Biaya-Biaya saat Jual Beli Rumah
Biaya-Biaya saat Jual Beli Rumah
Yang perlu di”clear"kan pada saat jual beli rumah adalah biaya-biaya sebagai berikut:
1. Biaya Akta Jual Beli (jika rumah baru dibayar pembeli, jika second bisa dibayar penjual atau pembeli)
2. BPHTB (dibayar pembeli)
3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 5% dari jumlah bruto (biasanya dibayar penjual)
4. Bea Balik Nama (dibayar pembeli)
5. Biaya administrasi KPR (dibayar pembeli jika pembayarannya melalui KPR), termasuk biaya Appraisal yang ditunjuk bank untuk menilai rumah kita, dan biaya ini dibebankan kepada kita melalui biaya administrasi KPR
6. Penambahan biaya strategis (hook dan menghadap taman jika rumah baru)
7. Komisi agen (jika melalui agen, biasanya dibayar penjual, sehingga perlu dipastikan)
Untuk aspek perpajakan pada saat jual beli tanah dan/atau bangunan bisa klik disini.
Sedangkan untuk membandingkan Harga Pasar dengan NJOP bisa klik disini.
Jika tidak ada uang cash, bisa melalui KPR, tinggal pilih mau pakai KPR bank mana, lebih disarankan kepada bank yang memberikan suku bunga flat.
Jika kompleks rumah dekat dengan tempat-tempat umum pasti nilai lebih tinggi, sebagai contoh dekat dengan kolam renang, mall, pasar atau yang lainnya.
Demikian sharing saya, dan jika ada yang mau menambahkan atau memberikan pencerahan, mohon di komentari.
Thanks in advance.
Untuk kriteria rumah yang ideal klik disini.
atau
Beberapa istilah transaksi jual beli rumah yang perlu dipahami bisa di klik disini.
Yang perlu di”clear"kan pada saat jual beli rumah adalah biaya-biaya sebagai berikut:
1. Biaya Akta Jual Beli (jika rumah baru dibayar pembeli, jika second bisa dibayar penjual atau pembeli)
2. BPHTB (dibayar pembeli)
3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 5% dari jumlah bruto (biasanya dibayar penjual)
4. Bea Balik Nama (dibayar pembeli)
5. Biaya administrasi KPR (dibayar pembeli jika pembayarannya melalui KPR), termasuk biaya Appraisal yang ditunjuk bank untuk menilai rumah kita, dan biaya ini dibebankan kepada kita melalui biaya administrasi KPR
6. Penambahan biaya strategis (hook dan menghadap taman jika rumah baru)
7. Komisi agen (jika melalui agen, biasanya dibayar penjual, sehingga perlu dipastikan)
Untuk aspek perpajakan pada saat jual beli tanah dan/atau bangunan bisa klik disini.
Sedangkan untuk membandingkan Harga Pasar dengan NJOP bisa klik disini.
Jika tidak ada uang cash, bisa melalui KPR, tinggal pilih mau pakai KPR bank mana, lebih disarankan kepada bank yang memberikan suku bunga flat.
Jika kompleks rumah dekat dengan tempat-tempat umum pasti nilai lebih tinggi, sebagai contoh dekat dengan kolam renang, mall, pasar atau yang lainnya.
Demikian sharing saya, dan jika ada yang mau menambahkan atau memberikan pencerahan, mohon di komentari.
Thanks in advance.
Untuk kriteria rumah yang ideal klik disini.
atau
Beberapa istilah transaksi jual beli rumah yang perlu dipahami bisa di klik disini.
Untuk rumah bekas, apakah ada Pajak Pertambahan Nilai?
BalasHapusUntuk rumah bekas tidak dikenai PPN Mr. Kardoman, termasuk juga Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah serta Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) yang dikenai PPN tetapi mendapatkan fasilitas dibebaskan.
HapusSaya juga sudah menulis tentang Rumah dikenai PPN atau tidak? ini link nya
http://kabarpajak.blogspot.com/2014/09/rumah-dikenai-ppn.html
terima kasih atas kunjungannya Mr. Kardoman
Pak, ini ada kasus teman saya senang berinvestasi, dia membeli tanah di area real estate kemudian menjual nya kembali, pada saat dia membeli dia sudah dikenakan PPN 10% oleh developer. Nah masalah muncul di saat dia menerima surat pemberitahuan kalau dia telah melakukan jual beli properti secara rutin sehingga bisa dianggap pengusaha properti dan di jadikan PKP dan dianggap transaksi penjualan properti yang telah di lakukan adalah transaksi kena PPN sehingga di minta membayar ppn 10% x harga jual properti.
Hapus1. Apakah benar pengenaan PPN dapat terjadi kepada orang yang berinvestasi dan kemudian mengambil keuntungan pada saat harga sudah naik?
2. Apakah tidak terjadi pengenaan PPN dua kali mengingat PPN 10% sudah di kenakan di saat membeli dari developer?
3. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperjelas status teman saya, NPWP teman saya terdaftar sebagai real estate (karena kesalahan input nomer) yang seharusnya sebagai broker (sudah di laporkan setiap tahun sebagai broker di laporan SPT)
4. apabila memang harus membayar pajak, apakah PPN nya 10% x nilai jual? artinya sudah terjadi pengenaan PPN 2 kali untuk objek yang sama. ataukah PPN nya bisa di kurangi dengan PPN yang telah di bayar ke developer sebelumnya?
5. Apakah PPN terhutang merupakan tanggung jawab teman saya (penjual) mengingat ada di sebutkan PPN melekat kepada pembeli? (bukan PPN bangunan, tetapi PPN penjualan tanah)
Mohon pencerahannya pak,
Terima kasih
Okay Pak Anonim
Hapus1. PPN sebagai pajak objektif yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.
2. Iya benar Pak terjadi pengenaan PPN 2X, tetapi ada mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan yaitu mengurangkan pajak masukan dari pajak keluaran atau dalam konteks Bapak tersebut diatas adalah PPN pada saat Bapak menjual dikurangi dengan PPN dari developernya.
3. Jika benar teman Bapak sebagai broker dan bukan sebagai developer atau real estate alias orang pribadi bukan badan hukum, tinggal datang ke KPP terdaftar untuk melakukan penggantian NPWP dan sekaligus konsultasi dengan Account Representative Bapak.
4. Iya benar PPN sebesar 10% X Nilai Jual, untuk pengurangannya sudah terjawab di nomor 1 ya Pak, oiya Bapak mengenakan PPN 10% dari NJOP ya :p
5. Iya Pak, pemikul beban PPN ini berada pada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) tetapi penjual juga nanti akan diminta keterangan jika sampai Pembeli tidak membayar PPN saat ditagih, nah disaat itu pula PPN sebelumnya dari developer jika belum dibayar pasti diminta dibayar juga. Oleh karena itu daripada kena sanksi karena tidak membayar PPN, mending dibayar sesuai dengan ketentuan, karena sistem perpajakan di negara kita adalah self assessment yaitu wajib pajak yang aktif membayar dan melaporkan.
Semoga pencerahan diatas membuat jadi terang. Oiya pencerahan tersebut diatas sudah pernah saya bahas di:
Legal Karakter PPN
Pengkreditan Pajak Masukan
terima kasih atas kunjungannya
Pak mohon masukannya, kalau tanah/bangunan masih status girik dan AJB, apakah kedepannya sulit upgrade menjadi SHM. Saya sedang review untuk beli property. Terimakasih sebelumnya masukannya
BalasHapusMenurut saya, tanah/bangunan yang status nya masih girik dan AJB kalau mau upgrade menjadi SHM itu gampang-gampang susah.
HapusGampangnya begini, harus jelas tanah/bangunan itu tidak dalam kondisi sengketa, dan yang melakukan AJB atau tertulis di girik orangnya masih hidup dan orangnya mudah ditemui serta terbuka, terkadang orang nya banyak menghindar.
Susahnya jika kebalikannya, yaitu tanah/bangunan masih ada kemungkinan di sengketa kan sama ahli waris, orang yang melakukan AJB atau tertulis di girik sudah meninggal atau tidak diketahui dimana keberadaannya.
Jika harus membeli tanah/bangunan dengan status girik dan AJB, pastikan ke semua ahli warisnya (jika berasal dari warisan) bahwa tanah/bangunan itu sudah dibagi secara kekeluargaan dan tidak ada masalah oleh salah satu ahli waris, nah jika berasal dari jual beli juga, konfirmasi ke penjual sebelumnya atau ke kelurahan dimana girik tercatat, tetapi lebih akurat langsung ke yang menjual sebelumnya karena kelurahan hanya sebatas mencatat saja, hal ini untuk menghindari modus mafia sengketa jual beli tanah/bangunan.
Untuk menaikkan status dari girik dan AJB menjadi SHM sebenarnya cukup mudah, yang penting berkas pendukungnya sudah siap, bisa langsung diajukan setelah akad kredit jual beli. Jika ada waktu, saya sarankan untuk mengurus sendiri ke BPN, tetapi jika tidak ada waktu, bisa memakai jasa notaris. Menurut praktik alih girik dan AJB menjadi SHM punya teman saya, selisih biaya ngurus sendiri dan memakai jasa notaris -+10 jutaan dan itupun tergantung tarif biaya notarisnya, karena beda notaris bisa beda tarif biaya.
Masih kurang jelas? silakan komen
terima kasih kunjungannya