2013

Sistem Keuangan Daerah (4) Evaluasi Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah

Sistem Keuangan Daerah (4) Evaluasi Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daera h Workshop Pusdiklat Pajak bersama dengan Bapak Rukijo , S.E., M...

Sistem Keuangan Daerah (3) Praktik Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan Workshop Pusdiklat Pajak bersama dengan Bapak Hartoyo, S.E., M....

Upaya Peningkatan Kapasitas Keuangan (Fiskal) Daerah Workshop Pusdiklat Pajak bersama dengan Bapak Prof. Insukindro, MA, Ph.D Guru ...

Sistem Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Workshop Pusdiklat Pajak bersama dengan Bapak Dr. Machfud Sidik MSc (Direktur Jenderal Paja...

Transaksi Pemungut dengan Pemungut PPN Transaksi Antar Pemungut PPN Oleh: M Bahrun Nawawi Abstrak Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut ...

Kementerian Keuangan meraih predikat A (sangat baik) atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2...

Capacity Building Pegawai Pusdiklat Pajak Gunung Geulis Cottages, Bogor Dalam rangka lebih menajamkan visi misi Pusdiklat Pajak dan membud...

Pada awal Desember 2013 kemarin, saya ditugaskan untuk mengikuti John Robert Powers Training di Hotel Grand Sahid Jaya. John Robert Power...

Beberapa waktu yang lalu, ada rekan kerja yang meminta tolong saya untuk mengurus penyampaian SPT melalui jalur elektronik, ya memang tid...

Terkait dengan postingan sebelumnya tentang Pajak Penghasilan atas UMKM dan Surat Keterangan Bebas PP46 (PER - 32/PJ/2013) , pada kesemp...

Surat Keterangan Bebas PP46 (PER - 32/PJ/2013) Seperti dibahas pada artikel sebelumnya tentang Pajak Penghasilan atas UMKM , pada kesempa...

PMK 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Peraturan Menteri Keungan Nomor 22/PMK.03/2008 k...

Perlakuan Pajak atas THR Buruh Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sms dari seorang teman yang menanyakan perlakuan perpajakan terha...