PPh Pasal 29 dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 29

Oke Pak Mc, iya benar ketentuan umum dan tata cara perpajakannya memang begitu.
Sebentar, masalah tersebut benar terjadi atau hanya pikiran saja Pak Mc?
Jika masih pikiran, saya jawab harusnya itu tidak bisa terjadi Pak, karena kalau bapak lapor via efiling tidak bisa menyampaikan SPT karena dimintai NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara), dan jika menyampaikan melalui dropbox, pasti dimintain SSP sama petugas pajaknya ketika ada kurang bayar 100jt.
Dan jika memang masalah ini fakta, ya tidak kena sanksi karena masih belum melampaui batas maksimal penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

terima kasih atas kunjungannya

Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

Oke Pak Unknown, ini hampir sama dengan Pak Mc,
Sebentar, masalah tersebut benar terjadi atau hanya pikiran saja Pak Mc?
Jika masih pikiran, saya jawab harusnya itu tidak bisa terjadi Pak, karena kalau bapak lapor via efiling tidak bisa sampai tahapan menyampaikan SPT karena dimintai NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) dan jika jumlahnya tidak sesuai dengan pajak yang terutang maka tidak akan dapat NTPN, dan jika menyampaikan melalui dropbox langsung, dimintain SSP sama petugas pajaknya ketika ada jumlah yang dibayar tidak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang maka pasti ditolak oleh petugas pajak, dan jika dropbox pos, ketika SPT sampai dengan SSP yang tidak sesuai maka akan disurati untuk menyetor kekurangan pajaknya.
Dan jika memang masalah ini fakta, ya bapak unknown harus melunasi kekurangan pajaknya sebelum melampaui batas waktu penyampaian SPT tanpa melalui pembetulan.

terima kasih atas kunjungannya

Kalau konteks nya seperti Pak Unknown diatas tidak perlu sampai pembetulan Pak Mc karena konsep pembetulan misalnya terjadi kurang bayar 4jt dan sudah disetor dan dilaporkan, lalu di kemudian hari terdapat kesalahan penghitungan sehingga mengakibatkan kurang bayar 10jt, nah ini harus melalui proses pembetulan.
cmiiw
terima kasih atas kunjungannya

Yoai Mas Mc
Salam Jurangmangu
terima kasih atas kunjungannya

Itu sebagai informasi bahwa nanti jika punya penghasilan maka kewajiban perpajakan yang saudara harus penuhi yaitu PPh Pasal 29 atau pajak terutang pada akhir tahun, jika tetap belum punya penghasilan atau pendapatan tinggal lapor SPT dengan status Nihil saja.
Kalau nanti Mbak sebagai mahasiswi dan sudah bekerja maka kewajiban perpajakannya akan menjadi PPh Pasal 21 untuk karyawan, dan jika Mbak Mahasiswi mau menjadi pengusaha maka kewajiban perpajakan Mbak Mahasiswi juga terdapat PPh Pasal 25 atau angsuran pajak terutang tiap bulan.
Terima kasih atas kunjungannya

Salam Pak Spring Elf
Iya Pak harus bayar pajak walaupun kecil nilainya.
Pekerjaan Bapak dikategorikan dalam kategori Pekerjaan Bebas

Jika terdaftar sebelum 2013 dan beroperasi komersial lebih dari 1 tahun dengan penghasilan setahun dibawah 4,8 M maka penghasilan Bapak dikenai Pajak Penghasilan Final 1 % dari Peredaran Bruto tiap bulan dan dibayar sendiri, dengan kode setoran 411128420 (PP46)
Dasar Hukum nya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Jika baru terdaftar dan beroperasi komersial belum 1 tahun maka menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Dasar Hukumnya: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Terima kasih atas kunjungannya

Salam juga Pak Unknown
Setelah Bapak mempunyai NPWP, maka Bapak diwajibkan melaporkan penghasilan Bapak, jika Bapak tidak mempunyai penghasilan, maka Bapak cabut saja NPWP nya.
Jika konteks nya seperti yang Bapak sebutkan diatas, ada kemungkinan Bapak menerima penghasilan, entah dari honor fungsional guru atau penghasilan lain yang Bapak tidak sebutkan.
Apalagi kalau konteksnya PPh Pasal 29 adalah Pajak yang Kurang Dibayar di akhir tahun, kemungkinan Bapak mempunyai penghasilan lain yang belum Bapak bayar pajak nya.
Iya Bapak harus bayar jika memang sesuai dengan ketentuan Bapak seharunya dikenai tarif pajak penghasilan pasal 29.
Terima kasih atas kunjungannya

Salam juga
Seperti yang saya sebutkan diatas, kalau konteksnya PPh Pasal 29 adalah Pajak yang Kurang Dibayar di akhir tahun, kemungkinan Bapak mempunyai penghasilan lain yang belum Bapak bayar pajak nya dan belum dilaporkan sebelum Bapak memperoleh NPWP.
Iya Bapak harus bayar jika memang sesuai dengan ketentuan Bapak seharunya dikenai tarif pajak penghasilan pasal 29 dan PPh Final.
Jika kurang menjawab, mohon jelaskan detail permasalahannya sehingga saya konteks sebenarnya apa yang terjadi.
Terima kasih atas kunjungannya

Saya tidak memiliki penghasilan lain sebelumnya, karena kebetulan saya juga baru lulus SMA langsung bekerja di fotokopi.. saya membuat npwp untuk melamar ke pt, saya kan karyawan bukannya seharusnya pph pasal 21 ya pak? Saya bingung kenapa jadi pph pasal 29 sama pph final, atau mungkin ada kekeliruan saat saya mengisi formulir ya pak? Mohon bantuannya pak, pengetahuan saya tentang pajak benar2 minim, padahal saya juga ingin jadi warga yang taat pajak... terimakasih pak...

oh begitu Pak,
Kalau PPh Pasal 21 itu kewajiban perusahaan Bapak, bukan kewajiba Bapak.
Jadi benar PPh Pasal 29 untuk pajak yang harus Bapak bayar pada akhir tahun jika bapak mempunyai penghasilan, tetapi jika bapak tidak mempunyai penghasilan ya dilaporkan saja kalau bapak tidak mempunyai penghasilan.
Sedangkan untuk PPh Final itu nanti apabila bapak mempunyai penghasilan dari objek PPh Final, misalnya dari penyewaan tanah/bangunan.
PPh Pasal 29 dan PPh Final adalah kewajiban standar bagi Orang Pribadi Pak, jika bapak tidak mempunyai penghasilan, tinggal lapor saja tanpa ada pajak yang disetor.
Terima kasih atas kunjungannya

Oh begitu pak... maaf pak, saya mau nanya lagi, ketika saya nanti kerja di pt, apa perlu saya melaporkan perubahan data WP ke kpp? Lalu mengenai spt, saya kan daftarnya bulan maret saat masih masa pelaporan spt 2015, saya melapornya spt 2016 ato yg 2015 pak? Maaf ya pak jadi banyak nanya, terimakasih...

iya Pak, gpp santai saja, kalau ada waktu, pasti akan saya jawab, untuk konteks:
- perubahan data WP => jika bapak pindah domisili, maka bapak diharuskan untuk mengubah data bapak agar mendapat pemutakhiran data wajib pajak, bisa melalui pencabutan NPWP untuk dipindah ke alamat domisili bapak
- pelaporan SPT => sesuai dengan keterangan bapak bahwa bapak tidak memiliki penghasilan lain sebelumnya, karena kebetulan baru lulus SMA langsung bekerja di fotokopi, dan membuat NPWP untuk melamar ke Perusahaan, maka bapak tidak diwajibkan menyampaikan SPT. Dasar Hukum nya Penjelasan Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu "Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak"

Kalau cerita detail, sudah terjawab kan?
Terima kasih atas kunjungannya

Pagi Mas Tresna Budiman
Masih Mas, PTKP terbaru 2015:
1. Rp36.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp3.000.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin
3. Rp36.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Selengkapnya tentang PTKP Terbaru 2015 sudah saya posting, klik disini

Terima kasih atas kunjungannya

pak kalo suaminya tidak bekerja yang bekerja itu istrinya gimana pak ?

Kalau suami tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan apapun dan yang bekerja adalah Bu Tias Putri sebagai istri (:D) maka status PTKP nya adalah (K/0)
- untuk WP sendiri Rp36.000.000,00
- tambahan karena kawin Rp3.000.000,00
Jumlah Rp39.000.000,00
Hitungan diatas asumsi tidak ada tanggungan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Terima kasih atas kunjungannya

Iya silakan Pak, saya izin menjawab:
1. Usaha Klinik atau apotek/apotik termasuk dalam kategori pekerjaan bebas sehingga termasuk pengertian penghasilan dari pekerjaan bebas yang dikenai PP 46 atau PPh Final 1%
2. Kekurangan bayar PP 46 tidak bisa disetor menggunakan SSP PPh Pasal 29 karena beda kode jenis setoran dan kode MAP, kode setoran untuk PP46 adalah 41128420 sedangkan untuk PPh Pasal 29 adalah 41126200

Terima kasih atas kunjungannya

Maksudnya di akhir tahun sebelum pelaporan SPT, ternyata ditemukan kekurangan bayar atas pembayaran pp46 tahun pajak. Nah, kalau kurang bayar seperti itu bagaimana solusinya ya pak? Terima Kasih

Solusi nya kekurangan bayar itu dibayar memakai SSP PP46 sebelum pelaporan SPT pak.
Terima kasih atas kunjungannya

silakan Pak unknown,
konstruksi umum itu maksudnya jasa konstruksi Pak?
Kalau jasa konstruksi termasuk dikenai PPh final, jadi bapak tidak dikenai PPh Pasal 29 atau PP 46.
Bapak transaksi dengan siapa sehingga di potong PPh Pasal 22? dengan Bendahara Pemerintah?
PPh Pasal 22 nya tetap bisa dikreditkan dan menyebabkan pajak nya lebih bayar, karena semua biaya dan penghasilannya dikoreksi karena termasuk dalam PPh final
Jika dirasa kurang bisa menjawab, Bapak bisa menghubungi AR bapak
terima kasih atas kunjungannya

silakan Pak Anonim
Kalau bapak pekerja bebas, bisa dikenai PPh Pasal 29 dengan memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (klik disini).
Jika bapak bukan pekerjaan bebas, bisa juga dikenai PP 46 (klik disini).
Jadi sebenarnya tergantung konteks nya

Bapak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak nya.

Untuk penghitungannya coba jelaskan detail contoh nya, baru bisa diketahui cara menghitungnya.

terima kasih atas kunjungannya

silakan Pak Moelyo Rukmono
cara menghitungnya adalah jika omzet bapak dalam setahun kurang dari 4,8 M maka tinggal kalikan omzet bapak dengan 1%.
Kalau tidak ada pembukuan, bisa memakai pencatatan sederhana saja.
Bapak main di ecommerce ya?
terima kasih atas kunjungannya

selamat sore Pak Phinan Mon
Bapak bayar sendiri? tidak dipotong atau ditanggung perusahaan Pak?
Jika bayar sendiri tinggal jumlah gaji bapak dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17, seperti contoh berikut ini:
Penghasilan selama setahun: Rp50.000.000,00

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

Teori Umum PPh Orang Pribadi

terima kasih atas kunjungannya

wa'alaykumussalam wr wb
silakan Pak Shunsuke Nakamaroe
Iya Pak, Karena termasuk dalam pengertian Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur yaitu penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
Dasar Hukumnya:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
Sudah pernah saya bahas juga di postingan berikut ini:
Perlakuan Pajak atas THR Buruh
Contoh Penghitungan PPh 21 atas Tunjangan Hari Raya

Terima kasih atas kunjungannya

wa'alaykumussalam wr wb
sudah sesuai Mbak Hidayah Nurul Hasanah Zen
kewajiban pajak untuk PPh Pasal 25,29, dan PPh final nanti muncul jika Mbak Nurul melakukan pekerjaan bebas.
Karena Mbak Nurul sebagai Pegawai Swasta yang pajak nya sudah ditanggung oleh Perusahaan, maka kewajiban Mbak Nurul hanya lapor SPT di akhir Tahun Pajak.
Terima kasih atas kunjungannya

terima kasih atas jawabannya Pak :)

