Perpajakan Untuk Ekonomi Digital: Sebuah Dunia Menyeluruh Yang Sama Sekali Baru


Perpajakan Untuk Ekonomi Digital: Sebuah Dunia Menyeluruh Yang Sama Sekali Baru

A. Pendahuluan

"Semuanya berubah", ungkapan ini ditujukan khusus untuk perubahan ekonomi dunia saat ini. 10 tahun yang lalu, jika kita ingin membeli beberapa barang, kita harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Dan sekarang, hanya dengan menyentuh layar ponsel, kita bisa mendapatkan barang itu ada di depan pintu rumah kita, jadi semuanya ada di genggaman kita, ini adalah salah satu bagian dari ekonomi digital.

B. Pembahasan

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Item 1 mengidentifikasi tiga masalah kebijakan pajak yang khusus bagi ekonomi digital:
(1) Nexus, dapat diartikan sebagai koneksi yang berarti adanya kehadiran digital yang signifikan
(2) Data, seperti informasi atau komunikasi, dapat diartikan sebagai penciptaan nilai pada data yang dihasilkan melalui produk dan layanan digital, misalnya Amazon mengumpulkan data dari pelanggan untuk tujuan tertentu meningkatkan pengunjung dengan skrip unik di situs web
(3) Karakterisasi, tentang masalah karakterisasi pendapatan, adalah model bisnis baru yang menyederhanakan proses bisnis dengan menggunakan era digital dan tentu saja mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, misalnya suatu lisensi untuk produk Microsoft, Photoshop, produk anti-virus dll., saat ini mereka menggunakan kode unik dari situs web milik mereka untuk mengaktifkan suatu produk mereka dan produk itu sendiri tersedia gratis di situs web resmi mereka, di masa lalu produk itu didistribusikan dengan Compact Disk (CD) bersamaan dengan kode aktivasi nya. Sekarang hanya sederhana saja. Namun, sekarang kita membutuhkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk mengenakan pajak atau untuk mengumpulkan pajak dari mereka. Masa depan akan sangat menantang, Nexus, Data, dan Karakterisasi adalah pilihan terbaik untuk menjawab tantangan tersebut. Karena tiga hal utama itu tidak memerlukan pendirian Bentuk Usaha Tetap (BUT), mereka dapat melintasi perbatasan dan yurisdiksi suatu negara. Misalnya, Uber adalah layanan komersial atau layanan teknis? Jika kita menggunakan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT), hal ini masih menjadi masalah yang besar untuk mengumpulkan pajak dari mereka.
Laporan Akhir BEPS Action 1 mempertimbangkan tiga opsi berikut:
(1) Tes nexus baru - persyaratan kehadiran ekonomi yang signifikan, dasar utama faktor berbasis pengguna, misalnya bagaimana cara mengidentifikasi penghasilan dari Youtube, siapa yang dibayar? Apakah pengguna aktif, pengiklan, atau penerbit? Jika kita harus menggunakan pendekatan berbasis pengguna untuk benar-benar tahu siapa yang dibayar. 
(2) Pajak pemotongan - jenis transaksi digital tertentu, oleh penduduk Negara Sumber dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) kepada vendor non-residen untuk penjualan barang dan jasa secara online. 
(3) Retribusi penyetaraan, misalnya di India, berlaku mulai 1 Juni 2016, dengan tarif 6% pada pembayaran pertimbangan, untuk setiap layanan tertentu, dapat diterima oleh orang yang bukan penduduk dari penduduk India yang menjalankan bisnis atau profesi di India, atau dari orang yang tidak -residen memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di India. Jadi India dapat memungut pajak dari Google sejak tahun 2016. Model ini sama dengan pengenaan Bea Meterai di Indonesia.
Perusahaan multinasional mengatur kegiatan operasi dalam kondisi pajak tinggi dalam model 3D, yaitu Defer, Deduct, dan Divert. Semuanya untuk tujuan strategi perencanaan pajak internasional (Tax Planning).
Dalam kebanyakan kasus, tergantung pada pendapatan, mereka membuat pilihan untuk menggunakan tarif rendah atau hanya menempatkan pendapatan di Bermuda dan mereka dapat tidur nyenyak. Dalam hal ini, BEPS adalah satu-satunya yang dapat diterima.
