Menkeu Janjikan Pembersihan dan Perbaikan DJP

Menkeu Janjikan Pembersihan dan Perbaikan DJP

Menteri Keuangan bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Gedung KPK pada hari Selasa (22/11). Dalam acara tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan bahwa tim KPK menggelar OTT terhadap 2 orang pada hari Senin (21/11) di Spring Hill Residence, Kemayoran.

Kedua orang yang tertangkap tangan tersebut adalah Direktur PT EKP yang berinisial RRN dan seorang berinisial HS yang merupakan Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP. Turut diamankan dalam OTT tersebut dua staf RRN di Jakarta dan 1 orang staf RRN di Surabaya, serta sopir dan ajudan dari HS.

Dengan adanya peristiwa ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap oknum aparatur DJP. Menurutnya, tindakan oleh oknum HS mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan tindakan yang menciderai nilai-nilai dan juga menciderai kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang lain.

“Saya sangat kecewa terhadap tindakan dari oknum aparat pajak, terutama pada saat dalam proses membangun kembali kepercayaan Wajib Pajak melalui program tax amnesty”, jelas Sri Mulyani Indrawati.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus mendukung langkah KPK dalam mengusut kasus ini secara tuntas. Selanjutnya, ia berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini.

Ia juga menegaskan bahwa melalui tax amnesty dan reformasi, Kementerian Keuangan ingin membangun kepercayaan publik. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun DJP yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik.

“Momentum ini akan dijadikan pemicu yang kredibel untuk melakukan pembersihan dan perbaikan DJP ke depan”, tegas Sri Mulyani Indrawati.

sumber: kemenkeu