan orang sering memperlakukan invoice sekaligus sebagai kuitansi dengan membubuhinya meterai, dalam hal ini untuk jumlah transaksi yang relatif kecil.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  35. Assalamu'alaikum...
    Mau tax Pak.
    Klau ada kasus seperti ini.
    CV. Teknik menawarkan jasa ke slah satu BUMN. Nilai barangx 55jt belum termasuk PPN dan jasa pengerjaanx 5jt. Bgmn cara menentukan PPN dan PPh yg harus dikeluarkan...??? Klau tdk slah jasa kan msuk PPh 23 itu yg mengeluarkan CV. Teknik atau perusahaan BUMNx...???
    Mnta tlg bantuan Pak.
    Trima ksih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Waálaykumussalam wr wb
      Silakan Bu/Pak Megawatt Horsepower
      Dari transaksi yang Bapak/Ibu sebutkan diatas, cara menentukan PPh 22, PPh 23 dan PPN adalah terpisah, yaitu:
      1. Untuk barang dengan Nilai 55jt terutang PPN 5.500.000 (10%X55.000.000) dan PPh 22 sebesar 825.000 (1.5%X55.000.000)
      2. Untuk Jasa Pengerjaannya terutang PPN sebesar PPN 500.000 (10%X5.000.000) dan PPh 23 sebesar 100.000 (2%X5.000.000)

      Jadi harus dibayar sendiri-sendiri

      Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada postingan saya sebelumnya tentang PPh 23 dengan link:

      http://www.kabarpajak.com/2013/06/contoh-perhitungan-pph-pasal-23-dan-ppn.html

      http://www.kabarpajak.com/2013/06/pph-pasal-23-tarif-2-dalam-hal-rekanan.html

      http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. saya desi pak mau tanya,
      kenapa dari kasus diatas tidak dicari dpp nya dulu??
      tetapi langsung dikalikan ppn dan pph 22????

      Delete
    3. Salam kenal Mbak Desi
      Dari kasus diatas sudah dicari DPP nya dulu kok mbak desi, coba baca lebih teliti lagi, atau saya copas disini:

      Atas pembayaran untuk pembelian printer dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:
      Harga pembelian = 22.000.000
      Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000 (100/110 X 22.000.000)
      PPh Pasal 22 (1,5% X 20.000.000) = 300.000
      Pemungutan PPN
      Atas pembayaran untuk pembelian printer dipungut PPN sebagai berikut:
      Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000
      PPN (10% X 20.000.000) = 2.000.000

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  36. Mohon dijelaskan kriteria Penguaha Kena Pajak, Pak. Btw sebagai bendahara desa, semua rekanan saya yg notabene toko2 kecil yg belum mengerti apa itu pajak, selalu menolak membayar pph 22, saya mengakalinya dengan mark up senilai 3 persen dari harga yg dipatok si penjual non NPWP. Apakah saya bisa dipidana karena hal ini ? Mohon pencerahannya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke Mas Yaya M Adyaswara,
      Kriteria Pengusaha Kena Pajak(PKP): Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.
      Batasan Pengusaha kecil: pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 M. Sehingga pengusaha kecil tidak dibebani kewajiban dan administrasi PPN.
      Kewajiban PKP:
      1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
      2. memungut pajak yang terutang
      3. menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang
      4. melaporkan penghitungan pajak

      Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 diatur dalam Pasal 22 UU PPh. Dalam Penjelasan Pasal 22 tersebut disebutkan bahwa UU memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang. Yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah salah satunya bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
      Jadi Bendahara Desa masuk dalam kategori pemungut pajak, yaitu PPh Pasal 22 dan PPN.
      Tidak ada aturan yang mewajibkan rekanan pemerintah adalah PKP yang wajib memungut PPN. Aturan dibuat bersifat umum, tidak boleh bersifat diskriminasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan mewajibkan belanja pemerintah hanya kepada pengusaha besar yang PKP saja.
      Untuk konteks yang mas yaya sebutkan diatas, jadi gini,
      untuk pembelian/pengadaan barang yang dikenai PPh 22 dan PPN:
      Pembelian sampai Rp1.000.000 tidak perlu dipungut PPN dan PPh 22
      Pembelian Rp1.000.000 s.d. Rp2.000.000 dipungut PPN nya saja sebesar 10%
      Pembelian Rp2.000.000 atau lebih harus dipungut PPN 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
      (khusus bendahara BOS atas semua pembelian (berapapun) dibebaskan dari PPh 22