Sama sama Mbak Hidayah Nurul Hasanah Zen
Terima kasih atas kunjungannya

Selamat malam Mas Arif Rachman
Silakan Mas bertanya, nanti saya jawab.
Seharusnya perusahaan swasta atau lembaga outsource Mas Arif yang menunaikan kewajiban Perpajakan Mas Arif, dalam artian perusahaan swasta atau lembaga outsource tersebut yang memotong penghasilan Mas Arif, tergantung mekanisme pembayaran gaji Mas Arif bagaimana Dan MoU kedua perusahaan tersebut bagaimana. Yang jelas Mas Arif sebagai tenaga kerja yang sudah dipotong PPh 21 oleh perusahaan.
Surat keterangan terdaftar nya sudah benar Mas Arif, PPh 29 itu Pajak yang harus Mas Arif bayar pada akhir tahun, sedangkan PPh Final adalah jika nanti Mas Arif punya usaha atau pekerjaan bebas maka dikenai Pajak final 1% Dari omzet jika omzet usaha Mas Arif dalam satu tahun kurang Dari 4,8 Miliar.
Penghitungan Pajak pada akhir tahun adalah penghasilan Mas Arif dalam satu tahun dikalikan dengan tarif PPh.
Terima kasih atas kunjungannya.

Silakan Bapak/Ibu Anonim
Iya Pak/Bu, seperti yang sudah saya komen diatas,
untuk PPh 25 itu angsuran bulanan jika nanti Bapak/Ibu punya usaha
untuk PPh 29 itu pajak yang harus dibayar di akhir tahun jika nanti Bapak/Ibu punya usaha
untuk PPh Final itu Pajak Final yang harus Bapak/Ibu bayar jika nanti Bapak/Ibu punya usaha dengan peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp4,8 Miliar
Terkait dengan NPWP dicabut/dihapus, jika sekarang Bapak/Ibu tidak mempunyai penghasilan 1 rupiah pun, ya ada baiknya dihapuskan, tetapi jika di kemudian hari Bapak/Ibu mempunyai penghasilan, maka akan mengurus NPWP lagi, terlebih jika nanti Bapak/Ibu akan mengurus administrasi di Kantor Pemerintah/BUMN/BUMD atau Bank yang akan mensyaratkan NPWP, seperti pinjaman modal, KPR, KTA, dll.
Saran saya dibiarkan saja, dan jika pada akhir tahun tetap tidak mempunyai penghasilan, cukup laporkan nihil saja.
Terima kasih atas kunjungannya

Oh ya Pak, kelewat pertanyaan lagi:

5. SKT saya itu tidak ada tanda tangan Kepala KPPnya, melainkan atas nama gitu Pak. Itu ga masalah kan ya Pak?

Selamat Siang Mas Din, Salam kenal
1. Iya benar mas, maksud PPh Pasal 29 adalah pajak yang kurang dibayar pada akhir tahun, kalau Mas Din sudah bekerja di perusahaan dan pajak nya sudah dibayar oleh perusahaan, maka Mas Din tinggal bayar melaporkan saja penghasilan Mas Din yang sudah dipotong pajak nya oleh perusahaan beserta penghasilan tambahan dari Saham dan Reksadana. Untuk PPh Final bisa menjadi alternatif nanti kalau Mas Din melakukan pekerjaan bebas seperti usaha kecil menengah atau sering disebut PP 46 sebesar 1% dari omzet. Kalau Mas Din tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas ya cukup laporkan nihil dan penghasilan dari saham/reksadana saja.
2. Iya benar Mas Din, kalau Mas Din sudah dipotong PPh 21, Mas Din sudah tidak perlu lapor SPT Masa, cukup menyampaikan SPT di akhir tahun pajak saja.
3. Iya Mas Din, kalau tidak ada penghasilan lainnya, Mas Din cukup laporkan SPT Nihil saja, untuk lapor realised gain/loss bisa di akhir tahun pajak pada saat menyampaikan SPT Tahunan Karyawan Orang Pribadi.
4. Sama dengan saya Mas Din, saya juga membuat NPWP sesuai dengan KTP saya yang asli orang kampung di Pare Kediri, sedangkan saya bekerja di Jakarta (domisili), tidak masalah Mas Din, yang penting kita menjalankannya sesuai peraturan perpajakan. Tidak perlu mengganti alamat, kecuali Mas Din juga sudah berganti alamat alias ganti KTP juga. Tidak ada sanksi untuk tidak merubah alamat NPWP, kecuali Mas Din ada usaha di rumah dan tidak dilaporkan, itu baru kena sanksi. Sekarang semua aktivitas perpajakan diarahkan untuk Go Online Mas Din. Kalau melaporkan SPT sudah bisa memakai efiling, nanti menerima Bukti Penerimaan Elektronik di email dan tidak dikirim ke rumah.
5. Tidak masalah Mas Din, atas nama juga dalam rangka mewakili kepala kantor yang berhalangan tanda tangan. Pasti sudah ada penunjukan secara resmi juga di internal kantor nya untuk menunjuk pejabat berwenang untuk mendapat delegasi tanda tangan dari kepala kantor, hal ini sama dengan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. hehehe

Ayo sama-sama belajar pajak Mas Din karena Pajak milik kita bersama.

Terima kasih atas kunjungannya

Silakan Pak Natsu Dragneel
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Sehingga asumsi tahun pajak Pak Natsu sama dengan tahun kalender, maka Pak Natsu harus melaporkan SPT PPh Badan paling lama bulan April 2017.
Dasar hukum nya:
Pasal 3 Ayat (3) huruf c UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009.

terima kasih atas kunjungannya

Silakan Pak Natsu Dragneel
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Sehingga asumsi tahun pajak Pak Natsu sama dengan tahun kalender, maka Pak Natsu harus melaporkan SPT PPh Badan paling lama bulan April 2017.
Dasar hukum nya:
Pasal 3 Ayat (3) huruf c UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009.

Saya sudah pernah posting tentang Surat Pemberitahuan (SPT), silakan klik dan baca link dibawah ini:

Surat Pemberitahuan (SPT)

terima kasih atas kunjungannya

Okay Pak Benni Bun
-> PPh 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan
-> PPh 29 adalah Pajak yang Kurang Dibayar pada akhir tahun pajak, ini terjadi jika besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri lebih besar daripada Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun
-> PPh Final bisa beberapa jenis pajak, salah satu nya dari PPh Final atas omzet tertentu untuk UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto.
-> PPh 21 adalah adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21 salah satu nya adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan yaitu Pak Benni yang mempunyai karyawan.

Sehingga kewajiban setor pajak Bapak, bisa berupa PPh 25 (angsuran) bulanan atau kalau omzet Bapak dalam 1 tahun dibawah 4,8 Miliar bisa memakai PP 46 (1%) termasuk penghasilan dari januari-juli kemarin jika usaha bapak sudah berjalan dari tahun kemarin yang menghasilkan omzet dibawah 4,8 M.
Silakan memilih Amnesti Pajak/Tax Amnesty Pak Benni, Wajib Pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8 Miliar pada tahun pajak terakhir akan dikenai tarif uang tebusan sebesar 0,5% Jika Harta Yang Diungkapkan Sampai Dengan Rp10 Miliar. Tetapi Dasar nya memakai SPT tahun 2015.

Hal ini sudah pernah saya posting pada link berikut ini, silakan jika Pak Benni ingin memahami nya:

PPh Pasal 25

PPh Pasal 29

PPh Final 1% PP 46 UMKM

PPh Pasal 21

Tax Amnesty UMKM

Terima kasih atas kunjungannya

silakan Mas Unknown, saya mau menjawab..
-> PPh 29 adalah Pajak yang Kurang Dibayar pada akhir tahun pajak, ini terjadi jika besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri lebih besar daripada Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun. Intinya adalah kewajiban lapor SPT pada akhir tahun pajak, bisa nihil, bisa kurang bayar (PPh 29).
-> PPh Final bisa beberapa jenis pajak, salah satu nya dari PPh Final atas omzet tertentu untuk UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto jika Mas nya mempunyai pekerjaan bebas atau usaha lain. Bisa juga berupa saat Mas nya menjual tanah/bangunan maka akan dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) Final, bisa juga dari penghasilan atas saham atau deposito.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia.
Kewajiban pajak objektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai jika sudah menerima atau memperoleh penghasilan (bagi orang pribadi dalam negeri besarnya melebihi biaya hidup minimal).
Agar dapat dikenai Pajak Penghasilan harus dipenuhi dua syarat, yaitu adanya kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif.
Sehingga dalam konteks Mas nya, kewajiban melaporkan penghasilan tergantung 2 syarat itu, jika sebelum tahun 2016 sudah mempunyai penghasilan, maka tinggal dilaporkan dan dibayar pajaknya, jika tahun sebelumnya belum mempunyai penghasilan, ya mulai tahun 2016 kewajiban perpajakan dimulai.

Hal ini sudah pernah saya posting di link berikut ini:

Saat mulai dan berakhirnya kewajiban Pajak Subjektif

terima kasih atas kunjungannya

Selamat Siang Mbak Vanessa Fabiola
Kalau penghasilan mbak Vanessa hanya berasal dari satu pemberi kerja (perusahaan) Dan mbak Vanessa tidak mempunyai penghasilan lain dari pekerjaan bebas, maka mbak Vanessa cukup lapor SPT tahunan orang pribadi saja dengan status nihil, Dan sebaliknya jika mbak Vanessa punya penghasilan lain dari pekerjaan bebas maka mbak Vanessa harus melaporkan penghasilan itu Dan membayar Pajak yg terutang jika belum dipotong oleh pihak lain.
Jadi PPh 21 sudah ditunaikan oleh perusahaan jika perusahaan melakukan pemotongan Pajak atas karyawannya.
Sedangkan PPh 29 bisa berupa melaporkan saja (nihil) jika tidak ada penghasilan lain.
Terima kasih atas kunjungannya

Selamat siang Pak Anonim,
1. Jika bapak belum bekerja ya laporkan saja tidak ada penghasilan yang diterima/diperoleh, jadi statusnya NIHIL, dan isi bagian harta dan utang saja kalau ada (sepertinya ada harta di pertanyaan nomor 2). Jadi tidak ada yang dibayar, tetapi melapor saja. Tetapi jika punya penghasilan lain, misalnya dari jualan, komisi, atau penghasilan dari internet, silakan dilaporkan dan dibayar Pajak Penghasilannya.
2. Kondisi seperti itu bisa termasuk dalam kategori hibah atau waris dari orang tua, kalau dari kalimat diatas termasuk hibah karena => "dibelikan tanah dan bangunan diatasnamakan saya dalam sertifikat oleh orang tua".
Harta hibahan bukan merupakan objek Amnesti Pajak apabila:
a. diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
b. harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah (orang tua mas anonim)
Sehingga lihat kondisi yang ada di Mas Anonim bagaimana, perlu Amnesti Pajak atau tidaknya sesuai dengan kondisi tersebut diatas.

Selengkapnya tentang Amnesti Pajak terkait waris atau hibah bisa dibaca di link berikut ini:

Pengaturan Amnesti Pajak Waris Hibah

Terima kasih atas kunjungannya.

selamat siang
santai saja mas bro
penghasilan mas masih dibawah PTKP, dan status nya bekerja di perusahaan, jadi seperti yang sebutkan di postingan dan comments diatas bahwa:
- PPh Pasal 29 itu artinya nanti mas nya lapor SPT Tahunan saja dengan status NIHIL
- PPh Final itu maksudnya nanti kalau mas mempunyai pekerjaan bebas lainnya seperti usaha dagang online dll.

Terima kasih atas kunjungannya.

siang Pak/Bu Unknown
untuk mencari PPh 29 (pajak pada akhir tahun), tidak harus ada PPh 25 terlebih dahulu, karena PPh 25 adalah angsuran yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya, nanti di akhir tahun tinggal mengurangkan jumlah pajak terutang dengan angsuran PPh 25 ini, jika tidak ada PPh 25 berarti jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang harus dibayar wajib Pajak.
Jadi Wajib Pajak bisa mengangsur PPh 25 atau bisa juga tidak mengangsur PPh 25.

Terkait angsuran PPh 25 sudah pernah saya posting di link berikut ini:

Angsuran PPh 25

Perbedaan PPh 25 dan PPh 29

Terima kasih atas kunjungannya

Pagi Mbak Nindi
Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 22 adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Sedangkan Dasar Hukum PPh Pasal 29 adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penamaan PPh 22 dan PPh 29 menggambarkan Pasal yang mengatur di undang-undang untuk memudahkan menyebut jenis pajak nya.

Tentang PPh 22 dan PP 29 sudah pernah saya bahas di link berikut ini:

Perbedaan PPh 22 dan PPh 23

Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan

Perbedaan PPh 25 dan PPh 29

Terima kasih atas kunjungannya

Siang Mbak Novita,
Sama dengan penjelasan diatas ya kalau PPh 29 itu merupakan Pajak yang Kurang Dibayar pada akhir tahun pajak, ini terjadi jika besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri lebih besar daripada Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun. Intinya adalah kewajiban lapor SPT pada akhir tahun pajak, bisa nihil, bisa kurang bayar (PPh 29).
Jika Mbak Novita bekerja di perusahaan dan perusahaan tempat Mbak Novita bekerja melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji Mbak Novita, maka PPh Pasal 29 itu lapor SPT Tahunan saja dengan status NIHIL.
Cara lapornya nanti bisa pakai eFiling, tentang efiling dan form SPT sudah pernah saya posting di link berikut ini:

eFiling

Sharing eFiling

Formulir 1770 dan 1770SS

Terima kasih atas kunjungannya

Saya januari-november'16 ini saya blm bkerja(tdk punya penghasilan),mulai kerja desember'16 & disuruh buat npwp. Jd saya buat npwp bln desember'16 ini. Yg jd masalah, saya diberitahu kantor saya bahwa saya belum akan dipotong pph 21 nya. Lalu saya harus bagaimana ya pak? Harus lapor spt atau tidak? Kalau harus lapor, bagaimana cara lapornya? Terima kasih banyak pak

Oke Mbak Novita
Jadi Mbak Novita wajib lapor SPT Tahunan dengan status NIHIL, walaupun penghasilannya tidak dipotong karena penghasilannya dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
Sampaikan ke kantor nya kalau bendahara perusahaan wajib membuat bukti potong walaupun karyawannya kerja hanya satu bulan saja (Desember) dan penghasilannya tidak dipotong pajak (penghasilan dibawah PTKP), karena ini dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
Cara lapornya pakai eFiling yang sudah saya kasih link diatas, atau saya ulangi disini:

Sharing eFiling

Terima kasih atas kunjungannya

Pagi Bu Irene C
Iya silakan Bu, sudah sesuai kok Bu, karena PPh 29 terkait juga dengan PPh 25.
Jadi begini, singkatnya, PPh 29 itu PPh yang kurang dibayar di akhir tahun, sedangkan PPh 25 itu angsuran tiap bulan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Nah nanti di akhir tahun pajak tinggal mengurangkan jumlah pajak terutang akhir tahun dengan angsuran PPh 25 yang telah dibayar tiap bulan, jika pajak terutang akhir tahun lebih besar dari jumlah angsuran bulanan PPh 25 maka itu terdapat Kurang Bayar, kekurangan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29 dan harus disetor sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Jika pajak terutang akhir tahun lebih kecil dari jumlah angsuran bulanan PPh 25 maka itu terdapat Lebih Bayar, kelebihan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 28A, bisa dilakukan permohonan restitusi atau dikompensasikan untuk pembayaran pajak lainnya.
Untuk kode/jenis setoran yang dipilih adalah PPh Pasal 25 untuk Orang Pribadi.
Jika Ibu Irene nanti sudah 1 tahun beroperasi komersial dan mempunyai omzet atau peredaran bruto dibawah 4.8 Miliar, Ibu bisa memakai PP 46 atau Pajak Final 1% dari omzet.
Kalau sudah PP 46 (1%), maka Ibu tidak perlu membayar angsuran PPh 25. Tentang perbedaan PPh 25 dan PPh 29 serta PP 46 sudah pernah saya posting di link berikut ini:

Perbedaan PPh 25 dan PPh 29

Pajak UMKM PP 46 Final 1%

Contoh Penghitungan Pajak UMKM PP 46 Final 1%

Terima kasih atas kunjungannya.

Selamat pagi Mbak Adelia Utami
Mari belajar pajak bersama Mbak Adel biar ga awam
1. gak dapet kartu cetak npwp itu gimana ya pak?
jawab: gpp mbak, nanti dikirim fisik kartu nya ke alamat yang buat daftar kemarin.
2. Saya bingung saya harus bayar itu brp ya pak?
jawab: kalau Mbak Adel kerja di perusahaan, kemudian perusahaan sudah melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran pajaknya, maka itu sudah cukup dengan PPh 21 yang dilakukan oleh Perusahaan.
3. Trs kalo kartu cetak npwp nya gak ada itu jd ny gimana bayarnya?
jawab: untuk pembayaran tidak memerlukan fisik kartu NPWP, cukup tahu nomor nya saja, di SKT sudah disebutkan nomor Mbak Adel
4. apakah sy harus membayar lagi atau hanya lapor karena pajak sudah terhitung dr pph 21 perusahaan?
jawab: karena gaji Mbak Adel sudah dipotong PPh 21 oleh perusahaan, maka Mbak Adel cukup lapor saja di akhir tahun pajak dengan status NIHIL karena sudah dipotong perusahaan.
5. Terus nanti saat lapor SPT dgn pph 29 dan final itu apa harus mencantumkan email potongan gaji kantor untuk pph 21 ya pak? Biar gak ke double atau gimana?
jawab: Iya benar mbak, nanti Mbak Adel minta bukti potong PPh 21 ke perusahaan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, angka yang diisi pada SPT Tahunan Orang Pribadi itu nanti dari Bukti Potong yang dikeluarkan oleh bendahara perusahaan Mbak Adel, bisa melalui efiling mulai januari ini, biar ga ribet saat bulan Maret karena traffic efiling yang tinggi. Jadi tidak akah double atau pengenaan pajak berganda. Jika ada penghasilan lain dari luar perusahaan juga silakan dilaporkan dan dibayar pajaknya sendiri, misalnya usaha jual beli online.

Terima kasih atas kunjungannya

Siang Ito Elysa Tobing
Silakan bertanya, santai saja
1. Pertanyaan Pertama:
- jika penghasilan + uang makan + bonus dalam setahun kurang dari 60juta maka lapor menggunakan formulir 1770 SS, jika lebih dari 60juta maka menggunakan formulir 1770 S.
- jika penghasilan + uang makan + bonus dalam setahun lebih besar dari 54juta maka ada pajak yang masih harus dibayar.
- jika penghasilan + uang makan + bonus dalam setahun kurang dari 54juta maka tidak ada pajak yang masih harus dibayar.

Perhitungan PPh nya:
Penghasilan bruto XXX
Uang makan XXX
Bonus XXX
Jumlah--------------XXX
Pengurang:
Biaya Jabatan (maksimal 5% X Penghasilan Bruto) XXX
Iuran Pensiun (yang dibayar sendiri) XXX
Penghasilan Neto = Jumlah Penghasilan Bruto - Jumlah Pengurang = XXX
PTKP (tergantung status Ito) XXX
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto - PTKP = XXX
PPh Pasal 29 Terutang = Tarif Pasal 17 X Penghasilan Kena Pajak = XXX

2. Pertanyaan Kedua: Karena kewajiban wajib pajak orang pribadi adalah PPh Pasal 29 atau kewajiban melaporkan penghasilan melalui SPT pada akhir tahun, lapor nya bisa Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau NIHIL.

3. Pertanyaan Ketiga: Iya Ito, nanti maksimal akhir bulan maret 2017 harus sudah lapor SPT, jika penghasilan dibawah PTKP, maka lapor nya NIHIL.

Terima kasih atas kunjungannya.