Contoh Rekonsiliasi Fiskal

Contoh Rekonsiliasi Fiskal
Melengkap posting tentang Pengertian dan Konsep Rekonsiliasi Fiskal (klik disini), pada kesempatan kali ini akan ane posting tentang contoh lengkap rekonsiliasi fiskal.
Contoh Pertama (Konsep)
Laporan laba rugi CV Gentho untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi fiskal untuk menghitung penghasilan neto adalah sebagai berikut:

Contoh Kedua (Studi Kasus)
Tuan Han, terdaftar di KPP Pratama Pare pada 14 April 2008, memiliki usaha warung “Sego Pecel”. Daftar Riwayat Hidup singkat pribadi adalah sebagai berikut:
Nama    : Cucun Handoko
Alamat    : Jalan Pengadegan Selatan IX Nomor 18 RT 05 RW 05 Kode Pos 12770 Pancoran Jakarta Selatan
Nomor HP    : 085645181541
NPWP    : 88.088.332.7-655.000
Anggota keluarga Tuan Han per 1 Januari 2013:

Laporan laba rugi perusahaan warung tersebut untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Informasi tambahan yang tersedia adalah sebagai berikut:
1.    Dari beban gaji, terdapat gaji atas nama Neni (istri Tuan Han) sebesar Rp70.000.000,- yang menjadi kepala cabang di Jakarta Selatan dan beras untuk pegawai Rp55.000.000,-
2.    Dari beban training karyawan, sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya Neni kuliah S2 kelas ekstensi
3.    Dalam beban listrik dan telepon terdapat pembayaran listrik dan telepon rumah tinggal keluarga Tuan Han sebesar Rp2.000.000,-
4.    Pembayaran premi asuransi diperuntukkan sebagai berikut: premi asuransi kebakaran rumah makan Rp19.000.000,-, premi asuransi kebakaran rumah tinggal keluarga Tuan Han Rp1.000.000,-, dan premi asuransi jiwa keluarga Tuan Han Rp34.000.000,-
5.    Dividen yang dilaporkan di Laporan Laba Rugi dari PT Bintaro Jaya sesudah dipotong PPh sebesar 10%
6.    Penghasilan sewa mobil dari PT Bintaro Rent Car yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
7.    Penghasilan sewa genset dari CV Gentho yang dilaporkan sebelum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
8.    Laba usaha cabang Brunei yang dilaporkan setelah dikurangi pajak yang terutang di Brunei sebesar 35%
9.    Laba usaha cabang Timor-Timur yang dilaporkan setelah dikurangi pajak yang terutang di Timor-Timur sebesar 35%
10.    Keuntungan selisih kurs sudah dihitung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
11.    Zakat yang dibayarkan kepada Bazis DKI Jakarta sebesar Rp28.000.000,-
12.    Jumlah angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2012 adalah Rp212.000.000,-
13.    Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Daftar aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Mobil Sedan dipergunakan oleh kepala cabang untuk kendaraan dinas dan dibawa pulang ke rumah.

Hitunglah
1. Penyusutan atas Aktiva Tetap
2. Buat Rekonsiliasi Fiskal
3. Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2013
4. Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2013
5. Pajak Penghasilan Kurang Bayar (Lebih Bayar) Pada Akhir Tahun
6. Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2014

Pembahasan:
1. Penyusutan atas Aktiva Tetap
Daftar Aktiva

Laptop/Komputer (Kelompok I, Masa Manfaat 4 Tahun):

Mobil Pick Up (Kelompok II, Masa Manfaat 8 Tahun):

Mobil Sedan (Kelompok II, Masa Manfaat 8 Tahun, Ketentuan Khusus):

Bangunan (Permanen, Masa Manfaat 20 Tahun)

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2013 = Rp43.750.000 + Rp25.000.000 + Rp25.000.000 = Rp93.750.000
Sedangkan Beban Penyusutan di Laporan Laba Rugi sebesar Rp71.000.000
Jadi harus dikoreksi fiskal sebesar = Rp93.750.000 - Rp71.000.000 = Rp22.750.000,-

2. Buat Rekonsiliasi Fiskal
3. Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2013
4. Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2013
5. Pajak Penghasilan Kurang Bayar (Lebih Bayar) Pada Akhir Tahun
2 s.d. 5 pada Rekonsiliasi Fiskal berikut ini:

6. Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak 2014
Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2014 adalah sebagai berikut
PPh terutang                                                         Rp500.405.000
Kredit Pajak:
PPh yang dipotong/ dipungut/ Kredit Pajak LN
PPh Pasal 23    Rp1.300.000
PPh Pasal 24    Rp350,391,122
                                                                           (351,691,122)
PPh yang harus dibayar sendiri                              Rp148,713,878,-
Angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2014 adalah sebesar:
Rp148,713,878 : 12 = Rp12.392.823,-

17 Responses to "Contoh Rekonsiliasi Fiskal"

AnonymousJanuary 3, 2016 at 11:16 AM

trims, sangat membantu :)buat latihan koreksi fiskal di rumah
1. Thole.CunhaJanuary 3, 2016 at 2:05 PM
  
  sama-sama gan
  enjoy sharing
  terima kasih atas kunjungannnya
2. Annisa FitrianiNovember 5, 2016 at 8:35 AM
  
  Pak itu pph pasal 23 yg 13000000 cara menghitungnya bagaimana?
3. Thole.CunhaNovember 16, 2016 at 10:50 AM
  
  Sudah saya jawab dibawah ya mbak Annisa Fitriani
  Terima kasih atas kunjungannya.

AnonymousJanuary 20, 2016 at 2:23 PM

keren pak
1. Thole.CunhaJanuary 20, 2016 at 3:07 PM
  
  terima kasih atas kunjungannya

Heru SusantoMarch 16, 2016 at 10:19 AM

Lengkap sekali artikelnya pak.

Terima kasih
1. Thole.CunhaMarch 16, 2016 at 11:03 AM
  
  terima kasih Pak Heru Susanto

bimo ramadhaniMay 26, 2016 at 9:07 AM

Pak, untuk potongan pajak Laba di Timor timur, apakah benar itu sebesar 15%? Menurut yang hitung itu potongan pajaknya sebesar 35%. Mohon pencerahannya.
Untuk yang keterangan Pasalnya (ex: 2a, 2C) itu refrensinya dari mana ya pak? Maklum saya orang awam untuk masalah ini.
Mohon bantuannya pak.
Terima kasih.
1. Thole.CunhaMay 30, 2016 at 2:30 PM
  
  Iya Pak Bimo, untuk potongan pajak yang terutang atas Laba Usaha dari Cabang di Timor Timur yang benar itu sebesar 35%, jadi penghitungannya:
  Laba sebelum dipotong pajak sebesar 100/65 X 97.500.000 = 150.000.000
  PPh Pasal 24 maksimal yang diperkenankan dengan rumus: Penghasilan Neto Negara A / Penghasilan Kena Pajak X PPh Terutang :
  150.000.000 / 1.446.350.000 X 500.405.000 = 51.896.671
  
  Sedangkan untuk keterangan Pasalnya (ex: 2a, 2C) itu referensinya dari:
  Pada kolom sebelah koreksi fiskal terdapat kode angka dan huruf. Kode tersebut mengacu Lampiran I SPT 1771, karena koreksi fiskal tersebut akan dilaporkan pada SPT. Sebagai contoh, Beban Training Karyawan dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp15.000.000 dengan kode 5a, yaitu BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA yaitu untuk biaya Neni kuliah S2 kelas ekstensi. Contoh lain untuk kode angka dan huruf 2c maksudnya untuk 5c di Lampiran I SPT 1771 yaitu PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN yang dilakukan koreksi Fiskal Positif karena terdapat jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan berupa beras untuk pegawai Rp55.000.000,-
  
  demikian, semoga dapat memberikan petunjuk
  terima kasih atas kunjungannya

ria limAugust 2, 2016 at 8:57 PM

hai pak , mau menanyakan beberapa informasi mengenai korfisnya .
1. mengapa premi asuransi kebakaran rumah makan senilai Rp19.000.000 tidak dikoreksi
2.saya tidak mengerti untuk no 5,6,7 .mohon pembahasanya .
terimakasih
1. Thole.CunhaAugust 3, 2016 at 4:33 PM
  
  hallo Mbak Ria Lim, silakan mbak, kalau ada waktu, nanti saya jawab:
  1. premi asuransi kebakaran rumah makan senilai Rp19.000.000 tidak dikoreksi karena masih termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yaitu untuk Rumah Makan sesuai dengan bidang usaha Tuan Han warung "Sego Pecel"
  (Dasar Hukum: Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan)
  
  2. no 5,6,7 ini maksudnya yang mana mbak? apakah untuk informasi tambahan (karena yang sampai nomor 7 ada pada informasi tambahan)? jika pada informasi tambahan maksudnya adalah sebagai berikut:
  5 => Dividen yang diterima oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri merupakan objek pemotongan PPh dengan tarif 10% dan bersifat final sehingga dikoreksi fiskal negatif
  6 => Penghasilan atas sewa mobil merupakan objek PPh 23, dikoreksi fiskal positif karena harusnya sebelum dipotong PPh 23.
  7 => Penghasilan atas sewa genset merupakan objek PPh 23, tidak dikoreksi fiskal dan sudah benar sebelum dipotong PPh 23.
  
  Terima kasih atas kunjungannya

Thole.CunhaNovember 16, 2016 at 10:48 AM

Dari sini mbak Annisa Fitriani,
Coba lihat dulu catatan ini di contoh kasus diatas:
6. Penghasilan sewa mobil dari PT Bintaro Rent Car yang dilaporkan setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
7. Penghasilan sewa genset dari CV Gentho yang dilaporkan sebelum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%

Kemudian lihat penghasilannya, jadi:
6. karena penghasilan diterima setelah dipotong PPh 23 maka jelas ketahuan PPh 23 sebesar 1.000.000
7. karena penghasilan diterima sebelum dipotong PPh 23 maka kita harus mencari PPh 23 dulu yaitu sebesar 2% X 15.000.000 = 300.000
Jumlah angka 6 dan 7 menjadi jumlah PPh Pasal 23 keseluruhan yaitu 1.300.000

Semoga dapat mencerahkan.
Terima kasih atas kunjungannya.
Annisa FitrianiNovember 18, 2016 at 5:42 AM

Bukannya dividen juga termasuk ke dalam pph pasal 23 ya?
Tapi kenapa disini tidak masuk?
Thole.CunhaNovember 22, 2016 at 4:42 PM

Iya benar Mbak Annisa, dividen juga termasuk ke dalam PPh pasal 23, tetapi untuk dapat menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 ada persyaratannya.

Tidak semua dividen memenuhi objek pemotongan PPh Pasal 23. Dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan objek pajak. Sedangkan, dividen yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan objek pemotongan PPh dengan tarif 10% dan bersifat final.
Sehingga disini dan dalam konteks ini, Contoh Kedua (Studi Kasus)diatas adalah Tuan Han jelas sebagai Orang Pribadi yang bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan.

terima kasih atas kunjungannya