      Saran saya:
      Jika rekanannya nonPKP, PPNnya memang tidak ada.
      Sedangkan kalau tidak mau dipungut PPh 22, pilihannya ada 2, yaitu:
      1. nilainya digross up/Mark Up, atau
      2. jangan belanja lagi ditempat itu dan nyari yang toko besar/PKP

      Untuk sanksi mark up di peraturan perpajakan belum ada, adanya di KUHP, tetapi mark up itu sama dengan gross up nilai agar PPh 22 dapat dipungut dari nilai yang ditentukan oleh penjual, hal ini harusnya sudah dianggarkan di pemerintah dengan memasukkannya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk nilai PPN nya.

      Dasar Hukum:
      PPh Pasal 22 = PMK 107/PMK.010/2015
      BOS = SE - 92/PJ/2010
      PPN = KMK 563/KMK.03/2003

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  37. Terima kasih atas penjelasannya. Saya menanti artikel pajak berikutnya, karena bulan ini bulan pencairan dana desa, kalau boleh, artikel tentang objek2 apa saja yg bisa dikenai pajak dalam pengelolaan dana desa.

    o ya satu hal yang menurut saya perlu diperhatikan pembuat kebijakan, kadang2 kondisi riil di lapangan, terutama di desa2, sangat sulit utk menerapkan kebijakan pajak secara ketat. Bendahara sbg wajib pungut pajak seringkali berbenturan dengan minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas pajak. terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sama-sama Mas Yaya M Adyaswara
      Sebenarnya semua tentang pajak sudah saya posting di blog saya ini, sesuai tagline judul blog saya Kabar Pajak, all taxes in one hand :)

      Untuk Dasar Hukum Material Bisa Dibaca disini

      Untuk Objek Pajak PPN Bisa Dibaca disini

      Untuk Objek Pajak PPh Bisa Dibaca disini

      Untuk Objek Pajak PBB Bisa Dibaca disini

      Untuk Objek BPHTB Bisa Dibaca disini

      Untuk Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bisa Dibaca disini

      Iya memang tidak terpungkiri kalau fokus sosialisasi perpajakan kita masih fokus pada Subjek Pajak Badan, dan baru sedikit menyentuh Orang Pribadi. Sesuai dengan asas perpajakan negara kita yang self assessment, harusnya masyarakat secara sadar menghitung, membayar, dan melaporkan (3M) secara mandiri, kecuali untuk beberapa jenis pajak yang official assessment seperti contohnya PBB.

      Pajak Milik Kita Bersama

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  38. maaf bapak saya mahasiswa yg baru belajar tentang pph
    Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000 . nominal DPP sudah ketetapan nya ato bagaimana pak ?lalu datangnya 2.000.000 dari mana pak . terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. oke mas yogi azuanto
      DPP 20.000.000 didapat dari nilai harga komputer total Rp22.000.000,- (harga termasuk PPN), sehingga PPN harus dikeluarkan dulu dari harga tersebut. Nah cara mengetahui harga tidak termasuk PPN atau DPP nya adalah: 100/110 X 22.000.000 = 20.000.000.
      Sedangkan 2.000.000 adalah PPN nya, sehingga PPN datangnya dari 10% X 20.000.000 = 2.000.000

      sudah jelas mas yogi?

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  39. maaf bapak saya mahasiswa yg baru belajar tentang pph
    Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000 . nominal DPP sudah ketetapan nya ato bagaimana pak ?lalu datangnya 2.000.000 dari mana pak . terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. sudah saya jawab diatas ya mas yogi
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. DPP kan 20.000.000,- lalu darimana datangnya 2.000.000 itu? dari sini mas ----->>> PPN nya 10% dari DPP (20.000.000) = 2.000.000,-. jadi total uang yg dikeluarkan utk memperoleh barang tsb sebesar Rp 22.000.000,- selain dikenakan PPN, juga dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP tsb mas, ingat loh, wajib dikeluarkan dulu PPN nya yg 10% itu utk mendapatkan DPP ini...

      Delete
    3. Iya super sekali penjelasannya Pak Eko Prasetyo Widodo
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  40. Malam pak. Saya mau tanya jika ada kasus aprt ini.. Bendahara membeli barang senilai 20 juta pada salah satu toko NON PKP memiliki NPWP final.. Barang tidak termasuk PPN..faktur yg harus dibuat bendahara brp ? Apakah pihak toko masih harus memasukan nilai/harga yg telah di setor di pph finalnya(pasal 4 ayat2)..terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. siang Mbak Rina Tjen,
      kalau boleh dijelaskan lebih rinci kasusnya mbak, langsung ke angka dan konteks yang terjadi saja.
      Kalau dari data yang tersedia, barang tersebut tidak dipungut PPN nya karena lawan transaksi bendahara adalah NonPKP yang tidak boleh membuat faktur PPN.
      Harga di faktur yang dibuat bendahara tidak termasuk PPh nya, karena PPh sudah dipungut oleh bendahara.
      Bendahara beli apa mbak kok dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final? tanah atau bangunan? kok harganya 20juta.
      atau yang dimaksud PPh Final disini adalah PPh atas omzet tertentu atau lebih dikenal dengan PP46?

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  41. Saya pernah baca artikel yang ditulis oleh AR KPP Pratama Denpasar Barat dimana diberikan contoh faktur pajak pada kolom "Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" mengacu pada contoh di atas maka yang dicantumkan adalah nilai total (DPP+PPN) atau 22.000.000 nanti pada kolom "Dasar Pengenaan Pajak" baru dipecah menjadi 20.000.000 dan kolom "PPN" senilai 2.000.000 sementara pada contoh yang bapak berikan diatas Nilai Kolom Harga Jual = Nilai Kolom DPP. Benarnya yang mana nih pak..?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya Pak Armand Ali
      Kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
      1) Diisi dengan Harga Jual atau Penggantian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi Uang Muka atau Termin.
      2) Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin, maka yang menjadi dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Uang Muka atau Termin yang bersangkutan.
      3) Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN= 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.
      4) Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat:
      - membuat lebih dari 1 (satu) Faktur Pajak yang masing-masing harus menggunakan Kode, Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai cukup diisi pada Faktur Pajak paling akhir; atau
      - membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang menunjuk nomor dan tanggal Faktur-Faktur Penjualan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Faktur Pajak tersebut, Faktur Penjualan yang bersangkutan harus diisi dengan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

      Sedangkan kolom Dasar Pengenaan Pajak diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima atau diisi dengan DPP Nilai Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

      Sedangkan kolom PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak => diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

      Dari postingan diatas, Kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin sudah sesuai dengan maksud Bapak, yaitu diisi dengan 20.000.000 yaitu sebesar DPP (Harga Jual). Yang saya tulis di kolom Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak itu adalah cara menghitung PPN dari DPP yang sudah diketahui yaitu 100/110 X 22.000.000

      Dasar Hukum:
      PER-24/PJ/2012 - PER-17/PJ/2014

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Berarti jika kolom uraian "Nama BKP/JKP" tidak disebutkan 100/110 maka kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" boleh diisi dengan 22.000.000?
      Soalnya saya biasa buat FPK di kantor (Pelaksana Konstruksi Rekanan Bendahara), Kolom ini diisi sebesar Uang Muka/Termin sebelum dikurangi PPN. Atau beda ya pak, pengisian kolom tersebut untuk pedagang dan rekanan?

      Delete
    3. "(100/110 X 22.000.000)" hanya untuk keterangan saja Pak Armand Ali, tidak dituliskan juga tidak masalah.
      Sedangkan untuk kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" tetap diisi dengan 20.000.000 sesuai dengan Judulnya yaitu Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin BUKAN Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Termasuk PPN), jadi tidak termasuk PPN nya karena PPN sudah dituliskan di baris bawahnya.
      Untuk pengisian pedagang dan rekanan sama saja Pak Armand Ali.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  42. Saya mau bertanya pak untuk memastikan saja.
    Untuk pembelian lampu seharga 150 juta dari swasta ke swasta untuk pekerjaan pemerintah, apakah dikenakan PPh?
    Kasusnya seperti ini, kami perusahaan swasta dapat kontrak untuk pengadaan lampu, lalu kami mencari supplier lampu, apakah supplier tersebut dikenakan pph? Dasar Hukumnya apa? Terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Siap Pak Jaya Simarmata
      Bendahara Pemerintah akan memungut PPh 22 atas pembelian lampu tersebut kepada rekanan pemerintah langsung yaitu perusahaan Pak Jaya, selaku penanggung jawab.
      Untuk subkontrak antara supplier dengan perusahaan swasta punya bapak tidak dikenai PPh 22 karena perusahaan bapak bukan pemungut yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
      Dasar hukumnya:
      UU Nomor 36 Tahun 2008

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  43. Selamat siang pak, saya mau tanya apabila bendahara membeli printer seharga 5 juta ke toko NON PKP itu berarti tidak dipungut PPN tetapi tetap dikenakan pajak PPh 22 (1,5%). Benar tidak ya pak ? Lalu jika benar seperti itu perhitungan PPh 22 nya bagaimana pak, apakah dihitung dari 1,5% dikali 5 juta, atau kita harus menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) baru dikali 1,5% ? Mohon penjelasannya pak. Terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Selamat Siang Mbak Hening Tiyas
      Iya benar Mbak Tiyas, Kalau bendahara pemerintah bertransaksi dengan rekanan NonPKP maka tidak memungut PPN, tetapi bendahara pemerintah sangat disarankan untuk bertransaksi dengan lawan transaksi yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, apalagi pengadaan printer yang sudah banyak rekanan ber-NPWP.
      Tetapi tetap wajib memungut PPh 22 yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
      Sehingga kalau bendahara pemerintah bertransaksi dengan NonPKP berarti harga jualnya tidak termasuk PPN, maka langsung saja tarifnya dikali harga beli.
      Untuk penghitungannya langsung saja 1,5% X 5 juta = 75.000
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  44. Yang sering di kantor saya adalah PPh pasal 22 impor, untuk impor barang dari luar negeri

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya Pak/Bu
      Salah satu objek PPh Pasal 22 adalah atas impor.
      Tentang Objek PPh Pasal 22 sudah pernah saya posting di link berikut ini:

      Objek PPh Pasal 22

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  45. Selamat pagi pak. Saya mau bertanya
    Bendahara membeli barang dengan nominal 20jt (sudah termasuk PPN) ke perusahaan kami. Ditulis di artikel bapak kalau yang membuat dan menyetor PPn nya bendahara, berarti perusahaan kami tidak perlu menerbitkan faktur pajak ?
    Berarti anggapannya kita menjual barang tanpa PPn ?

    Perusahaan kami sudah terlanjur menerbitkan faktur pajak ke bendahara.
    Jadi perhitungan yang sudah terjadi sbb:
    DPP : 18.181.818 ( 20.000.000 / 1,1 )
    PPN : 1.818.181 ( DPP * 10% )
    PPh 22 : 272.727 ( DPP * 1,5% )
    Bendahara membayar kepada kami senilai 19.727.273 ( DPP + PPn - PPh 22 ),kami melampirkan Faktur Pajak dan bendahara melampirkan bukti potong pph 22.

    Apakah perhitungan kami sudah benar ? Atau seharusnya bendahara hanya membayar 17.909.092 (DPP-PPN-PPh22/tanpa ppn dan tanpa pph 22) dan kami tidak melampirkan faktur pajak ?

    Terima Kasih sebelumnya berkenan menjawab

    ReplyDelete
    Replies
    1. Selamat pagi Mas Yosia Adi
      Perusahaan Bapak selaku rekanan bendahara pemerintah wajib membuat faktur pajak.
      Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak, termasuk kepada Bendahara Pemerintah.
      Faktur Pajak harus dibuat pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.
      Jadi tetap menjual Barang Kena Pajak.
      Pada saat mengajukan tagihan, PKP rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP, dengan ketentuan Faktur Pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 dengan peruntukan:
      - lembar ke-1 untuk Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN
      - lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan
      - lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah.
      Oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……..” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan.
      Oleh KPKN yang melakukan pemungutan untuk kepentingan Bendaharawan Pemerintah, pada setiap lembar Faktur Pajak dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.

      Sehingga perhitungan Pak Yosia Adi sudah benar
      Bendahara membayar sejumlah 17.909.092 kepada perusahaan Bapak
      Bendahara membayar sejumlah 1.818.181 ke kas negara untuk PPN
      Bendahara membayar sejumlah 272.727 ke kas negara untuk PPh Pasal 22
      Jumlah yang dikeluarkan bendahara pemerintah 20.000.000
      Rekanan menerbitkan Faktur Pajak
      Bendahara menerbitkan bukti potong PPh 22

      Hal ini sudah pernah sata posting di link berikut ini:

      Faktur Pajak

      Mekanisme Pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Bukti potong nya berupa apa ya pak ? apa seperti Bukti potong pph 23?
      Si pembeli ga lapor pph 22. Saya udah ngotot aja pak. Ternyata katanya memang ada bendahara yang punya laporan tersendiri jadi tidak perlu melaporkan spt pph 22. Sebelumnya saya kira bukti potong pph 22 menyerupai Bukti potong pph 23. Dalam hal pph 23 kan harus lapor dulu baru terbit bukti potong.

      Delete
  46. Mau bertanya lagi. Di contoh diatas SSP pph 22 disetorkan atas nama CV. Komputerindo. Tetapi kok SPT pph 22 nya atas nama Bendahara nya ya pak ?
    Seharusnya yang lapor PPh 22 itu Penjual ( Perusahaan ) atau Pembeli (Bendahara) ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Silakan Pak Yosia Adia
      Iya dalam hal bertransaksi dengan Pemungut PPN dan PPh 22 (dalam hal ini Bendahara Pemerintah) maka seperti itu Pak.
      Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, bendahara terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
      Pemungutan PPh 22, wajib disetor oleh Pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak.
      Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran PPh 22 dan pelaporan pemungutan PPh 22, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

      Hal ini sudah pernah saya posting di link berikut ini:

      Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan PPh 22

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Bukti Pungut PPh 22 hampir sama dengan Bukti Potong PPh 23 Pak Yosia Adi
      Contoh nya seperti gambar diatas.
      Atau jika Bapak ingin mendownload nya bisa pada postingan saya sebelumnya di link berikut ini:

      Download Formulir Pajak

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    3. Jika Bukti Potong diganti dengan SSP apakah tidak masalah ? Karena bendahara nya ngotot SSP nya sebagai bukti potong

      Delete
    4. SSP tidak dapat jadi bukti potong/pungut, bapak minta bendahara pemerintah tersebut untuk membuat bukti potong karena sudah ada peraturannya yaitu PER - 14/PJ/2015.
      Jadi ngotot nya pakai dasar hukum yang jelas.
      Mungkin dari sisi penyetoran ke kas negara sudah dilakukan, tetapi kewajiban perpajakannya sebagai Pemungut/Pemotong yang harus membuat bukti potong/pungut tidak dilakukan, dan ini jelas keliru.
      Selain itu nilai nominal yang tercantum pada SSP tersebut biasanya gabungan atas beberapa PPh yang dipotong dari berbagai Perusahaan, jadi tidak bisa menjadi bukti potong khusus untuk perusahaan Bapak.
      Pada saat Bendahara lapor SPT Masa PPh, harus melampirkan:
      1. SSP
      2. SPT Masa Induk
      3. Daftar Bukti Potong
      4. Bukti Potong
      Jika syarat nomor 4 tidak dipenuhi, biasanya KPP tidak akan menerima, nah, copian Bukti Potongnya itulah yang diberikan ke perusahaan rekanan bendahara.

      Terima kasih atas kunjungannya.

      Delete
    5. Apakah ada contoh untuk pengisian bukti potong nya pak ? masuk kedalam golongan nomer berapa jika bendahara negara ? Apakah masuk kedalam Badan tertentu lainnya ?
      saya coba mengisi spt pph 22 nya bingung waktu mengisi Bukti Potong.

      Delete
    6. Coba Pak Yosia download bukti potong di link diatas.
      Disitu ada petunjuk pengisiannya.
      Atau di postingan saya diatas ini juga ada contoh pengisiannya beserta contoh kasusnya.
      Saya carikan dulu, nanti kalau ada contoh komprehensifnya, saya kasih tau.
      Terima kasih atas kunjungannya.

      Delete
  47. Selamat malam Pak Cucun, saya andes pak. berikut soal yang ingin saya tanyakan,
    PT. ANDALAS memegang API atas Impor Produk Otomotif di Indonesia. Pada tanggal 19 November 2014, PT. ANDALAS melakukan Impor mobil merek TOYOTA YARIS sebanyak 800 unit dengan nilai produk sebesar $ 2.500.000. Ongkos angkut 15%, Asuransi 10%, Bea masuk 100% dan bea masuk tambahan 85%. Tarif PPn-BM sebesar 20% dari nilai impor dan PPN sebesar 10% dari nilai impor. Sedangkan laba yang diinginkan oleh PT. ANDALAS sebesar 25%. Kurs mata uang Rp.10.000/ Dolar. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan pemerintah.
    Terimakasih Pak Cucun.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Selamat pagi Mas Andes, maaf baru respon karena kesibukan
      Menurut saya, begini (cmiiw):

      Harga 800 unit produk: $2.500.000
      Ongkos angkut (15%) = 15% X $2.500.000 = $375.000
      Asuransi (10%) = 10% X $2.500.000 = $250.000
      Jumlah CIF $3.125.000
      Bea Masuk= 100% X $3.125.000 = $3.125.000
      Bea Masuk Tambahan= 85% X $3.125.000 = $2.656.250
      Jumlah Nilai Impor $8.906.250

      Asumsi kurs di soal tersebut adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu sehingga, Nilai Impor dalam rupiah:
      $8.906.250 X Rp10.000 = Rp89.062.500.000,-
      PPh 22 yang harus dipungut (memegang API):
      2,5% x Rp89.062.500.000 = Rp2.226.562.500,-

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  48. Saya ada penjualan ke bendahara puskesmas. Dia bayar penuh 5.000.000 ( sudah termasuk PPn + PPh 22 ).
    Untuk pph 22 nya kemarin saya setor menggunakan kode Jenis Pajak nya 411122-100 (saya sendiri yang setor.bkn bendaharanya). Untuk ppn nya saya menerbitkan faktur pajak dengan kode 020. Yang mau saya tanyakan, untuk ppn nya saya harus setor menggunakan kode jenis pajak berapa ? 411211-100 / 411211-900 ? Mohon bantuanya pak cucun.
    Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke Mas Yosia Adi
      Harusnya 411122 900, karena kan Bapak dipungut.
      Kalau PPN nya harusnya disetor 411211 900 untuk pemungut
      Kode Jenis Pajak:
      411211 910 bendaharawan APBN
      411211 920 bendaharawan APBD
      411211 930 untuk bendaharawan dana desa
      Tetapi berhubung di kode billing tidak ada yang 910 s.d. 930, maka disetor pakai 900, sebagai tanda dipungut oleh bendaharawan.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    2. Kalau sudah terlanjut disetor menggunakan kode 411122-100 bagaimana pak ? apakah tidak masalah ?
      berarti nanti saya setor ppn menggunakan kode 411211-900 yaa pak ?

      Delete
    3. Pak Yosia Adi bisa mengajukan Pemindahbukuan (Pbk) Pak...
      Iya benar Pak Yosia Adi, setor PPN menggunakan kode 411211-900.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
    4. ada form pbk nya mungkin pak ?
      untuk kode 411122-900 dan 411211-900, apakah tidak apa jika yang menyetor penjual sendiri ? (seharusnya kan bendaharawan)

      Delete
    5. Tidak apa Pak Yosia, bisa dipindahbukukan, seharusnya yang menyetor Bendahara Pemerintah.

      Contoh Format Surat Permohonan Pemindahbukuan sudah pernah saya posting dan bisa di baca atau download pada link berikut ini:

      Contoh Format Surat Permohonan Pemindahbukuan

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  49. selamat siang pak, maaf mengganggu
    contoh Rekapan Data yang perlu dilampirkan pada saat penyampaian spt masa/bulanan pph 22, itu contohnya seperti apa yaaa pak?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Selamat siang Mbak Azrini Fathia
      silakan mbak, tidak mengganggu, saya comment nya setelah longgar, hehehe
      maksudnya Rekapan Data ini Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 bukan mbak? jika iya seperti contoh diatas mbak yang terdiri dari keterangan judul, masa pajak, nomor, NPWP, Nama, Bukti Pemungutan, Nilai Objek Pajak, PPh yang dipungut, Pemungut/Kuasa, tanggal, tanda tangan dan cap.

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  50. Pak saya mau tanya kalau ada soal konsultan pajak membeli mobil mewah seharga 6.000.0000.000 .pajak pembelian 5%. Diminta berapa pasal pph 22 yang dipungut deller ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Silakan Mbak Aulya Fitriana
      Pajak Pembelian itu maksudnya Pajak Penghasilan sebesar 5% ya..
      Terhadap penjualan kendaraan bermotor yang tergolong sangat mewah yang telah dipungut Pajak Penghasilan berdasarkan PMK 90/PMK.03/2015, tidak lagi dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

      Apa saja barang yang tergolong sangat mewah dan hal lainnya? sudah pernah saya bahas dan posting di link berikut ini:

      Pemungut Atas Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah

      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete