Selamat datang di situs KABAR PAJAK | Di sini Anda dapat menemukan semua informasi tentang PERPAJAKAN dan sisi lainnya

PPh Pasal 29 dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 29

PPh Pasal 29
Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.
PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.
Contoh :
Data WP Orang Pribadi SPT Tahunan Tahun Pajak 2012
Penghasilan Kena Pajak                     RpXXXXXXX,00
PPh terutang                        Rp50.000.000,00
Kredit Pajak  :
a.   PPh yang dipotong/ dipungut/Kredit Pajak LN
•    PPh  Pasal 21           Rp15.000.000,00
•    PPh  Pasal 22            Rp10.000.000,00
•    PPh  Pasal 23           Rp2.500.000,00 
•    PPh  Pasal 24          Rp7.500.000,00      
Rp35.000.000,00
PPh yang harus dibayar sendiri            Rp15.000.000,00

b.   PPh yang dibayar sendiri
•    PPh Pasal 25                     Rp12.000.000,00
Kurang Bayar  (PPh Pasal 29)                 Rp3.000.000,00
Apabila periode pembukuannya  Januari s.d. Desember, PPh Pasal 29 harus dilunasi  paling lambat 31 Maret 2013

22 comments:

  1. Sore pak, maaf mau tanya. untuk kredit pajak pph pasal 21 hanya apabila wp tsb seorg karyawan ya pak? kalau seorang pengusaha kredit pajaknya tanpa pph pasal 21?

    ReplyDelete
    Replies
    1. sore Mbak Annisa Fitri, iya mbak, namanya juga Kredit Pajak mbak, jadi kredit pajak itu merupakan pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
      begitu mbak
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  2. Pak saya baru bikin npwp, saya membuatnya sendiri lewat online krna perusahaan baru yg saya tempati mewajibkan memiliki npwp. Kemarin kartu npwp beserta surat surat sampai pak. Isinya, saya terkena pasal PPh 29 dan PPh final. Maksudnya apa ya pak? Kebetulan setahun lalu, saya kerja belum memiliki npwp. Kalaupun saya kena pasal tersebut diatas apakah saya harus membayarnya dengan jumlah yg besar ya pak? Mohon balasannya pak.. Saya bingung dan buta pajak pak.. Terimakasih banyak pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. sepengetahuan saya Mas Unknown, harusnya tidak terkena PPh Pasal 29 dan PPh Final, kalau Mas Unknown bekerja sebagai karyawan juga sebelumnya kan pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan tempat Mas Unknown bekerja, kecuali Mas Unknown sebelumnya punya usaha dan tidak melaporkan usaha itu atau tidak mendaftarkan perusahaan Mas Unknown, dan petugas pajak mendapatkan data itu sehingga Mas Unknown dikenai PPh Pasal 29 (pajak tahun berjalan yang kurang dibayar) dan PPh Final atas beberapa objek pajak Mas Unknown.
      Jika sebelumnya Mas Unknown tidak memiliki usaha, sebaiknya Mas Unknown datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Mas Unknown terdaftar untuk melakukan konfirmasi.
      Tenang saja, pegawai pajak sekarang sudah sangat prima dalam melayani dan menerima dengan tangan terbuka.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Sy menjual barang kesuatu perusahaan dan perusahaan trsbt tlh mengenakan pph 29 ats barang yg sy jual.
    Pertanyaan sy apakah sy msh di kenakan pph 29 oleh dinas perpajakan?
    Trm ksh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pak Rain Gauk bisa dijelaskan lebih detail transaksi nya?
      kalau dari informasi yang ada tersebut diatas, bapak sebagai penjual yang menjual barang kepada perusahaan, nah bisa jadi bapak dipungut PPh Pasal 23 bukan PPh Pasal 29.
      Untuk PPh Pasal 23 bisa dibaca pada tautan berikut ini:

      http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Pasal%2023

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  5. mengenakan pph 29 ats barang yg sy jual.
    Pertanyaan sy apakah sy msh di kenakan pph 29 oleh dinas perpajakan?
    Trm ksh

    ReplyDelete
    Replies
    1. sudah saya jawab diatas ya Pak Rain Gauk
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  6. Ass. Misi pak, saya mau nanya,? Bulan oktober 2015 kan saya membuat npwp, karna saya mau ngelamar kerja d.pt dan npwp salah satu persyaratan melamar pekerjaan d.pt tsb. Nah ternyata saya tidak memenuhi syarat untuk melamar d.pt tsb. Krna usia saya lbih 9 bln dri ketentuan nya. Dan ahir nya saya sampe saat ini blm bekerja atau nganggur.
    Nah barusan saya dpt surat dri kantor pajak, yg isi nya saya npwp sya sudah terdaftar pd administrasi kantor pajak, dan kena kewajiban pajak pph pasal 29,pph final. Itu saya harus gmna pak? Saya kan ga bekerja, apa saya harus lapor. Tolong penjelasan secara detail pak. Makasih pak.

    ReplyDelete
    Replies
    1. waálay'kumussalam wr wb
      sudah pernah saya jawab diatas gan, ini ane copas lagi
      sepengetahuan saya Mas Unknown, harusnya tidak terkena PPh Pasal 29 dan PPh Final, kalau Mas Unknown bekerja sebagai karyawan juga sebelumnya kan pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan tempat Mas Unknown bekerja, kecuali Mas Unknown sebelumnya punya usaha dan tidak melaporkan usaha itu atau tidak mendaftarkan perusahaan Mas Unknown, dan petugas pajak mendapatkan data itu sehingga Mas Unknown dikenai PPh Pasal 29 (pajak tahun berjalan yang kurang dibayar) dan PPh Final atas beberapa objek pajak Mas Unknown.
      Jika sebelumnya Mas Unknown tidak memiliki usaha, sebaiknya Mas Unknown datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Mas Unknown terdaftar untuk melakukan konfirmasi.
      Tenang saja, pegawai pajak sekarang sudah sangat prima dalam melayani dan menerima dengan tangan terbuka.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  7. Pak, kan ketentuannya bayar pajak baru sampaikan spt. Saya org pribadi menyampaikan spt tahunan tgl 2 maret 2016 utk spt tahunan 2015 dalam kondisi kurang bayar 100jt. Kemdian saya bayar yg kurang bayarnya tgl 30 maret. Kena sanksi gak pak? Terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oke Pak Mc, iya benar ketentuan umum dan tata cara perpajakannya memang begitu.
      Sebentar, masalah tersebut benar terjadi atau hanya pikiran saja Pak Mc?
      Jika masih pikiran, saya jawab harusnya itu tidak bisa terjadi Pak, karena kalau bapak lapor via efiling tidak bisa menyampaikan SPT karena dimintai NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara), dan jika menyampaikan melalui dropbox, pasti dimintain SSP sama petugas pajaknya ketika ada kurang bayar 100jt.
      Dan jika memang masalah ini fakta, ya tidak kena sanksi karena masih belum melampaui batas maksimal penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  8. Langkah apa yang harus saya lakukan jika saya membayar pph 29 pada bulan februari 2016 untuk tahun pajak 2015 sebesar 150.000 . SPT sudah dilaporkan per 1 maret 2016 .namun ternyata yang benar adalah 1.500.000

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
    2. Oke Pak Unknown, ini hampir sama dengan Pak Mc,
      Sebentar, masalah tersebut benar terjadi atau hanya pikiran saja Pak Mc?
      Jika masih pikiran, saya jawab harusnya itu tidak bisa terjadi Pak, karena kalau bapak lapor via efiling tidak bisa sampai tahapan menyampaikan SPT karena dimintai NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) dan jika jumlahnya tidak sesuai dengan pajak yang terutang maka tidak akan dapat NTPN, dan jika menyampaikan melalui dropbox langsung, dimintain SSP sama petugas pajaknya ketika ada jumlah yang dibayar tidak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang maka pasti ditolak oleh petugas pajak, dan jika dropbox pos, ketika SPT sampai dengan SSP yang tidak sesuai maka akan disurati untuk menyetor kekurangan pajaknya.
      Dan jika memang masalah ini fakta, ya bapak unknown harus melunasi kekurangan pajaknya sebelum melampaui batas waktu penyampaian SPT tanpa melalui pembetulan.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  9. Menurut saya pak unknow harus melakukan pembetulan spt dengn kmauan sendiri sesuai uu kup pasal 8 ayat 1 . Jangan sampe diterbitkan dulu skp nanti kena sanksi lebih tinggi. Bagaimana pak thole?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalau konteks nya seperti Pak Unknown diatas tidak perlu sampai pembetulan Pak Mc karena konsep pembetulan misalnya terjadi kurang bayar 4jt dan sudah disetor dan dilaporkan, lalu di kemudian hari terdapat kesalahan penghitungan sehingga mengakibatkan kurang bayar 10jt, nah ini harus melalui proses pembetulan.
      cmiiw
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  10. Masih di pikiran pak. Saya mahasiswa stan dan bingung kalo ada kasus seperti itu. Tapi benar juga yang bapak bilang, tidak mungkin terjadi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yoai Mas Mc
      Salam Jurangmangu
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  11. Saya mau nnya pak, saya kan buat npwp melalui online. Di sana saya tidak mengisi pendapatan saya dll karna saya masih mahasiswi. Setelah di antarkan kartu nya, kenapa di situ tertulis saya kena pph 29 ya pak ?

    ReplyDelete
  12. Salam,
    Saya terkena PPh pasal 29, KLU utama 96304-pegawai swasta. Dulu saat membuat NPWP onlone saya bekerja freelance guru les, sekarang penghasilan saya dari membuat kreasi boneka flanel(crafter/pengrajin) sesuai pesanan, tidak ada tempat usaha, hanya dikerjakan di rumah. Pendapatan saya skitar 1,5jt-2jt perbulan. Apakah saya harus bayar PPh? Apakah pekerjaan saya dikategorikan pegawai swasta, sedangkan saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri dari rumah? Trima kasih

    ReplyDelete