Bagaimana dengan kantor virtual (Virtual Office)? Kantor virtual adalah bagian dari industri ruang kerja fleksibel yang menyediakan bisnis dengan kombinasi layanan, ruang dan teknologi, tanpa bisnis yang menanggung biaya modal untuk memiliki atau menyewa kantor tradisional. Itulah alasan mengapa perusahaan mendirikan perusahaan mereka di satu tempat yang virtual (tidak berwujud), namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) diperlukan di sini.
Bagaimana kita tahu bahwa BEPS Mempengaruhi Strategi Penggerusan Basis Penghasilan Kena Pajak dan Pengurangan Laba yang dikenai Pajak? Ada dua hal yang harus kita ketahui: 
(1) untuk menunjukkan substansi 
(2) untuk menolak deduksi
Fitur Utama Pedoman Post-BEPS berdasarkan Model Bisnis Digital adalah partisipasi pengguna dan pemasaran yang tidak berwujud.
Aspek Pajak Tidak Langsung Ekonomi Digital: Digitalisasi model Ekonomi adalah sebagai berikut: 
(1) B2B: bisnis ke bisnis, misalnya Electronic City, Bizzy, tokopedia, dll. 
(2) B2C: bisnis ke pelanggan, misalnya amazon, booking.com, Tokopedia, Bukalapak, dll. 
(3) C2C: pelanggan ke pelanggan, misalnya ebay, airbnb, olx, dll.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Goods and Services Tax (GST) sebagai Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) merupakan mekanisme pengenaan terbalik. Dua aspek pada pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Goods and Services Tax (GST) yang efektif dalam Ekonomi Digital adalah sebagai berikut:
(1) Pasokan lintas batas layanan dan tidak berwujud, 
(2) Impor barang bernilai rendah. 
Keduanya terkait dengan Layanan Pembayaran, Penggunaan Aplikasi, Gerbang Pembayaran. Ini adalah masalah besar dalam layanan digital untuk mengetahui bagaimana persediaan lintas batas layanan dan barang tidak berwujud dapat ditentukan. Pilihan kebijakan diperlukan.
Prinsip tujuan (Destination principles) dalam ekonomi digital mungkin dapat diidentifikasi dari:
(1) Alamat IP Komputer / Laptop / Ponsel?
(2) Nomor Telepon?
(3) Kartu Kredit?
(4) Alamat Pengiriman? 
Masalahnya adalah di mana barang dikonsumsi, siapa yang mengonsumsi barang. Itulah tantangan dalam sistem tujuan. Pilihan kebijakan diperlukan lagi.
Dalam sistem tradisional, konsumen membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Goods and Services Tax (GST). Di sisi lain, dalam sistem digital, sistem pengumpulan pihak ketiga dapat menjadi solusi melalui: gerbang pembayaran, perusahaan logistik, pasar online. Bagaimana dengan barang tidak kena pajak (Non BKP) dalam satu paket? Haruskah kita menggunakan ambang batas? Ini masih merupakan masalah besar untuk dipecahkan karena kurir dimungkinkan untuk melakukannya tetapi perusahaan tidak menyukainya dan penjual harus menyatakan isi dalam paket. Pilihan kebijakan diperlukan lagi.
Bagaimana kalau jual beli di platform media sosial seperti Facebook atau Instagram? Masih merupakan masalah besar untuk ditentukan dan inilah tantangannya. Pilihan kebijakan diperlukan berulang kali.

C. Kesimpulan

Kita membutuhkan konsensus global (Kesepakatan Internasional) misalnya Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors (G20) sebagai dasar hukum untuk memajaki atau mengumpulkan pajak atas transaksi dalam ekonomi digital. Banyak negara telah mulai menggunakan metode dan konsep mereka sendiri. Di masa depan, jika Indonesia ingin memilih kebijakan yang terkait dengan ekonomi digital, akan lebih baik untuk mempertimbangkan nexus, data, dan karakterisasi untuk opsi tersebut. Karena konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini dan perjanjian pajak (Tax Treaty) tidak mencakup itu. Jadi, selamat datang di Sebuah Dunia Menyeluruh Yang Sama Sekali Baru.

Jika ada yang ingin di diskusikan, silakan posting di komentar.
Enjoy Sharing

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Perpajakan Untuk Ekonomi Digital: Sebuah Dunia Menyeluruh Yang Sama Sekali Baru"

Post a Comment

iklan atas artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel