» » » PPh Pasal 29 dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 29

, Edit
PPh Pasal 29
Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.
PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.
Contoh :
Data WP Orang Pribadi SPT Tahunan Tahun Pajak 2012
Penghasilan Kena Pajak                     RpXXXXXXX,00
PPh terutang                        Rp50.000.000,00
Kredit Pajak  :
a.   PPh yang dipotong/ dipungut/Kredit Pajak LN
•    PPh  Pasal 21           Rp15.000.000,00
•    PPh  Pasal 22            Rp10.000.000,00
•    PPh  Pasal 23           Rp2.500.000,00 
•    PPh  Pasal 24          Rp7.500.000,00      
Rp35.000.000,00
PPh yang harus dibayar sendiri            Rp15.000.000,00

b.   PPh yang dibayar sendiri
•    PPh Pasal 25                     Rp12.000.000,00
Kurang Bayar  (PPh Pasal 29)                 Rp3.000.000,00
Apabila periode pembukuannya  Januari s.d. Desember, PPh Pasal 29 harus dilunasi  paling lambat 31 Maret 2013

Daftarkan email mu disini untuk mengikuti update KabarPajak:

95 Responses to "PPh Pasal 29 dan Contoh Perhitungan PPh Pasal 29"

  1. Sore pak, maaf mau tanya. untuk kredit pajak pph pasal 21 hanya apabila wp tsb seorg karyawan ya pak? kalau seorang pengusaha kredit pajaknya tanpa pph pasal 21?

    ReplyDelete
    Replies

    1. sore Mbak Annisa Fitri, iya mbak, namanya juga Kredit Pajak mbak, jadi kredit pajak itu merupakan pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
      begitu mbak
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Pak saya baru bikin npwp, saya membuatnya sendiri lewat online krna perusahaan baru yg saya tempati mewajibkan memiliki npwp. Kemarin kartu npwp beserta surat surat sampai pak. Isinya, saya terkena pasal PPh 29 dan PPh final. Maksudnya apa ya pak? Kebetulan setahun lalu, saya kerja belum memiliki npwp. Kalaupun saya kena pasal tersebut diatas apakah saya harus membayarnya dengan jumlah yg besar ya pak? Mohon balasannya pak.. Saya bingung dan buta pajak pak.. Terimakasih banyak pak

    ReplyDelete
    Replies

    1. sepengetahuan saya Mas Unknown, harusnya tidak terkena PPh Pasal 29 dan PPh Final, kalau Mas Unknown bekerja sebagai karyawan juga sebelumnya kan pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan tempat Mas Unknown bekerja, kecuali Mas Unknown sebelumnya punya usaha dan tidak melaporkan usaha itu atau tidak mendaftarkan perusahaan Mas Unknown, dan petugas pajak mendapatkan data itu sehingga Mas Unknown dikenai PPh Pasal 29 (pajak tahun berjalan yang kurang dibayar) dan PPh Final atas beberapa objek pajak Mas Unknown.
      Jika sebelumnya Mas Unknown tidak memiliki usaha, sebaiknya Mas Unknown datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Mas Unknown terdaftar untuk melakukan konfirmasi.
      Tenang saja, pegawai pajak sekarang sudah sangat prima dalam melayani dan menerima dengan tangan terbuka.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

  • Sy menjual barang kesuatu perusahaan dan perusahaan trsbt tlh mengenakan pph 29 ats barang yg sy jual.
    Pertanyaan sy apakah sy msh di kenakan pph 29 oleh dinas perpajakan?
    Trm ksh

    ReplyDelete
    Replies

    1. Pak Rain Gauk bisa dijelaskan lebih detail transaksi nya?
      kalau dari informasi yang ada tersebut diatas, bapak sebagai penjual yang menjual barang kepada perusahaan, nah bisa jadi bapak dipungut PPh Pasal 23 bukan PPh Pasal 29.
      Untuk PPh Pasal 23 bisa dibaca pada tautan berikut ini:

      http://kabarpajak.blogspot.com/search/label/PPh%20Pasal%2023

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Ass. Misi pak, saya mau nanya,? Bulan oktober 2015 kan saya membuat npwp, karna saya mau ngelamar kerja d.pt dan npwp salah satu persyaratan melamar pekerjaan d.pt tsb. Nah ternyata saya tidak memenuhi syarat untuk melamar d.pt tsb. Krna usia saya lbih 9 bln dri ketentuan nya. Dan ahir nya saya sampe saat ini blm bekerja atau nganggur.
    Nah barusan saya dpt surat dri kantor pajak, yg isi nya saya npwp sya sudah terdaftar pd administrasi kantor pajak, dan kena kewajiban pajak pph pasal 29,pph final. Itu saya harus gmna pak? Saya kan ga bekerja, apa saya harus lapor. Tolong penjelasan secara detail pak. Makasih pak.

    ReplyDelete
    Replies

    1. waálay'kumussalam wr wb
      sudah pernah saya jawab diatas gan, ini ane copas lagi
      sepengetahuan saya Mas Unknown, harusnya tidak terkena PPh Pasal 29 dan PPh Final, kalau Mas Unknown bekerja sebagai karyawan juga sebelumnya kan pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan tempat Mas Unknown bekerja, kecuali Mas Unknown sebelumnya punya usaha dan tidak melaporkan usaha itu atau tidak mendaftarkan perusahaan Mas Unknown, dan petugas pajak mendapatkan data itu sehingga Mas Unknown dikenai PPh Pasal 29 (pajak tahun berjalan yang kurang dibayar) dan PPh Final atas beberapa objek pajak Mas Unknown.
      Jika sebelumnya Mas Unknown tidak memiliki usaha, sebaiknya Mas Unknown datang ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Mas Unknown terdaftar untuk melakukan konfirmasi.
      Tenang saja, pegawai pajak sekarang sudah sangat prima dalam melayani dan menerima dengan tangan terbuka.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Pak, kan ketentuannya bayar pajak baru sampaikan spt. Saya org pribadi menyampaikan spt tahunan tgl 2 maret 2016 utk spt tahunan 2015 dalam kondisi kurang bayar 100jt. Kemdian saya bayar yg kurang bayarnya tgl 30 maret. Kena sanksi gak pak? Terimakasih

    ReplyDelete
    Replies

    1. Oke Pak Mc, iya benar ketentuan umum dan tata cara perpajakannya memang begitu.
      Sebentar, masalah tersebut benar terjadi atau hanya pikiran saja Pak Mc?
      Jika masih pikiran, saya jawab harusnya itu tidak bisa terjadi Pak, karena kalau bapak lapor via efiling tidak bisa menyampaikan SPT karena dimintai NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara), dan jika menyampaikan melalui dropbox, pasti dimintain SSP sama petugas pajaknya ketika ada kurang bayar 100jt.
      Dan jika memang masalah ini fakta, ya tidak kena sanksi karena masih belum melampaui batas maksimal penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Langkah apa yang harus saya lakukan jika saya membayar pph 29 pada bulan februari 2016 untuk tahun pajak 2015 sebesar 150.000 . SPT sudah dilaporkan per 1 maret 2016 .namun ternyata yang benar adalah 1.500.000

    ReplyDelete
    Replies

    1. This comment has been removed by the author.

      Delete

    2. Oke Pak Unknown, ini hampir sama dengan Pak Mc,
      Sebentar, masalah tersebut benar terjadi atau hanya pikiran saja Pak Mc?
      Jika masih pikiran, saya jawab harusnya itu tidak bisa terjadi Pak, karena kalau bapak lapor via efiling tidak bisa sampai tahapan menyampaikan SPT karena dimintai NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) dan jika jumlahnya tidak sesuai dengan pajak yang terutang maka tidak akan dapat NTPN, dan jika menyampaikan melalui dropbox langsung, dimintain SSP sama petugas pajaknya ketika ada jumlah yang dibayar tidak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang maka pasti ditolak oleh petugas pajak, dan jika dropbox pos, ketika SPT sampai dengan SSP yang tidak sesuai maka akan disurati untuk menyetor kekurangan pajaknya.
      Dan jika memang masalah ini fakta, ya bapak unknown harus melunasi kekurangan pajaknya sebelum melampaui batas waktu penyampaian SPT tanpa melalui pembetulan.

      terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Menurut saya pak unknow harus melakukan pembetulan spt dengn kmauan sendiri sesuai uu kup pasal 8 ayat 1 . Jangan sampe diterbitkan dulu skp nanti kena sanksi lebih tinggi. Bagaimana pak thole?

    ReplyDelete
    Replies

    1. Kalau konteks nya seperti Pak Unknown diatas tidak perlu sampai pembetulan Pak Mc karena konsep pembetulan misalnya terjadi kurang bayar 4jt dan sudah disetor dan dilaporkan, lalu di kemudian hari terdapat kesalahan penghitungan sehingga mengakibatkan kurang bayar 10jt, nah ini harus melalui proses pembetulan.
      cmiiw
      terima kasih atas kunjungannya

      Delete
  • Enterprise ComputingFebruary 4, 2016 at 6:14 PM

    Saya mau nnya pak, saya kan buat npwp melalui online. Di sana saya tidak mengisi pendapatan saya dll karna saya masih mahasiswi. Setelah di antarkan kartu nya, kenapa di situ tertulis saya kena pph 29 ya pak ?

    ReplyDelete
    Replies

    1. Itu sebagai informasi bahwa nanti jika punya penghasilan maka kewajiban perpajakan yang saudara harus penuhi yaitu PPh Pasal 29 atau pajak terutang pada akhir tahun, jika tetap belum punya penghasilan atau pendapatan tinggal lapor SPT dengan status Nihil saja.
      Kalau nanti Mbak sebagai mahasiswi dan sudah bekerja maka kewajiban perpajakannya akan menjadi PPh Pasal 21 untuk karyawan, dan jika Mbak Mahasiswi mau menjadi pengusaha maka kewajiban perpajakan Mbak Mahasiswi juga terdapat PPh Pasal 25 atau angsuran pajak terutang tiap bulan.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Salam,
    Saya terkena PPh pasal 29, KLU utama 96304-pegawai swasta. Dulu saat membuat NPWP onlone saya bekerja freelance guru les, sekarang penghasilan saya dari membuat kreasi boneka flanel(crafter/pengrajin) sesuai pesanan, tidak ada tempat usaha, hanya dikerjakan di rumah. Pendapatan saya skitar 1,5jt-2jt perbulan. Apakah saya harus bayar PPh? Apakah pekerjaan saya dikategorikan pegawai swasta, sedangkan saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri dari rumah? Trima kasih

    ReplyDelete
    Replies

    1. Salam Pak Spring Elf
      Iya Pak harus bayar pajak walaupun kecil nilainya.
      Pekerjaan Bapak dikategorikan dalam kategori Pekerjaan Bebas

      Jika terdaftar sebelum 2013 dan beroperasi komersial lebih dari 1 tahun dengan penghasilan setahun dibawah 4,8 M maka penghasilan Bapak dikenai Pajak Penghasilan Final 1 % dari Peredaran Bruto tiap bulan dan dibayar sendiri, dengan kode setoran 411128420 (PP46)
      Dasar Hukum nya PP Nomor 46 Tahun 2013.

      Jika baru terdaftar dan beroperasi komersial belum 1 tahun maka menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
      Dasar Hukumnya: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Salam.. Saya terkena pph pasal 29, KLU utama: 96304-Pegawai Swasta. Dulu membuat NPWP utk pengurusan tunjangan fungsional guru honor. Tetapi, karena beberapa hal berkas saya tidak diterima dan tdk menerima tunjangan trsbt. Apakah saya harus bayar pph? Terimaksih.

    ReplyDelete
    Replies

    1. Salam juga Pak Unknown
      Setelah Bapak mempunyai NPWP, maka Bapak diwajibkan melaporkan penghasilan Bapak, jika Bapak tidak mempunyai penghasilan, maka Bapak cabut saja NPWP nya.
      Jika konteks nya seperti yang Bapak sebutkan diatas, ada kemungkinan Bapak menerima penghasilan, entah dari honor fungsional guru atau penghasilan lain yang Bapak tidak sebutkan.
      Apalagi kalau konteksnya PPh Pasal 29 adalah Pajak yang Kurang Dibayar di akhir tahun, kemungkinan Bapak mempunyai penghasilan lain yang belum Bapak bayar pajak nya.
      Iya Bapak harus bayar jika memang sesuai dengan ketentuan Bapak seharunya dikenai tarif pajak penghasilan pasal 29.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete

  • Salam,
    Saya pegawai toko fotokopi semenjak juni 2015, tapi saya baru membuat npwp 15 maret kemaren, KLU saya pegawai swasta, kenapa saya kewajibannya pph pasal 29 sama pph final ya pak? Terimakasih...

    ReplyDelete
    Replies

    1. Salam juga
      Seperti yang saya sebutkan diatas, kalau konteksnya PPh Pasal 29 adalah Pajak yang Kurang Dibayar di akhir tahun, kemungkinan Bapak mempunyai penghasilan lain yang belum Bapak bayar pajak nya dan belum dilaporkan sebelum Bapak memperoleh NPWP.
      Iya Bapak harus bayar jika memang sesuai dengan ketentuan Bapak seharunya dikenai tarif pajak penghasilan pasal 29 dan PPh Final.
      Jika kurang menjawab, mohon jelaskan detail permasalahannya sehingga saya konteks sebenarnya apa yang terjadi.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete

    2. Saya tidak memiliki penghasilan lain sebelumnya, karena kebetulan saya juga baru lulus SMA langsung bekerja di fotokopi.. saya membuat npwp untuk melamar ke pt, saya kan karyawan bukannya seharusnya pph pasal 21 ya pak? Saya bingung kenapa jadi pph pasal 29 sama pph final, atau mungkin ada kekeliruan saat saya mengisi formulir ya pak? Mohon bantuannya pak, pengetahuan saya tentang pajak benar2 minim, padahal saya juga ingin jadi warga yang taat pajak... terimakasih pak...

      Delete

    3. oh begitu Pak,
      Kalau PPh Pasal 21 itu kewajiban perusahaan Bapak, bukan kewajiba Bapak.
      Jadi benar PPh Pasal 29 untuk pajak yang harus Bapak bayar pada akhir tahun jika bapak mempunyai penghasilan, tetapi jika bapak tidak mempunyai penghasilan ya dilaporkan saja kalau bapak tidak mempunyai penghasilan.
      Sedangkan untuk PPh Final itu nanti apabila bapak mempunyai penghasilan dari objek PPh Final, misalnya dari penyewaan tanah/bangunan.
      PPh Pasal 29 dan PPh Final adalah kewajiban standar bagi Orang Pribadi Pak, jika bapak tidak mempunyai penghasilan, tinggal lapor saja tanpa ada pajak yang disetor.
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete

    4. Oh begitu pak... maaf pak, saya mau nanya lagi, ketika saya nanti kerja di pt, apa perlu saya melaporkan perubahan data WP ke kpp? Lalu mengenai spt, saya kan daftarnya bulan maret saat masih masa pelaporan spt 2015, saya melapornya spt 2016 ato yg 2015 pak? Maaf ya pak jadi banyak nanya, terimakasih...

      Delete

    5. iya Pak, gpp santai saja, kalau ada waktu, pasti akan saya jawab, untuk konteks:
      - perubahan data WP => jika bapak pindah domisili, maka bapak diharuskan untuk mengubah data bapak agar mendapat pemutakhiran data wajib pajak, bisa melalui pencabutan NPWP untuk dipindah ke alamat domisili bapak
      - pelaporan SPT => sesuai dengan keterangan bapak bahwa bapak tidak memiliki penghasilan lain sebelumnya, karena kebetulan baru lulus SMA langsung bekerja di fotokopi, dan membuat NPWP untuk melamar ke Perusahaan, maka bapak tidak diwajibkan menyampaikan SPT. Dasar Hukum nya Penjelasan Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu "Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak"

      Kalau cerita detail, sudah terjawab kan?
      Terima kasih atas kunjungannya

      Delete