Sistem Keuangan Daerah (2) Upaya Peningkatan Kapasitas Keuangan (Fiskal) Daerah


Upaya Peningkatan Kapasitas Keuangan (Fiskal) Daerah
Workshop Pusdiklat Pajak bersama dengan Bapak Prof. Insukindro, MA, Ph.D
Guru Besar, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM)

Alasan Campur Tangan Pemerintah Dalam Perekonomian
1. Aktiva/Properti Individu dan Pemerintah
2. Ketidaksempurnaan pasar (misal: monopoli vs monopoli perintis dll)
3. Eksternalitas
4. Barang publik
5. Keseimbangan Perekonomian
6. Pilihan Publik dan Proses PolitiK
7. Keadilan

Aliran Ekonomika: kaitannya dengan konsep properti analisis ekonomika pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 kelompok yakni:
(1) aliran baku ekonomika dan
(2) aliran tidak baku ekonomika atau ekonomika properti.

1. Aliran Baku Ekonomika
Faktor produksi dan barang dipandang sebagai sumber-sumber ekonomi dan mereka juga adalah properti. Dalam kasus ini properti (property) didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan sumber-sumber tsb secara fisik termasuk perolehannya, dan hak untuk mempertukarkan dan merubahnya. Menurut aliran baku ekonomika, properti dibedakan menjadi 2 yaitu properti individu (privat) dan
properti publik (milik pemerintah)
2. Aliran Tidak Baku Ekonomika ≈ Ekonomika Properti (Property Economics)
Aliran ini tidak sependapat dg aliran baku, dan mereka membedakan antara properti dan kepemilikan (possession). Menurut aliran ini, properti didefinisikan sebagai hak memperoleh pembebanan dan jaminan (koleteral) atau hak untuk menukarkan atau hak untuk tidak menyentuh sumber-sumber ekonomi. Kepemilikan didefinisikan sebagai “hanya” hak untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi secara fisik dan perolehannya, termasuk hak untuk merubah bentuk dan substansi sumber-sumber berkenaan.

Daftarkan email mu disini untuk mengikuti update KabarPajak:

0 Response to "Sistem Keuangan Daerah (2) Upaya Peningkatan Kapasitas Keuangan (Fiskal) Daerah"

Post a Comment