Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah

Yth. Ibu Elsa Meilita
sanksi apabila tidak menyetorkan PPh Pasal 22 sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
terima kasih

menambahkan, pasal 9 ayat (2a) adalah sanksi karena terlambat menyetor, bukan sanksi karena tidak menyetor. Kalau wp tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dikenakan pidana atau denda==> pasal 39 ayat 1 angka 9. mohon koreksinya bila salah. trima kasih

iya benar kang bejo
itu adalah jalan terakhirnya, tetapi apabila WP tersebut pada akhirnya menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut kan jadinya terlambat menyetor
cmiiw
terima kasih atas kunjungannya

Sama-sama Pak Adiet
terima kasih atas kunjungannya

sama-sama Gan
terima kasih atas kunjungannya

Pemungut pajak (Bendahara) wajib menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Kemudian pemungut pajak (bendahara) wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.
Terima kasih atas kunjungannya.

mau nanya? Siapa yang wajib menyetor PPh 22? Penjual atau pembeli (bendaharawan) ? dasar hukumnya apa? Thanks

mau jawab:
yang wajib menyetor PPh Pasl 22 adalah Bendaharawan.
Dasar Hukumnya:
Pasal 2 ayat (12) PMK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yaitu:
(12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

terima kasih atas kunjungannya

Mungkin yang Pak Herwin Oko maksud adalah objek pajak, yaitu:
a. PPN =
Berdasarkan Pasal 4, 16C, dan 16D UU PPN, PPN dikenakan atas:
1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. impor Barang Kena Pajak
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
9. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan KMK
10. penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

b. PPh22 =
Objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 22 UU PPh dapat dikelompokan sebagai berikut:
1. Atas impor
2. Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran.
3. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
4. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
5. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi
6. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, Agen Pemegang Merek, dan importir umum kendaraan bermotor.
7. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
8. Atas penjualan Barang yang tergolong sangat mewah

c. PPh23 =
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU PPh objek pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
1. dividen
2. bunga
3. royalti
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
5. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final
6. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.

2. Apa jasa Publikasi Media Elektronik dan online kena pajak PPN ?
jasa Publikasi Media Elektronik dan online dikenai PPN karena merupakan Jasa Kena Pajak.
UU PPN pada prinsipnya menganut prinsip negatif list, artinya semua jasa pada prinsipnya merupakan Jasa Kena Pajak (dikenai PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang. Sehingga yang diatur secara rinci oleh UU PPN adalah jasa-jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A ayat (3)). Dengan demikian, secara otomatis jasa-jasa lainnya merupakan Jasa Kena Pajak.

3. Jika poin ke 2 di atas kena pajak, mohon di beri tahu pasal yg mengatur hal tersebut.
Dasar Hukum nya adalah Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4A ayat (3).

Terima kasih atas kunjungannya

Iya benar Pak Ali, maksudnya pada saat mengajukan tagihan, PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP, dengan ketentuan Faktur Pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 dengan peruntukan:
lembar ke-1 untuk Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN
lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan
lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah.
Oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……..” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan.
Terima kasih atas koreksi dan kunjungannya Pak Ali.

Yth. Ibu Yuliana Amin
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan:
Bagi wajib pajak penerima penghasilan dari pekerjaan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari tarif normal.
Bagi wajib pajak penerima penghasilan dari Pemungut PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.
Bagi wajib pajak penerima penghasilan dari jasa yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.
Tetapi sebisa mungkin Bendahara Pemerintah diarahkan untuk dapat bertransaksi dengan Rekanan yang sudah mempunyai NPWP atau sudah dikukuhkan sebagai PKP.
Terima kasih atas kunjungannya.

sudah terjawab diatas ya Bu Yuliana Amin
terima kasih atas kunjungannya

wa 'alaykumussalam wr wb
Nah kalau judul yang pas dan gak jenuh, itu kembali ke selera penulisnya gan
judul yang pas dan gak jenuh menurut saya, belum tentu membuat Agan Wahyu Agam merasa pas dan gak jenuh
oke, nanti kalau saya ketemu judul yang pas dan gak jenuh menurut saya, nanti akan saya email
terima kasih atas kunjungannya

wa'alaykumussalam wr wb
oke silahkan Pak Mutiara Haenidar
sebelumnya nilai 14juta itu sudah termasuk PPN belum Pak?

1. Membuat PPh 22 maksud Bapak yang membuat SSP nya kah? Jika Surat/Lampiran yang Bapak maksud pada Contoh Kasus diatas sudah saya sebutkan bahwa itu adalah kewajiban bendahara pemerintah tersebut yang terdiri dari:
- Membuat Faktur Pajak
- Membuat SSP PPh Pasal 22 dan PPN
- Membuat Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
- Membuat SPT Masa PPh Pasal 22
- Membuat SPT Masa PPN Pemungut

2. Jika nilai 14 juta sudah termasuk PPN, maka hitungannya adalah:
Dasar Pengenaan Pajak = 100/110 X 14juta = 12.727.272
PPN = 10% X 12.727.272 = 1.272.727
PPh Pasal 22 = 1,5% X 12.727.272 = 190.909
benar perhitungan Bapak untuk PPh Pasal 22 nya, tetapi PPN nya belum Bapak keluarkan dari nilai 14 juta, jadi harus dikeluarkan juga karena Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN juga.
Jadi yang Bapak terima adalah 14.000.000 - 1.272.727 - 190.909 = 12.536.363
Nah nilai 1.272.727 (PPN) dan 190.909 (PPh22) yang menyetorkan adalah Bendahara Pemerintah dengan perlengkapan administrasi seperti nomor 1 diatas.

3. apabila pembeli sudah membayar 14jt (tanpa pph22) apa yg saya harus lakukan???
Jawab: sebaiknya Bapak mengingatkan dan mengembalikan Pajak (PPN dan PPh22) kepada Bendahara Pemerintah tersebut untuk disetorkan ke kas negara. Bisa jadi Bendahara Pemerintah tersebut kurang memahami aspek perpajakannya.

terima kasih atas kunjungannya

jawaban tentang siapa yg bikin faktur tidak konsisten. pada saat agan jawab pertanyaan pak ali, agan mengiyakan bahwa yg bikin faktur adalah rekanan/pengusaha, tapi pas jawaban komentar yg ini balik lagi ke postingan awal, bahwa yg bikin faktur adalah bendaharawan. jadi mana yg benar?

mau coba bantu. sepertinya kalau saya simpulkan cara diatas itu adalah cara lama saat faktur pajak bisa dibuat dengan manual. kalau sekarang kan sudah menggunakan efaktur. jd hanya penjual yang bisa membuat faktur pajak nya.. untuk ssp siapa saja yg buat tidak masalah karena sudah tidak menggunakan ssp lg. untuk pembayaran ssp ny jg seperti nya kalau dr penjual yang mbayar juga tidak masalah. seharusnya cara diatas harus diperbarui dengan cara yang sekarang karena sepertinya sudah tidak sesuai lagi.
semoga jawaban saya membantu.

Oiya maaf Pak Spoiler, postingan diatas saya perbaiki, maksud kalimatnya adalah Melakukan Pengecekan Keabsahan Faktur Pajak
bukan
Membuat Faktur Pajak
sama dengan kalimat diatasnya pada contoh kasus yaitu:
Melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Komputerindo;

Yang harus membuat Faktur Pajak adalah pihak yang melakukan penyerahan yang terutang PPN. Sedangkan apakah semua pihak yang melakukan penyerahan yang terutang PPN harus menerbitkan Faktur Pajak? tentu tidak. Faktur Pajak hanya bisa dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak saja.

Dasar Hukum:
PER - 17/PJ/2014

Terima kasih juga Pak Yosia Adi atas jawabannya, sangat membantu untuk bahan diskusi, nanti kalau saya ada waktu, saya siapkan artikel tentang contoh faktur pajak elektronik.

Terima kasih atas kunjungannya

waálaykumussalam wr wb
pencatatan jurnal akuntansi di pemerintah sebagai pembeli, berarti sebagai pemungut PPh 22.
memungut (asumsi secara kredit)=
Piutang Usaha (Debet) XXX
Harga Pokok Penjualan (Debet) XXX
Penjualan (Kredit) XXX
Persediaan Barang Jadi (Kredit) XXX
Utang PPh Pasal 22 (Kredit) XXX

pada saat menyetor=
Kas (Debet) XXX
Piutang Usaha (Kredit) XXX

pencatatan jurnal akuntansi di perusahaan sebagai penjual, berarti sebagai yang dipungut PPh 22.
dipungut=
Persediaan Barang Dagangan (Debet) XXX
Beban PPh Final (Debet) XXX
Utang Usaha (Kredit) XXX

disetor=
Utang Usaha (Debet) XXX
Kas (Kredit) XXX

terima kasih atas kunjungannya

tolong dong ka jawabannya yang dari transaksi di atas aja, itu bagaimana?
soalnya kl ga ada nominalnya masih bingung memahami :(

diatas mana gan? diatas ada banyak transaksi, ini saja saya contohkan:
Pemungut PPh 22 (PT Industri Kertas).
PT Industri Kertas menjual kertas secara kredit kepada CV Buram pada tanggal 7 Juli 2015 seharga Rp100.000.000, harga pokok Rp85.000.000, memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,1%
jurnalnya=
Piutang Usaha (Debet) Rp100.100.000
Harga Pokok Penjualan (Debet) Rp85.000.000
Penjualan (Kredit) Rp100.000.000
Persediaan Barang Jadi (Kredit) Rp85.000.000
Utang PPh Pasal 22 (Kredit) Rp100.000

PT Industri Kertas menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara pada tanggal 10 Agustus 2015
Jurnalnya=
Utang PPh Pasal 22 (Debet) Rp100.000
Kas (Kredit) Rp100.000

Yang Dipungut PPh 22 (CV Buram).
7 Juli, Jurnalnya
Persediaan Barang Dagangan (Debet) Rp100.000.000
Beban PPh Final (Debet) Rp100.000
Utang Usaha (Kredit) Rp100.100.000

terima kasih atas kunjungannya

Jadi begini Mas Fressal, kalau dibilang wajib, kalau tidak diambil, berarti dosa dong atau dikenai sanksi, jadi itu sudah kewajiban Bendahara Pemerintah untuk menyampaikan lembar formulir yang untuk rekanan.
Kalau untuk PPh 22 itu nanti menjadi kredit pajak di akhir tahun dan tidak perlu dilampirkan di SPT Tahunan. (bukan membayar SPT Tahunan loh ya karena membayarnya ke bank, ke KPP hanya melapor atau menyampaikan SPT saja).
Sedangkan untuk SPT PPN per bulan tetap lapor juga ke KPP dan tidak perlu dilampirkan di SPT Masa PPN.
Jadi lembar formulir-formulir itu untuk arsip wajib pajak rekanan bendahara pemerintah saja.
terima kasih atas kunjungannya

Oke Pak Unknown
jangan semen lah ya, karena badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak juga sama seperti bendahara pemerintah.
Jadi misalnya Bendahara Pemerintah membeli Alat Tulis Kantor kepada Rekanan A yang tidak mempunyai NPWP dengan nilai sebesar Rp3.710.000 (tidak termasuk PPN), maka Bendahara Pemerintah tersebut memungut pajak sebagai berikut:
PPh Pasal 22 (1,5% X 200% X 3.710.000) = Rp111.300
PPN (10% X 3.710.000) = Rp371.000

Dasar Hukum:
Pasal 22 ayat (3) UU 36 Tahun 2008
Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak

Terima kasih atas kunjungannya

Maksud Bon Faktur itu kuitansi kah Bu Titin Janiarni? kalau kuitansi, harga jual tanpa PPh Pasal 22 dan PPN
Jadi harga jual saja yaitu Rp20.000.000 yang dicantumkan di kuitansi
terima kasih atas kunjungannya

SPM atau SPT maksudnya Pak Oka Die?
kalau SPT, untuk rekanan bendahara pemerintah, melaporkan ke KPP pada SPT yang sama.
terima kasih atas kunjungannya

Salam Pak Ridho Pohan, Bapak sebagai Bendahara Pemerintah atau Rekanan Bendahara Pemerintah?

Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, dikenai PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika pembayaran tersebut jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Dan jika Rekanan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dikenai tarif lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Rekanan yang dapat menunjukkan NPWP.
Atas pembayaran tersebut akan dikenai PPN juga jika Rekanan tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika bukan PKP, maka tidak perlu diperhitungkan. Tetapi untuk Bendahara Pemerintah pada umumnya diharapkan bertransaksi dengan PKP.

catatan: sapi dianggap barang atau Barang Kena Pajak (BKP) jika lawan transaksi adalah PKP

terima kasih atas kunjungannya

maksud Mbak Errylia, Barang Kena Pajak?
kalau Barang Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dibaca disini:

http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPN

Kalau contoh diatas itu penjualan barang oleh rekanan kepada bendahara pemerintah, jadi dikenai PPh Pasal 22 dan PPN

terima kasih atas kunjungannya

wa'alaykumussalam wr wb
Perlu dipahami dulu nih PPh 22 itu apa.
Undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Nah dalam konteks ini, Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak atas transaksi yang dilakukannya.
Kalau dari contoh Mas Unknown diatas,
Atas pembayaran untuk pembelian barang dipungut PPh Pasal 22, dengan asumsi nilai 2.000.000 tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dan tidak termasuk PPN, sebagai berikut:
Harga pembelian = 2.000.000
Dasar Pengenaan Pajak = 2.000.000
PPh Pasal 22 (1,5% X 2.000.000) = 30.000
Pemungutan PPN
Atas pembayaran untuk pembelian barang (asumsi Barang Kena Pajak) dipungut PPN sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak = 2.000.000
PPN (10% X 2.000.000) = 200.000
Jumlah yang harus dibayar bendahara kepada rekanan adalah 1.970.000

terima kasih atas kunjungannya

assalamuaalaikum pak mau tanya . kalo bendahara sekolah itu sama dengan bendaharawan apa tidak ?

misal sekolah membeli barang bangunan senilai 4.000.000 itu kan tanpa PPN 4.000.000 x 100/110 = 3.696.969,64
PPN 3.696.969,64 x 10/100 = 363.636
PPH 3.696.969,64 x 1,5/100 = 55.454,55

itu PPH nya yang membayarkan TOKO Apa bendahara sekolah terimakasih

wa'alaykumussalam wr wb
silakan Pak/Bu Unknown
Sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
Sehingga bendahara sekolah termasuk dalam pengertian bendaharawan/bendahara, apalagi kalau sekolah negeri yang dana nya dari APBN/APBD maka termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah.
Bendahara itu mempunyai NPWP tersendiri, sehingga memakai kode NPWP bendahara.
Dari contoh pembelian bangunan tersebut diatas, bisa tahu tidak Pak/Bu, 4 juta itu sudah termasuk PPN dan PPh 22 belum?
Jika harga barang bangunan tanpa PPN dan PPh 22 adalah 4.000.000
maka PPN = 10 % X 4.000.000 = 400.000
PPh 22 = 2% x 4.000.000 = 80.000
PPh nya wajib dipungut oleh bendahara.
Sedangkan jika toko bangunan tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), bendahara wajib memungut PPN nya juga, jika bukan PKP, bendahara tidak memungut PPN nya.
Terima kasih atas kunjungannya

wa'alaykumussalam wr wb Mas/Mbak Riavenuz
Belanja jasa publikasi khususnya media elektronik dan media cetak dikenai PPN dan PPh 23, karena:
-> untuk dikenai PPN, jasa publikasi khususnya media elektronik dan media cetak merupakan Jasa Kena Pajak, dengan asumsi jasa publikasi tersebut bukan merupakan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. (Pasal 4A ayat (3) huruf i UU Nomor 42 Tahun 2009)
-> untuk dikenai PPh 23, jasa publikasi khususnya media elektronik dan media cetak termasuk kedalam jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan (Pasal 1 ayat (6) huruf ae PMK 141/PMK.03/2015)
link pembahasan PMK tersebut:

http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

Pembahasan PPh 23:

http://www.kabarpajak.com/2013/06/contoh-perhitungan-pph-pasal-23-dan-ppn.html

terima kasih atas kunjungannya

Permisi juga gan, nah konteks PPh Pasal 22 adalah pembeli sebagai pemungut pajak yang telah ditunjuk oleh UU sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang kegiatan usaha di bidang lain, pemungut pajak bisa bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, Wajib Pajak badan tertentu. Sehingga bagi Penjual sudah dipungut pajaknya oleh pembeli sebagai pemungut pajaknya.

Lebih lanjut tentang PPh Pasal 22 bisa dibaca disini gan:
http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Pasal%2022

terima kasih atas kunjungannya

permisi juga Mbak Mollisa, seperti yang saya jelaskan diatas mbak, ini saya kutip lagi, salah satu kewajiban bendahara adalah:
Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2013 ke KPP Pratama Terdaftar dilengkapi dengan:
a. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
b. SSP lembar ke tiga
Melaporkan SPT Masa PPN selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2013 ke KPP Pratama Terdaftar

jadi ya bendahara yang harus melaporkan mbak

terima kasih atas kunjungannya

Pak dari yang saya jelaskan diatas, saya kutip kembali ya:
Setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan:
SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah disahkan oleh KPPN; dan
Faktur Pajak lembar ke-2 kepada CV Komputerindo

nah itu yang menjadi bukti bahwa bendaharawan sudah menyetor, sedangkan untuk melapornya, bapak bisa minta fotokopi SPT Masa nya

terima kasih atas kunjungannya

sabar gan Kphp Mdm
karena sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah sistem Self Assessment, yaitu yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan Pegawai Pajak tidak campur tangan dan hanya mengawasi saja.

terima kasih atas kunjungannya

Silakan Mas Rahman Ndera
Nilai yang ada di Kwitansi (baku nya Kuitansi) bisa:
1. Nilai Pembelian atau Nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
2. Bisa Nilai DPP+PPN
3. Bisa Nilai DPP+PPN-PPh22
Asalkan di Kuitansi nya ditulis dengan jelas termasuk PPN atau PPh 22 atau DPP saja.
Untuk Nilai DPP + PPN - PPh, dengan syarat dicantumkan keterangan setelah dipotong PPh 22 sebesar 2%.
Tapi lebih saya sarankan Nilai DPP + PPN, karena pada saat membayar tersebut berupa uang + membuat bukti potong PPh 22 sebesar 2%.
Jadi perhitungannya sebagai berikut:
Pembelian (Nilai DPP asumsi belum termasuk PPN dan PPh22) = 3.000.000
PPN = 300.000
PPh 22 = 60.000
Maka penghitungan uang yang dibayarkan = 3.000.0000 + 300.000 - 60.000 = 3.240.000
Hal ini sudah sesuai dengan teknis pencatatan jurnalnya, yaitu sebagai berikut:
(D) Persediaan Rp3.000.000
(D) PPN (PM) Rp300.000
(K) Utang PPh 22 Rp60.000
(K) Kas Rp3.240.000

Untuk Nama Penerima di Kwitansi-> Kuitansi tidak masalah cukup dengan Staf Bagian Umum, karena Kuitansi itu pada hakikatnya adalah dokumen serah terima uang, beda dengan invoice yang merupakan dokumen tagihan. Makanya dalam kuitansi tertulis, sudah terima dari........uang sejumlah.........untuk pembayaran............
Tetapi kebanyakan orang sering memperlakukan invoice sekaligus sebagai kuitansi dengan membubuhinya meterai, dalam hal ini untuk jumlah transaksi yang relatif kecil.

Terima kasih atas kunjungannya

Waálaykumussalam wr wb
Silakan Bu/Pak Megawatt Horsepower
Dari transaksi yang Bapak/Ibu sebutkan diatas, cara menentukan PPh 22, PPh 23 dan PPN adalah terpisah, yaitu:
1. Untuk barang dengan Nilai 55jt terutang PPN 5.500.000 (10%X55.000.000) dan PPh 22 sebesar 825.000 (1.5%X55.000.000)
2. Untuk Jasa Pengerjaannya terutang PPN sebesar PPN 500.000 (10%X5.000.000) dan PPh 23 sebesar 100.000 (2%X5.000.000)

Jadi harus dibayar sendiri-sendiri

Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada postingan saya sebelumnya tentang PPh 23 dengan link:

http://www.kabarpajak.com/2013/06/contoh-perhitungan-pph-pasal-23-dan-ppn.html

http://www.kabarpajak.com/2013/06/pph-pasal-23-tarif-2-dalam-hal-rekanan.html

http://www.kabarpajak.com/2015/10/jenis-jasa-lain-yang-dikenai-pph-pasal.html

Terima kasih atas kunjungannya

saya desi pak mau tanya,
kenapa dari kasus diatas tidak dicari dpp nya dulu??
tetapi langsung dikalikan ppn dan pph 22????

Salam kenal Mbak Desi
Dari kasus diatas sudah dicari DPP nya dulu kok mbak desi, coba baca lebih teliti lagi, atau saya copas disini:

Atas pembayaran untuk pembelian printer dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut:
Harga pembelian = 22.000.000
Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000 (100/110 X 22.000.000)
PPh Pasal 22 (1,5% X 20.000.000) = 300.000
Pemungutan PPN
Atas pembayaran untuk pembelian printer dipungut PPN sebagai berikut:
Dasar Pengenaan Pajak = 20.000.000
PPN (10% X 20.000.000) = 2.000.000

terima kasih atas kunjungannya

Oke Mas Yaya M Adyaswara,
Kriteria Pengusaha Kena Pajak(PKP): Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.
Batasan Pengusaha kecil: pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 M. Sehingga pengusaha kecil tidak dibebani kewajiban dan administrasi PPN.
Kewajiban PKP:
1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
2. memungut pajak yang terutang
3. menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang
4. melaporkan penghitungan pajak

Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 diatur dalam Pasal 22 UU PPh. Dalam Penjelasan Pasal 22 tersebut disebutkan bahwa UU memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pemungut pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang. Yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah salah satunya bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
Jadi Bendahara Desa masuk dalam kategori pemungut pajak, yaitu PPh Pasal 22 dan PPN.
Tidak ada aturan yang mewajibkan rekanan pemerintah adalah PKP yang wajib memungut PPN. Aturan dibuat bersifat umum, tidak boleh bersifat diskriminasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan mewajibkan belanja pemerintah hanya kepada pengusaha besar yang PKP saja.
Untuk konteks yang mas yaya sebutkan diatas, jadi gini,
untuk pembelian/pengadaan barang yang dikenai PPh 22 dan PPN:
Pembelian sampai Rp1.000.000 tidak perlu dipungut PPN dan PPh 22
Pembelian Rp1.000.000 s.d. Rp2.000.000 dipungut PPN nya saja sebesar 10%
Pembelian Rp2.000.000 atau lebih harus dipungut PPN 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
(khusus bendahara BOS atas semua pembelian (berapapun) dibebaskan dari PPh 22

Saran saya:
Jika rekanannya nonPKP, PPNnya memang tidak ada.
Sedangkan kalau tidak mau dipungut PPh 22, pilihannya ada 2, yaitu:
1. nilainya digross up/Mark Up, atau
2. jangan belanja lagi ditempat itu dan nyari yang toko besar/PKP

Untuk sanksi mark up di peraturan perpajakan belum ada, adanya di KUHP, tetapi mark up itu sama dengan gross up nilai agar PPh 22 dapat dipungut dari nilai yang ditentukan oleh penjual, hal ini harusnya sudah dianggarkan di pemerintah dengan memasukkannya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk nilai PPN nya.

Dasar Hukum:
PPh Pasal 22 = PMK 107/PMK.010/2015
BOS = SE - 92/PJ/2010
PPN = KMK 563/KMK.03/2003

Terima kasih atas kunjungannya

Sama-sama Mas Yaya M Adyaswara
Sebenarnya semua tentang pajak sudah saya posting di blog saya ini, sesuai tagline judul blog saya Kabar Pajak, all taxes in one hand :)

Untuk Dasar Hukum Material Bisa Dibaca disini

Untuk Objek Pajak PPN Bisa Dibaca disini

Untuk Objek Pajak PPh Bisa Dibaca disini

Untuk Objek Pajak PBB Bisa Dibaca disini

Untuk Objek BPHTB Bisa Dibaca disini

Untuk Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bisa Dibaca disini

Iya memang tidak terpungkiri kalau fokus sosialisasi perpajakan kita masih fokus pada Subjek Pajak Badan, dan baru sedikit menyentuh Orang Pribadi. Sesuai dengan asas perpajakan negara kita yang self assessment, harusnya masyarakat secara sadar menghitung, membayar, dan melaporkan (3M) secara mandiri, kecuali untuk beberapa jenis pajak yang official assessment seperti contohnya PBB.

Pajak Milik Kita Bersama

Terima kasih atas kunjungannya

oke mas yogi azuanto
DPP 20.000.000 didapat dari nilai harga komputer total Rp22.000.000,- (harga termasuk PPN), sehingga PPN harus dikeluarkan dulu dari harga tersebut. Nah cara mengetahui harga tidak termasuk PPN atau DPP nya adalah: 100/110 X 22.000.000 = 20.000.000.
Sedangkan 2.000.000 adalah PPN nya, sehingga PPN datangnya dari 10% X 20.000.000 = 2.000.000

sudah jelas mas yogi?

terima kasih atas kunjungannya

sudah saya jawab diatas ya mas yogi
terima kasih atas kunjungannya

DPP kan 20.000.000,- lalu darimana datangnya 2.000.000 itu? dari sini mas ----->>> PPN nya 10% dari DPP (20.000.000) = 2.000.000,-. jadi total uang yg dikeluarkan utk memperoleh barang tsb sebesar Rp 22.000.000,- selain dikenakan PPN, juga dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP tsb mas, ingat loh, wajib dikeluarkan dulu PPN nya yg 10% itu utk mendapatkan DPP ini...

Iya super sekali penjelasannya Pak Eko Prasetyo Widodo
terima kasih atas kunjungannya

siang Mbak Rina Tjen,
kalau boleh dijelaskan lebih rinci kasusnya mbak, langsung ke angka dan konteks yang terjadi saja.
Kalau dari data yang tersedia, barang tersebut tidak dipungut PPN nya karena lawan transaksi bendahara adalah NonPKP yang tidak boleh membuat faktur PPN.
Harga di faktur yang dibuat bendahara tidak termasuk PPh nya, karena PPh sudah dipungut oleh bendahara.
Bendahara beli apa mbak kok dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) final? tanah atau bangunan? kok harganya 20juta.
atau yang dimaksud PPh Final disini adalah PPh atas omzet tertentu atau lebih dikenal dengan PP46?

terima kasih atas kunjungannya

Iya Pak Armand Ali
Kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
1) Diisi dengan Harga Jual atau Penggantian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi Uang Muka atau Termin.
2) Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin, maka yang menjadi dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Uang Muka atau Termin yang bersangkutan.
3) Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN= 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.
4) Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat:
- membuat lebih dari 1 (satu) Faktur Pajak yang masing-masing harus menggunakan Kode, Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai cukup diisi pada Faktur Pajak paling akhir; atau
- membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang menunjuk nomor dan tanggal Faktur-Faktur Penjualan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Faktur Pajak tersebut, Faktur Penjualan yang bersangkutan harus diisi dengan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

Sedangkan kolom Dasar Pengenaan Pajak diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima atau diisi dengan DPP Nilai Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Sedangkan kolom PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak => diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Dari postingan diatas, Kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin sudah sesuai dengan maksud Bapak, yaitu diisi dengan 20.000.000 yaitu sebesar DPP (Harga Jual). Yang saya tulis di kolom Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak itu adalah cara menghitung PPN dari DPP yang sudah diketahui yaitu 100/110 X 22.000.000

Dasar Hukum:
PER-24/PJ/2012 - PER-17/PJ/2014

terima kasih atas kunjungannya

Berarti jika kolom uraian "Nama BKP/JKP" tidak disebutkan 100/110 maka kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" boleh diisi dengan 22.000.000?
Soalnya saya biasa buat FPK di kantor (Pelaksana Konstruksi Rekanan Bendahara), Kolom ini diisi sebesar Uang Muka/Termin sebelum dikurangi PPN. Atau beda ya pak, pengisian kolom tersebut untuk pedagang dan rekanan?

"(100/110 X 22.000.000)" hanya untuk keterangan saja Pak Armand Ali, tidak dituliskan juga tidak masalah.
Sedangkan untuk kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" tetap diisi dengan 20.000.000 sesuai dengan Judulnya yaitu Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin BUKAN Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Termasuk PPN), jadi tidak termasuk PPN nya karena PPN sudah dituliskan di baris bawahnya.
Untuk pengisian pedagang dan rekanan sama saja Pak Armand Ali.
Terima kasih atas kunjungannya

Siap Pak Jaya Simarmata
Bendahara Pemerintah akan memungut PPh 22 atas pembelian lampu tersebut kepada rekanan pemerintah langsung yaitu perusahaan Pak Jaya, selaku penanggung jawab.
Untuk subkontrak antara supplier dengan perusahaan swasta punya bapak tidak dikenai PPh 22 karena perusahaan bapak bukan pemungut yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukumnya:
UU Nomor 36 Tahun 2008

Terima kasih atas kunjungannya

Selamat Siang Mbak Hening Tiyas
Iya benar Mbak Tiyas, Kalau bendahara pemerintah bertransaksi dengan rekanan NonPKP maka tidak memungut PPN, tetapi bendahara pemerintah sangat disarankan untuk bertransaksi dengan lawan transaksi yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, apalagi pengadaan printer yang sudah banyak rekanan ber-NPWP.
Tetapi tetap wajib memungut PPh 22 yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
Sehingga kalau bendahara pemerintah bertransaksi dengan NonPKP berarti harga jualnya tidak termasuk PPN, maka langsung saja tarifnya dikali harga beli.
Untuk penghitungannya langsung saja 1,5% X 5 juta = 75.000
terima kasih atas kunjungannya

Iya Pak/Bu
Salah satu objek PPh Pasal 22 adalah atas impor.
Tentang Objek PPh Pasal 22 sudah pernah saya posting di link berikut ini:

Objek PPh Pasal 22

Terima kasih atas kunjungannya

Selamat pagi Mas Yosia Adi
Perusahaan Bapak selaku rekanan bendahara pemerintah wajib membuat faktur pajak.
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak, termasuk kepada Bendahara Pemerintah.
Faktur Pajak harus dibuat pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.
Jadi tetap menjual Barang Kena Pajak.
Pada saat mengajukan tagihan, PKP rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP, dengan ketentuan Faktur Pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 dengan peruntukan:
- lembar ke-1 untuk Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN
- lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan
- lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah.
Oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……..” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan.
Oleh KPKN yang melakukan pemungutan untuk kepentingan Bendaharawan Pemerintah, pada setiap lembar Faktur Pajak dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM.

Sehingga perhitungan Pak Yosia Adi sudah benar
Bendahara membayar sejumlah 17.909.092 kepada perusahaan Bapak
Bendahara membayar sejumlah 1.818.181 ke kas negara untuk PPN
Bendahara membayar sejumlah 272.727 ke kas negara untuk PPh Pasal 22
Jumlah yang dikeluarkan bendahara pemerintah 20.000.000
Rekanan menerbitkan Faktur Pajak
Bendahara menerbitkan bukti potong PPh 22

Hal ini sudah pernah sata posting di link berikut ini:

Faktur Pajak

Mekanisme Pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah

terima kasih atas kunjungannya

Bukti potong nya berupa apa ya pak ? apa seperti Bukti potong pph 23?
Si pembeli ga lapor pph 22. Saya udah ngotot aja pak. Ternyata katanya memang ada bendahara yang punya laporan tersendiri jadi tidak perlu melaporkan spt pph 22. Sebelumnya saya kira bukti potong pph 22 menyerupai Bukti potong pph 23. Dalam hal pph 23 kan harus lapor dulu baru terbit bukti potong.

Silakan Pak Yosia Adia
Iya dalam hal bertransaksi dengan Pemungut PPN dan PPh 22 (dalam hal ini Bendahara Pemerintah) maka seperti itu Pak.
Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, bendahara terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
Pemungutan PPh 22, wajib disetor oleh Pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak.
Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran PPh 22 dan pelaporan pemungutan PPh 22, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Hal ini sudah pernah saya posting di link berikut ini:

Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan PPh 22

Terima kasih atas kunjungannya

Bukti Pungut PPh 22 hampir sama dengan Bukti Potong PPh 23 Pak Yosia Adi
Contoh nya seperti gambar diatas.
Atau jika Bapak ingin mendownload nya bisa pada postingan saya sebelumnya di link berikut ini:

Download Formulir Pajak

Terima kasih atas kunjungannya

Jika Bukti Potong diganti dengan SSP apakah tidak masalah ? Karena bendahara nya ngotot SSP nya sebagai bukti potong

SSP tidak dapat jadi bukti potong/pungut, bapak minta bendahara pemerintah tersebut untuk membuat bukti potong karena sudah ada peraturannya yaitu PER - 14/PJ/2015.
Jadi ngotot nya pakai dasar hukum yang jelas.
Mungkin dari sisi penyetoran ke kas negara sudah dilakukan, tetapi kewajiban perpajakannya sebagai Pemungut/Pemotong yang harus membuat bukti potong/pungut tidak dilakukan, dan ini jelas keliru.
Selain itu nilai nominal yang tercantum pada SSP tersebut biasanya gabungan atas beberapa PPh yang dipotong dari berbagai Perusahaan, jadi tidak bisa menjadi bukti potong khusus untuk perusahaan Bapak.
Pada saat Bendahara lapor SPT Masa PPh, harus melampirkan:
1. SSP
2. SPT Masa Induk
3. Daftar Bukti Potong
4. Bukti Potong
Jika syarat nomor 4 tidak dipenuhi, biasanya KPP tidak akan menerima, nah, copian Bukti Potongnya itulah yang diberikan ke perusahaan rekanan bendahara.

Terima kasih atas kunjungannya.

Apakah ada contoh untuk pengisian bukti potong nya pak ? masuk kedalam golongan nomer berapa jika bendahara negara ? Apakah masuk kedalam Badan tertentu lainnya ?
saya coba mengisi spt pph 22 nya bingung waktu mengisi Bukti Potong.

Coba Pak Yosia download bukti potong di link diatas.
Disitu ada petunjuk pengisiannya.
Atau di postingan saya diatas ini juga ada contoh pengisiannya beserta contoh kasusnya.
Saya carikan dulu, nanti kalau ada contoh komprehensifnya, saya kasih tau.
Terima kasih atas kunjungannya.

Selamat pagi Mas Andes, maaf baru respon karena kesibukan
Menurut saya, begini (cmiiw):

Harga 800 unit produk: $2.500.000
Ongkos angkut (15%) = 15% X $2.500.000 = $375.000
Asuransi (10%) = 10% X $2.500.000 = $250.000
Jumlah CIF $3.125.000
Bea Masuk= 100% X $3.125.000 = $3.125.000
Bea Masuk Tambahan= 85% X $3.125.000 = $2.656.250
Jumlah Nilai Impor $8.906.250

Asumsi kurs di soal tersebut adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu sehingga, Nilai Impor dalam rupiah:
$8.906.250 X Rp10.000 = Rp89.062.500.000,-
PPh 22 yang harus dipungut (memegang API):
2,5% x Rp89.062.500.000 = Rp2.226.562.500,-

Terima kasih atas kunjungannya

lalu bagaimanakah perlakuan pajaknya pasal 22 atas impor barang tersebut apabila ternyata bukan/tidak memiliki API..?
terima kasih

Oke Mas Yosia Adi
Harusnya 411122 900, karena kan Bapak dipungut.
Kalau PPN nya harusnya disetor 411211 900 untuk pemungut
Kode Jenis Pajak:
411211 910 bendaharawan APBN
411211 920 bendaharawan APBD
411211 930 untuk bendaharawan dana desa
Tetapi berhubung di kode billing tidak ada yang 910 s.d. 930, maka disetor pakai 900, sebagai tanda dipungut oleh bendaharawan.

Terima kasih atas kunjungannya

Kalau sudah terlanjut disetor menggunakan kode 411122-100 bagaimana pak ? apakah tidak masalah ?
berarti nanti saya setor ppn menggunakan kode 411211-900 yaa pak ?

Pak Yosia Adi bisa mengajukan Pemindahbukuan (Pbk) Pak...
Iya benar Pak Yosia Adi, setor PPN menggunakan kode 411211-900.

Terima kasih atas kunjungannya

pny form pbk ny pak ?

ada form pbk nya mungkin pak ?
untuk kode 411122-900 dan 411211-900, apakah tidak apa jika yang menyetor penjual sendiri ? (seharusnya kan bendaharawan)

Tidak apa Pak Yosia, bisa dipindahbukukan, seharusnya yang menyetor Bendahara Pemerintah.

Contoh Format Surat Permohonan Pemindahbukuan sudah pernah saya posting dan bisa di baca atau download pada link berikut ini:

Contoh Format Surat Permohonan Pemindahbukuan

Terima kasih atas kunjungannya

Selamat siang Mbak Azrini Fathia
silakan mbak, tidak mengganggu, saya comment nya setelah longgar, hehehe
maksudnya Rekapan Data ini Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 bukan mbak? jika iya seperti contoh diatas mbak yang terdiri dari keterangan judul, masa pajak, nomor, NPWP, Nama, Bukti Pemungutan, Nilai Objek Pajak, PPh yang dipungut, Pemungut/Kuasa, tanggal, tanda tangan dan cap.

Terima kasih atas kunjungannya

Silakan Mbak Aulya Fitriana
Pajak Pembelian itu maksudnya Pajak Penghasilan sebesar 5% ya..
Terhadap penjualan kendaraan bermotor yang tergolong sangat mewah yang telah dipungut Pajak Penghasilan berdasarkan PMK 90/PMK.03/2015, tidak lagi dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Apa saja barang yang tergolong sangat mewah dan hal lainnya? sudah pernah saya bahas dan posting di link berikut ini:

Pemungut Atas Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah

Terima kasih atas kunjungannya

Okay kalau ada waktu longgar, saya siapkan tutorial pengisian eSPT PPN PUT Bendahara.
Terima kasih atas ide nya.

Wa'alaykumussalam wr wb
Siap Mas Sulis, mari belajar bareng,
Silakan bertanya, kalau saya bisa, pasti saya jawab.
Jurnal pembukuannya (asumsi secara cash):
Kas (D) XXX
PPh Pasal 22 Dimuka (D) XXX
Penjualan (K) XXX

Potongan 1,5% dari DPP itu tidak bisa dibiayakan, tetapi bisa dikreditkan sehingga bisa dimintakan restitusi.

terima kasih atas kunjungannya.

Terimakasih untuk penjelasannya Pak ....

Akan tetapi saya masih bingung cara restitusinya atau cara pengkreditannya, mekanismenya bagaimana ya Pak ?

Siap Mas Sulis
Jadi gini,
PPh Pasal 22 nya diinput di LAMPIRAN - III Formulir SPT 1771 dengan judul KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
Karena Perusahaan Mas Sulis menggunakan PP 46 (pajak 1%), otomatis 1771 induknya akan kosong, nah nanti di kredit pajaknya diisi di nomor Bagian C Nomor 8a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1 771 -III Jumlah Kolom 5) Formulir Induk 1771.
Sehingga nanti Bagian D PPhKURANG/LEBIHBAYAR Nomor 11b PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) yang diisi.

Sambil lihat Formulir SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN ya biar tambah jelas.

Terima kasih atas kunjungannya.

Terimakasih banyak ya Pak untuk penjelasannya yang sangat detail, sangat membantu sekali untuk saya yang masih sangat awam tentang pajak.

Semoga Bapak tidak bosan mendapat pertanyaan dari saya untuk masalah perpajakan lainnya :)

Sama sama Mas Sulis
Semoga bermanfaat
Enjoy sharing
terima kasih atas kunjungannya

Assalamualaikum Pak ....

Maaf kalau melenceng dari topik pembahasan, kali ini saya ingin menanyakan mengenai lapor spt wp op.

Jika kita tidak punya NPWP dan penghasilan dibawah PTKP, akan tetapi dapat bukti potong dari perusahaan tempat kita bekerja, apakah kita wajib lapor spt tahunan ?

Terimakasih untuk penjelasannya :)

Bantu jawab.
Kalau tidak pny NPWP tidak perlu lapor Mas/mbak.